New Policy: Pemkab Cirebon targetkan pembangunan Sekolah Rakyat rampung Juni 2026

Pemkab Cirebon Berupaya Membangun Sekolah Rakyat untuk Juni 2026

New Policy – Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah menetapkan target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat pada bulan Juni 2026. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Hafizd Iswahyudi, menjelaskan bahwa hingga saat ini, proses konstruksi gedung dan fasilitas sekolah berjalan sesuai rencana, tanpa menemui hambatan signifikan di lapangan.

Dalam sebuah pernyataan, Hafizd menyampaikan bahwa pihaknya percaya bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu. “Kami optimis bahwa pembangunan sekolah akan rampung pada bulan Juni 2026, sehingga bisa langsung digunakan oleh masyarakat,” ujarnya. Pemerintah daerah, menurutnya, terus berupaya mempercepat pengerjaan agar fasilitas pendidikan dapat segera beroperasi. Dengan demikian, warga yang membutuhkan layanan pendidikan bisa memanfaatkan program ini secara maksimal.

Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang khusus untuk masyarakat prasejahtera, yaitu kelompok yang belum memenuhi kriteria kebutuhan hidup layak. Sistem penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah umum, karena tidak melibatkan proses pendaftaran mandiri. “Perekrutan siswa dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data terpadu nasional,” kata Hafizd. Sistem ini diharapkan dapat memastikan bantuan pendidikan mencapai sasaran yang tepat, yaitu kelompok yang benar-benar memerlukan dukungan.

“Proses seleksi berbasis data lebih efektif dibandingkan sistem pendaftaran terbuka yang digunakan di sekolah lainnya,” tambah Hafizd. Ia menekankan bahwa pendekatan ini meminimalkan risiko kesalahan penilaian dan memastikan keberlanjutan program.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata Hafizd, berperan aktif dalam mendukung kesiapan lokasi dan fasilitas pendidikan. Sementara itu, pengelolaan serta operasional Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan Kemensos. Hal ini memastikan standar layanan pendidikan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. “Kita berharap pengaturan terpusat dari pemerintah pusat bisa menciptakan kesamaan kualitas dalam pelayanan pendidikan,” ujarnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari kalangan masyarakat prasejahtera. Dengan adanya sekolah ini, diharapkan lebih banyak anak dari keluarga miskin dapat menyelesaikan pendidikan mereka secara lengkap. Hafizd menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan keberhasilan program ini.

Sistem penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat mengandalkan data terpadu nasional yang telah disusun oleh Kemensos. Data tersebut mencakup informasi tentang kondisi ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan metode ini, pemilihan siswa dilakukan secara objektif dan berbasis bukti, sehingga mengurangi potensi diskriminasi atau ketidakadilan dalam penerimaan.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, Hafizd mengatakan bahwa Sekolah Rakyat memiliki mekanisme perekrutan yang berbeda dari sekolah umum. Di sekolah biasa, calon peserta didik biasanya mendaftar secara mandiri melalui proses seleksi yang terbuka. Namun, di Sekolah Rakyat, proses ini lebih terstruktur dan dipimpin langsung oleh Kemensos. “Ini membantu memastikan bahwa bantuan pendidikan sampai ke lapisan masyarakat yang paling rentan,” katanya.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Cirebon juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur pendidikan. Hafizd menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi progres kerja dan memastikan semua fasilitas berjalan dengan optimal. “Kami siapkan berbagai aspek seperti lokasi, ketersediaan ruang kelas, dan layanan pendukung agar sekolah bisa beroperasi segera setelah rampung,” ujarnya.

Program ini juga diharapkan menjadi contoh keberhasilan dalam integrasi pendidikan dengan kebijakan sosial. Dengan pendekatan yang lebih holistik, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan tempat belajar, tetapi juga mencakup pelatihan, akses ke bahan ajar, dan layanan tambahan yang mendukung pertumbuhan anak-anak prasejahtera. Hafizd menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah membentuk generasi muda yang lebih berkompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Di sisi lain, adanya Sekolah Rakyat diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Karena pendidikan seringkali menjadi investasi yang menghasilkan keuntungan jangka panjang, program ini membantu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang sama dengan anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi. “Sekolah Rakyat menjadi jembatan bagi anak-anak yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas sebelumnya,” katanya.

Menurut Hafizd, keterlibatan Kemensos dalam pengelolaan program ini memungkinkan pemerintah daerah fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini juga memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih luas. “Dengan model ini, kita bisa memastikan program Sekolah Rakyat berjalan secara terpadu dan efisien,” ujarnya.

Sebagai tambahan, Sekolah Rakyat dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan terjangkau. Fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, serta ruang belajar mandiri akan disediakan guna mendukung kebutuhan belajar anak-anak. Hafizd menuturkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keberlanjutan pendanaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata Hafizd, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai inisiatif. Selain Sekolah Rakyat, ada beberapa program lain yang sedang dikembangkan untuk mendukung pendidikan non-formal dan pendidikan inklusif. “Semua ini adalah bagian dari visi kami untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pendidikan,” ujarnya.

Dengan target penyelesaian pada Juni 2026, Hafizd optimis bahwa Sekolah Rakyat akan memberikan dampak positif dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ia yakin program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan sumber daya manusia daerah. “Kami percaya, sekolah ini akan menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan nasional,” pungkas Hafizd.