Key Discussion: Komisi XI DPR RI minta Kalsel percepat hilirisasi industri

Komisi XI DPR RI Dorong Kalsel Percepat Proses Hilirisasi Industri

Key Discussion – Di Banjarmasin, Komisi XI DPR RI menghimbau pemerintah provinsi Kalimantan Selatan agar mempercepat proses hilirisasi industri sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah. Anggota dewan tersebut menekankan bahwa potensi sumber daya alam yang melimpah di provinsi ini harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk melalui pengolahan bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet di dalam wilayah. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, saat menghadiri pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis lalu.

Pertemuan dengan Gubernur Kalsel

Pertemuan tersebut menjadi ajang dialog antara Komisi XI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di mana fokus utama adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui hilirisasi. Fauzi H. Amro menegaskan bahwa hilirisasi industri bukan hanya sekadar peningkatan nilai tambah, tetapi juga langkah strategis untuk mengubah sumber daya alam menjadi keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. “Kita perlu mengubah potensi alam menjadi perekonomian daerah yang lebih kuat. Ini adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Kalsel tidak hanya tergantung pada ekspor bahan mentah,” ujarnya dalam sesi diskusi.

“Kekayaan alam Kalsel harus dimanfaatkan sebagai basis pengembangan industri. Jika kita mampu mengolah batu bara, kelapa sawit, dan karet secara lokal, maka PAD bisa meningkat secara signifikan,” kata Fauzi H. Amro.

Dalam kesempatan itu, Fauzi juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencapai 5,67 persen, di atas rata-rata nasional. Menurutnya, angka ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memacu sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan. “Sektor pertambangan saja sudah memberikan kontribusi 26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi ini menunjukkan potensi besar jika dipadukan dengan hilirisasi,” tambahnya.

Kekuatan Hilirisasi untuk PAD

Fauzi H. Amro menekankan bahwa hilirisasi adalah faktor penentu dalam meningkatkan PAD Kalsel. Ia menjelaskan bahwa nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan bahan mentah secara lokal bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah, sekaligus menumbuhkan industri skala menengah dan kecil. “Dengan hilirisasi, produk daerah tidak hanya dijual ke luar negeri, tetapi juga bisa mengakselerasi perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menstabilkan pendapatan daerah,” ujarnya.

“Tidak perlu menunggu hasil dari industri besar, Kalsel bisa menjadi daerah paling inovatif di Indonesia jika menggandeng pihak swasta untuk menyelesaikan rantai pasok yang belum sempurna,” lanjut Fauzi.

Komisi XI DPR RI juga menyoroti keberhasilan Pemprov Kalsel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Fauzi, pengembangan sektor pariwisata, terutama yang berbasis sungai, menjadi salah satu prioritas tambahan. “Kalimantan Selatan memiliki sungai-sungai yang luas dan alami. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, terutama dari wilayah sekitar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang beragam,” ujarnya.

Langkah Strategis Pemprov Kalsel

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi XI DPR RI terhadap perkembangan ekonomi Kalsel. “Kita sangat menghargai dukungan dari lembaga legislatif ini, karena bisa memberikan arahan untuk pengembangan industri strategis,” ucap Ariadi.

Menurut Ariadi, empat kawasan industri strategis (KIK) yang sedang dikembangkan Pemprov Kalsel memiliki peran penting dalam mempercepat hilirisasi. Keempat KIK tersebut terletak di Kabupaten Tabalong, Banjarmasin, Tapin, dan Tanah Laut. “Dengan adanya KIK, Kalsel bisa menjadi pusat pengolahan bahan baku yang sebelumnya hanya dikirim ke luar daerah,” jelasnya.

“Regulasi dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan KIK. Tanpa kebijakan yang mendukung, upaya hilirisasi akan terhambat, terutama dalam hal akses ke modal dan infrastruktur,” tambah Ariadi.

Ariadi juga menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun ini, Kalsel membutuhkan investasi hingga 250 triliun rupiah. “Investasi ini harus difokuskan pada sektor hilirisasi dan pariwisata, karena keduanya menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Potensi Pariwisata Berbasis Sungai

Komisi XI DPR RI mengapresiasi kekhasan Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki sungai-sungai alami. Fauzi H. Amro menekankan bahwa pariwisata berbasis sungai bisa menjadi penggerak ekonomi baru, terutama jika dikembangkan dengan konsep yang inovatif. “Sungai bukan hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai atraksi utama yang bisa menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara,” ujarnya.

Menurut Fauzi, potensi pariwisata tersebut bisa diwujudkan melalui pengembangan destinasi wisata air, aktivitas ekonomi sekitar sungai, serta pengelolaan lingkungan yang ramah. “Selain itu, pengembangan pariwisata juga bisa memperkuat hubungan dengan industri lain, seperti pertanian dan perikanan,” imbuhnya.

Dalam keseluruhan diskusi, Komisi XI DPR RI menyatakan bahwa pemerintah provinsi perlu mempercepat pengelolaan sumber daya alam, termasuk mengoptimalkan serapan anggaran dari pusat. “Pemprov Kalsel harus memanfaatkan dana yang diberikan secara efisien, sekaligus mengajukan proposal yang lebih terukur untuk memperoleh dukungan ekstra,” kata Fauzi.

Komisi XI juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta. “Kerja sama yang baik dengan perusahaan-perusahaan besar akan membantu mengisi kekosongan dalam rantai pasok, sekaligus menstim