Meeting Results: Politik sepekan, klarifikasi Kopassus hingga soal RUU PPRT
Politik sepekan, klarifikasi Kopassus hingga soal RUU PPRT
Kantor Berita ANTARA melaporkan sejumlah isu politik yang terjadi dalam satu minggu terakhir. Berikut rangkuman berita penting yang masih relevan untuk dibaca kembali hari ini.
Penamparan oleh Panglima Kopassus Dibantah sebagai Hoaks
Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD membantah laporan media sosial tentang tindakan penamparan oleh Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi di Istana Negara. Akun Instagram resmi @penkopassus mengunggah video pernyataan yang menyangkal informasi tersebut sebagai berita palsu.
Pembahasan Izin Penerbangan dengan AS
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama para mantan perwira TNI menggelar diskusi terkait Letter of Intent (Lol) yang berkaitan dengan izin lintas udara pesawat Amerika Serikat. Diskusi ini dilakukan saat Sjafrie mengumpulkan mantan jenderal dan staf utama di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.
Prabowo Dorong Percepatan Proyek Tanggul Laut di Pantura
Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan terbatas di Istana Presiden untuk membahas percepatan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Pulau Jawa. Setelah sesi rapat, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa fokus pertemuan adalah pengembangan rencana proyek tersebut.
Kemhan Pastikan 1.773 ASN Siap Ikuti Pelatihan Komcad
Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan sebanyak 1.773 pegawai negeri sipil (ASN) telah siap mengikuti pendidikan sebagai calon komponen cadangan (komcad) di enam institusi militer. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema saat membuka pelatihan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.
DPR Setujui RUU PPRT Jadi Undang-Undang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang setelah sesi paripurna. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di Senayan, Jakarta, Selasa. Pertanyaan itu dijawab “setuju” oleh peserta rapat.
