Topics Covered: China respons Trump, tegaskan kedaulatan harus dihormati di Hormuz

China Respons Trump, Tegaskan Kedaulatan Harus Di Hormuz

Topics Covered – Kota Beijing menjadi tempat pernyataan resmi pemerintah Tiongkok terkait tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menghentikan sementara operasi militer untuk membuka jalur kapal di Selat Hormuz. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada konferensi pers Rabu lalu. Menurut Lin Jian, situasi di Selat Hormuz tetap dalam kondisi yang berpotensi memicu konflik, sehingga perlu adanya gencatan senjata dini untuk menciptakan kondisi yang mendukung deeskalasi. “Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara pesisir harus dihormati,” tegasnya dalam wawancara tersebut.

Langkah Trump dan Perubahan Operasi Militer

Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa operasi militer yang dikenal sebagai “Proyek Freedom” akan ditangguhkan sementara untuk mengamati kemungkinan pencapaian kesepakatan damai antara Washington dan Teheran. Pernyataan ini dibuat pada Selasa (5/5) melalui akun media sosial Truth Social. Trump menyebutkan bahwa meskipun blokade tetap diterapkan, operasi yang bertujuan memandu kapal melewati Selat Hormuz ini akan dihentikan agar bisa melihat apakah perjanjian yang telah disepakati bisa difinalisasi.

“Meski Blokade akan tetap diberlakukan sepenuhnya, Project Freedom akan ditangguhkan sementara waktu untuk melihat apakah Kesepakatan dapat difinalisasi dan ditandatangani,” tulis Trump di platform media sosial tersebut.

Menurut Lin Jian, keputusan Trump didasari oleh permintaan dari Pakistan serta negara-negara lain, serta kemajuan dalam upaya mencapai kesepakatan menyeluruh dengan perwakilan Iran. Ia juga menekankan bahwa kekhawatiran negara-negara regional harus direspon dengan serius, serta kepentingan komunitas internasional harus dilindungi. “Kami berharap pihak-pihak terkait bertindak bijaksana, menghindari eskalasi lebih lanjut, dan segera memulihkan perdamaian di Selat Hormuz,” tambah Lin Jian.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araghchi, di Beijing. Dalam diskusi tersebut, Wang Yi menegaskan dukungan Tiongkok terhadap upaya Iran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Lin Jian juga memuji kesediaan Iran untuk mencari penyelesaian melalui jalur diplomatik. “Kami mendorong negara-negara Teluk dan Timur Tengah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri,” lanjut Lin Jian.

Selat Hormuz, sebagai jalur vital pengangkutan minyak dan gas bumi global, telah menjadi fokus perhatian internasional. Sebelumnya, pada 28 Februari, AS dan Israel melakukan serangan bersama terhadap target di Iran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Serangan ini memicu ketegangan yang berlangsung hingga April, ketika Washington dan Teheran sepakat mengumumkan gencatan senjata dua minggu. Namun, perundingan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sehingga Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu Iran menyusun “proposal terpadu.”

Proyek Freedom dan Strategi AS

“Project Freedom” disebut sebagai operasi defensif dan terbatas, yang sekarang ditunda demi menciptakan peluang dialog. Lin Jian menegaskan bahwa posisi Tiongkok terhadap keadaan di Selat Hormuz telah jelas. “Kami percaya bahwa pihak-pihak terkait perlu bekerja sama untuk menyelesaikan perselisihan dan memulihkan ketenangan,” ujarnya. Selain itu, Tiongkok bersikeras bahwa keadaan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk melemahkan keamanan negara-negara lain.

Dalam konteks ini, Tiongkok memandang bahwa keputusan Trump untuk menghentikan operasi militer adalah langkah yang konsisten dengan keinginan untuk mengurangi ketegangan. Namun, pemerintah Tiongkok juga mengingatkan bahwa blokade oleh AS tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak kedaulatan Iran. “Kedaulatan negara harus dihormati sebagaimana mestinya, terlepas dari tindakan militer yang diambil oleh pihak tertentu,” kata Lin Jian.

Perundingan antara AS dan Iran sebelumnya telah menunjukkan progres yang signifikan, tetapi belum mencapai titik penyelesaian. Trump menyatakan bahwa keputusan untuk menghentikan operasi militer ini didasari oleh kebutuhan untuk melihat apakah kerja sama diplomatik bisa memperkuat hubungan antara kedua belah pihak. “Ini bukan berarti konflik berakhir, tetapi adalah langkah awal menuju penyelesaian yang lebih baik,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (1/5), Trump mengirim surat kepada Kongres AS untuk menyatakan bahwa permusuhan terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir. Meski demikian, Pentagon tetap mempertahankan posisi militer di kawasan karena ancaman yang masih ada. Penyesuaian ini mencerminkan upaya AS untuk menyeimbangkan antara keamanan nasional dan keinginan untuk meredakan ketegangan dengan Iran.

Pertemuan antara Wang Yi dan Araghchi merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk menjadi mediator dalam konflik Timur Tengah. Selain itu, Tiongkok juga mengingatkan bahwa negara-negara di kawasan tersebut harus mampu mengambil keputusan yang bijak. “Kedaulatan dan keamanan negara tidak boleh diserahkan kepada kekuatan luar tanpa pertimbangan matang,” sampaikan Lin Jian.

Pertemuan antara dua menlu ini terjadi hanya beberapa hari sebelum rencana pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Trump di Beijing pada 14-15 Mei 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok berharap keputusan Trump akan menjadi batu loncatan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan negara-negara Timur Tengah. “Kami percaya bahwa dialog dan kerja sama antar negara akan menjadi jalan terbaik untuk memulihkan perdamaian,” kata Lin Jian.

Dalam waktu dekat, Tiongkok juga berharap bahwa negara-negara Teluk dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik. “Negara-negara tersebut harus bersikap terbuka dan bersatu untuk menjaga kestabilan regional,” pungkas Lin Jian. Dengan demikian, Tiongkok tetap menjadi pihak yang aktif dalam upaya menenangkan situasi di Selat Hormuz, baik melalui dialog maupun kebijakan luar negeri yang konsisten dengan prinsip kedaulatan.