New Policy: Gapero: IHT terdampak larangan bahan tambahan produk hasil tembakau

Gapero: IHT terdampak larangan bahan tambahan produk hasil tembakau

Kebijakan Kesehatan dan Dampak pada Industri Hasil Tembakau

Jakarta – Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) menyatakan bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan yang akan mengatur larangan bahan tambahan pada produk tembakau, termasuk bahan yang sebelumnya dianggap food grade, dapat menciptakan efek ganda pada industri hasil tembakau (IHT) nasional. Menurut Ketua Gapero Surabaya, Sulami Bahar, kebijakan ini berpotensi mengganggu kelangsungan industri rokok legal yang bergantung pada variasi bahan tambahan untuk mempertahankan rasa dan daya saing produk.

“Larangan penggunaan bahan tambahan dikhawatirkan akan mematikan industri rokok, terutama kretek yang merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Menurut Sulami, jika aturan tersebut diterapkan, industri rokok legal mungkin tidak mampu memenuhi standar baru, sehingga berisiko berhenti beroperasi. Kebijakan ini juga mengatur batasan kadar nikotin dan tar, mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas yang sangat rendah.

Batasan Nikotin dan Tar Berdasarkan Standar Luar Negeri

Sulami menambahkan bahwa aturan pembatasan tersebut sulit dicapai, khususnya oleh industri rokok kretek yang mencakup 97 persen dari total produksi nasional. Bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang digunakan memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor. Dengan demikian, industri lokal mungkin terbatas dalam kemampuan memenuhi persyaratan tersebut.

Kontribusi Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah Jawa Timur. Saat ini, terdapat 920 industri IHT legal, dengan total buruh mencapai lebih dari 186 ribu orang. Jumlah tenaga kerja ini menyumbang 60 persen dari total nasional yang mencapai sekitar 360 ribu orang.

Produksi rokok nasional mencapai 307,8 miliar batang per tahun. Sulami menilai kebijakan larangan bahan tambahan serta pembatasan kadar tar dan nikotin berpotensi menyebabkan kenaikan peredaran rokok ilegal, karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah.

Permintaan Gapero Surabaya

Gapero Surabaya mengharapkan pemerintah menyertakan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi, agar tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan kelangsungan usaha. “Kebijakan pertembakauan harus inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain,” katanya. Negara yang dijadikan acuan, seperti Uni Eropa, memiliki kondisi yang berbeda secara faktual dengan Indonesia.