Meeting Results: Bahlil sebut belum ada kerja sama nikel G2G RI-Filipina

Bahlil Sebut Belum Ada Kerja Sama Nickel G2G RI-Filipina

Meeting Results – Jakarta, 10 Mei 2026 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hingga kini belum terjadi kerja sama resmi antarpemerintah (G2G) antara Indonesia dan Filipina terkait komoditas nikel. Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri acara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa lalu. Menurut Bahlil, Indonesia saat ini sedang fokus pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Menteri Bahlil menekankan bahwa meskipun Filipina memiliki cadangan nikel yang cukup besar, belum ada kesepakatan resmi antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Ia menjelaskan, langkah tersebut bertujuan mengubah ketergantungan pada ekspor bahan baku menjadi kegiatan manufaktur yang lebih berkembang. “Negara kita kini tengah menggaungkan kebijakan masyarakat hilirisasi dan industrialisasi. Filipina adalah salah satu negara yang memiliki potensi cadangan nikel, tapi hingga saat ini belum ada kerja sama antarpemerintah dalam skema G2G,” ujarnya.

“Negara kita sekarang, masuk dalam negara yang menggaungkan masyarakat hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu Filipina,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Kebijakan hilirisasi ini menjadi prioritas pemerintah, karena terkait dengan transformasi ekonomi nasional. Bahlil menambahkan, Indonesia terus berupaya memperkuat rantai pasok industri baterai kendaraan listrik, yang memerlukan bahan baku nikel secara signifikan. “Nah, dalam konteks kerja sama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau memang ada B2B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja,” katanya.

Menurut Menteri Bahlil, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama melalui mekanisme bisnis ke bisnis (B2B). Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bisa dijalankan meskipun tidak ada kerja sama antar pemerintah. “Kerja sama B2B dianggap lebih fleksibel dan bisa diadaptasi sesuai kebutuhan industri, selama memberikan manfaat ekonomi dan mendukung ekosistem hilirisasi nasional,” tambahnya.

Strategi Meningkatkan Daya Saing

Menurut Bahlil, pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bijih nikel mentah dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. “Kita ingin mengubah nikel dari bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, seperti baterai atau komponen kendaraan listrik,” katanya.

ESDM terus mendorong inovasi di sektor pertambangan dan manufaktur nikel. Di samping itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa industri hilirisasi lokal bisa bersaing secara global. Bahlil menekankan bahwa pengembangan industri ini bisa dilakukan melalui kolaborasi antar sektor, termasuk dengan negara-negara lain seperti Filipina.

Isu kerja sama nikel antara Indonesia dan Filipina muncul usai Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Filipina pada 7-8 Mei 2026. Selama kunjungan tersebut, pihak pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat membahas beberapa isu strategis, termasuk pengembangan industri nikel. Namun, menurut Bahlil, hal ini belum terwujud dalam bentuk kerja sama resmi antar pemerintah.

Peluang Kolaborasi B2B

Kerja sama B2B dianggap sebagai alternatif yang bisa mendorong pertumbuhan industri nikel di kedua negara. Bahlil menegaskan bahwa mekanisme ini bisa memberikan fleksibilitas dalam membangun hubungan ekonomi. “Dalam konteks kerja sama B2B, industri bisa bekerja sama secara langsung, tanpa harus melalui jalur pemerintah,” ujarnya.

Peluang B2B ini bisa diwujudkan melalui kemitraan antara perusahaan-perusahaan lokal dan asing. Misalnya, perusahaan pengolahan nikel di Indonesia bisa bermitra dengan produsen bahan baku di Filipina. “Jika ada kepentingan bersama, maka B2B bisa menjadi pilihan yang lebih efektif,” tambah Bahlil.

ESDM juga memperhatikan keterlibatan pemerintah Filipina dalam pengembangan industri nikel. Meski belum ada kerja sama resmi, pihak Indonesia terus berusaha menjalin komunikasi dengan negara tetangga. “Filipina memiliki sumber daya nikel yang cukup, sehingga potensi kolaborasi tetap bisa terwujud,” jelas Bahlil.

Penekanan pada Ekosistem Hilirisasi

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah secara prinsip mendukung kerja sama industri yang bisa memperkuat ekosistem hilirisasi nasional. Ia menyoroti pentingnya integrasi antara sektor pertambangan dan manufaktur. “Kolaborasi antar sektor bisa menghasilkan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dalam konteks ini, Indonesia berupaya membangun industri hilirisasi yang mandiri. Pemerintah menggariskan beberapa kebijakan, seperti pengurangan ketergantungan pada impor, peningkatan kualitas produk, dan penguatan kebijakan perlindungan lingkungan. Bahlil menegaskan bahwa langkah-langkah ini bisa diperkuat melalui kerja sama dengan negara lain, meskipun dalam bentuk B2B.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral. Pada agenda kunjungan tersebut, pihak Indonesia mengharapkan peningkatan kolaborasi sektor industri, terutama dalam pengolahan nikel. Meski belum ada kerja sama G2G, Bahlil optimis bahwa langkah B2B bisa menjadi jalan keluar untuk mempercepat proyek ini.

Kerja sama antar industri juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi kedua negara. Bahlil menyebutkan bahwa industri nikel memiliki peran strategis dalam mengembangkan industri baterai, yang menjadi komoditas utama di masa depan. “Nikel sangat penting untuk industri kendaraan listrik, jadi kolaborasi dalam pengolahan nikel akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Indonesia terus memberikan fasilitas dan kemudahan bagi sektor industri. Hal ini dilakukan untuk mendorong investasi serta pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Bahlil menekankan bahwa pemerintah akan tetap memantau dinamika kerja sama dengan negara lain, termasuk Filipina, agar kebijakan industri nikel bisa berjalan efektif.

Dalam jangka panjang, Bahlil berharap bahwa kerja sama dengan negara-negara lain bisa mempercepat proses industrialisasi nikel. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya membangun ekosistem industri yang kuat, baik melalui kerja sama internasional maupun penguatan domestik. “Dengan ekosistem yang solid, Indonesia bisa menjadi pusat produksi nikel yang berdaya saing tinggi,” pungkas Bahlil.