Key Strategy: Runtuhnya Supremasi dan Impunitas Israel

Runtuhnya Supremasi dan Impunitas Israel

Key Strategy – Perjanjian antara Iran dan Amerika Serikat pada 15 Juni 2024 menjadi titik balik dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Debat yang dipandu oleh para negosiator menyebabkan kesepakatan sementara (MoU) yang bertujuan mengakhiri konflik Timur Tengah secara komprehensif. MoU ini akan ditandatangani di Jenewa, Swiss, pada 19 Juni 2024, sebagai langkah awal untuk menyelesaikan masalah utama yang masih menghantui wilayah tersebut. Meski berbagai pihak mengapresiasi perjanjian tersebut sebagai penyelesaian krisis energi dan pangan akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran, pemerintah Israel justru mengecamnya secara skeptis. Karena perjanjian mengharuskan penghentian konflik di seluruh wilayah, termasuk Libanon, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat Iran.

Eksplosi Perang dan Pergeseran Strategi

Satu minggu sebelum MoU diumumkan, konflik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dituduh menembak jatuh helikopter Apache milik AS di Selat Hormuz, dengan Israel diduga sebagai pelaku. Peristiwa ini memicu respons langsung dari Iran, yang menyerang pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Serangan ini bertujuan membalas serangan AS terhadap Bandar Abbas dan pulau-pulau di Selat Hormuz. Kebiasaan Iran menghindari konfrontasi langsung dengan Israel berubah, seiring keputusan Teheran untuk menerapkan strategi ofensif terhadap AS dan negara-negara lain.

Dengan mengubah postur militer, Iran menunjukkan peningkatan daya tindak. Negara yang sebelumnya dianggap sebagai pihak lemah kini mengambil inisiatif menyerang langsung Israel, negara dengan supremasi militer yang selama ini mendapat perlindungan dari Barat. Tindakan ini membuktikan bahwa dominasi Israel tidak lagi absolut, karena kekuatan militer Iran kini menjadi ancaman nyata. Kesepakatan perdamaian dengan Mesir pada 1979, yang sebelumnya menjadi keberhasilan AS untuk memperkuat keberadaan Israel, kini terancam oleh perubahan kembali kebijakan geopolitik.

Politik Damai dan Perang yang Tak Berkesudahan

Konflik Arab-Israel yang berlangsung sejak 1948 terus berlanjut hingga munculnya perjanjian damai dengan Mesir pada 1979. Perjanjian ini tidak hanya mengakhiri perang Arab-Israel, tetapi juga memperkuat posisi Israel sebagai kekuatan dominan. Namun, kondisi politik dan ekonomi Mesir setelah perjanjian berubah drastis. Negara ini terpuruk akibat perang berkepanjangan, yang memaksa Presiden Anwar Sadat menawarkan damai. Tawaran damai itu sulit ditolak oleh pemerintahan Menachem Begin, yang dibantu oleh AS melalui Nixon Doctrine. Prinsip perdamaian menjadi alat untuk mendukung keberlanjutan dominasi militer Israel.

Perang 1973 antara Israel dan Mesir-Suriah menunjukkan bagaimana keseimbangan kekuatan bisa berubah. Meskipun Israel tidak menang, performa militer mereka tetap mengesankan. Setelah itu, Mesir terpaksa menyerah dalam upaya memperkuat posisi politik di Timur Tengah. Dengan mengakhiri perang dan berdamai dengan Israel, Mesir mengorbankan kekuatan militer mereka, yang sebelumnya menjadi tulang punggung Arab. Perubahan ini menyebabkan tidak adanya perang Arab-Israel lagi sejak tahun 1979, meskipun keberlanjutan supremasi Israel terus dipertahankan.

Krisis yang Dicetuskan oleh Aksi Serangan

Krisis terbaru dimulai ketika Iran mengambil langkah langsung terhadap Israel. Serangan yang terjadi pada 7 Juni 2024 menunjukkan perubahan kebijakan Iran, dari memproyeksikan kekuatan melalui jaringan proksi ke perang langsung. Sebelumnya, Iran hanya menyerang basis militer AS dan memperkuat gerakan anti-AS di kawasan. Kini, mereka menargetkan Israel secara terbuka, menunjukkan bahwa supremasi militer Iran kini menjadi faktor utama dalam dinamika Timur Tengah.

Israel, dalam beberapa tahun terakhir, terus memperluas pengaruhnya dengan mempertahankan lima titik strategis di Libanon. Aksi ini memungkinkan pasukan Israel, yang dikenal sebagai IDF, menyerang warga sipil, mengusir penduduk, dan menghancurkan infrastruktur di wilayah tersebut. Meski telah terjadi gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada 24 November 2024, pemerintah Israel masih mempertahankan keberadaan mereka di Libanon. Persyaratan untuk mundur sepenuhnya ditolak, karena Israel menilai Hizbullah harus dilucuti terlebih dahulu.

“Rationale Israel ialah Hizbullah harus dilucuti sebagai syarat Israel mundur dari Libanon.”

Kebijakan ini mengundang pertanyaan, terutama mengingat kekuatan militer Hizbullah yang justru lebih superior dari pasukan Mesir. Pemerintahan Presiden Joseph Aoun, yang dianggap lemah, tidak mampu menghadapi IDF. Sebelum kemunculan Hizbullah pada 1982, Israel sudah dua kali menyerbu Libanon (1978 dan 1982). Dengan dukungan AS, negara-negara Arab tak bisa berbuat apa-apa. Perjanjian damai dengan Mesir pada 1979 memastikan bahwa Israel tetap menjadi kekuatan dominan, meski harus memulai perang berdarah dengan Lebanon.

Kembali ke Aksi dan Dampak Global

Perjanjian antara Iran dan AS tidak hanya memengaruhi keberlanjutan konflik Timur Tengah, tetapi juga membuka peluang untuk mengubah peran pihak-pihak yang terlibat. Kerentanan Israel meningkat setelah Iran menetapkan pembebasan Palestina sebagai prinsip kebijakan luar negeri mereka. Aksi langsung dari Teheran menunjukkan bahwa Israel tidak lagi memiliki impunitas sepenuhnya. Dengan demikian, supremasi militer yang selama ini dianggap tak tergoyahkan kini terancam, dan keberhasilan perjanjian MoU menjadi sinyal bahwa kekuatan baru bisa membalikkan skenario.

Dampak dari perubahan ini terasa jelas di seluruh wilayah Timur Tengah. Tidak hanya konflik dengan Israel yang kini berubah, tetapi juga hubungan antar negara-negara dalam kawasan. Serangan Iran terhadap Israel pada 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa kekuatan proksi yang sebelumnya dianggap sebagai alat untuk memengaruhi geopolitik kini menjadi korban langsung. Dengan meluncurkan 350 drone dan rudal ke Israel, Iran menunjukkan kemampuan taktik mereka yang mumpuni. IDF, sebagai jawaban, menyerang situs nuklir di Isfahan, yang menjadi tindakan balas.

Perkembangan ini menegaskan bahwa perjanjian MoU antara Iran dan AS bukan hanya menyelesaikan krisis energi, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan struktur kekuasaan Timur Tengah. Meski AS tetap menjadi sekutu Israel, dominasi militer yang selama ini dianggap mustahil kini tergantikan oleh kekuatan Iran. Israel, yang sebelumnya menjadi simbol ketahanan militer, kini menjadi pihak yang terus-menerus ter