New Policy: Tuduhan Tanpa Bukti soal FolaPlay Berpotensi Jadi Fitnah
Tuduhan Tanpa Bukti soal FolaPlay Berpotensi Jadi Fitnah
New Policy – Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan), Farhan Dalimunthe, memperingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan pernyataan yang belum memiliki dasar bukti terkait dugaan kepemilikan saham oleh Hashim Djojohadikusumo di PT Folago Global Nusantara Tbk, atau dikenal sebagai FolaPlay. Ia menegaskan bahwa narasi yang tidak terverifikasi berpotensi tercipta sebagai fitnah, yang dapat merugikan pihak yang dituduh. Farhan berharap publik lebih selektif dalam menyebarluaskan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu politik atau kebijakan publik.
Farhan menjelaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi seharusnya tetap didukung oleh argumen yang jelas dan fakta yang dapat dibuktikan. “Demokrasi memberikan ruang bagi siapapun untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Kritik jangan sampai menjadi tuduhan yang belum dapat dibuktikan,” ujar Farhan dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (30/6). Menurutnya, kebebasan menyampaikan pandangan harus disertai etika komunikasi dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi.
Peran FolaPlay dalam Penyiaran Piala Dunia 2026
FolaPlay, sebagai platform layanan over-the-top (OTT), telah ditunjuk sebagai salah satu mitra Televisi Republik Indonesia untuk menayangkan siaran Piala Dunia 2026. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam industri penyiaran. Namun, isu kepemilikan saham oleh Hashim Djojohadikusumo membuat narasi tersebut menuai kontroversi. Farhan menilai bahwa masyarakat perlu membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan tuduhan yang bersifat spesifik, seperti dugaan konflik kepentingan dalam pemilihan mitra OTT.
Farhan juga mengingatkan bahwa berita atau pernyataan yang diulas secara sistematis di ruang digital sering kali mengikuti pola tertentu. Ia mengungkapkan bahwa narasi yang belum terverifikasi bisa diulang oleh berbagai akun media sosial hingga terkesan menjadi fakta. “Banyak informasi yang dibuat dan disebarkan tanpa cukup bukti, sehingga bisa menciptakan kesan bahwa kebenaran sudah dipastikan,” tambahnya. Ia menekankan pentingnya proses verifikasi sebelum membagikan berita terkait isu publik.
Klarifikasi dari Arsari Group
Sebelumnya, Arsari Group, perusahaan yang didirikan oleh Hashim Djojohadikusumo, telah menyampaikan pernyataan klarifikasi terkait tuduhan bahwa Hashim terlibat dalam kepemilikan FolaPlay. Dalam pernyataannya, Arsari Group menegaskan bahwa Hashim bukan pemegang saham, pemegang saham pengendali, pemilik manfaat (beneficial owner), pengurus, atau penasihat FolaPlay. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi nama Hashim yang beberapa waktu terakhir ramai dikaitkan dengan dugaan konflik kepentingan.
“Kami membantah informasi tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi,” ujar Ariseno Ridhwan, Wakil Presiden Korporasi Komunikasi Arsari Group, dalam wawancara tertulisnya.
Arsari Group juga membantah tuduhan bahwa kerja sama dengan FolaPlay bertujuan menguntungkan Hashim melalui penggunaan anggaran negara. Menurut mereka, seluruh proses penunjukan mitra OTT sudah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Hashim memiliki kepentingan langsung dalam bisnis FolaPlay,” kata Ariseno. Pernyataan ini dirasa penting untuk melindungi reputasi Hashim dari informasi yang disebarkan tanpa dasar.
Menurut Farhan, tuduhan tanpa bukti tentang Hashim bisa menjadi alat untuk memengaruhi opini publik. Ia menyebut bahwa masyarakat sering kali terjebak dalam informasi yang menyebar cepat di media sosial, terutama jika narasi tersebut mengandung rasa tidak puas terhadap kebijakan tertentu. “Media sosial menjadi sarana yang sangat kuat dalam menyebarkan berita, tapi itu juga bisa berubah menjadi alat untuk memperumit isu,” jelasnya.
Farhan menyarankan bahwa setiap individu atau organisasi yang ingin mengkritik kebijakan publik harus memastikan bahwa pernyataan mereka memiliki dasar yang kuat. Ia mencontohkan bagaimana tuduhan tentang kepemilikan saham bisa muncul dari satu sumber, lalu dikembangkan oleh berbagai akun hingga terkesan sebagai fakta. “Jika kita tidak memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, maka kita bisa berkontribusi pada kesalahpahaman yang bisa mengganggu kredibilitas lembaga atau individu yang terlibat,” ujarnya.
Isu Hashim dan FolaPlay muncul setelah salah satu episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo mengungkapkan dugaan keterlibatan Hashim dalam kerja sama tersebut. Setelah itu, narasi tersebut kembali beredar melalui sejumlah akun media sosial. Farhan menilai keberadaan podcast dan media sosial memungkinkan informasi dikembangkan dengan cepat, tetapi juga bisa memicu penyebaran fitnah jika tidak disertai verifikasi.
Dalam menanggapi hal ini, Farhan menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap etika komunikasi digital. Ia berharap masyarakat lebih kritis dalam mengevaluasi sumber informasi sebelum menyebarkan berita atau kritik. “Kita perlu memahami bahwa dalam demokrasi, setiap pernyataan harus bisa dibuktikan. Jika tidak, maka itu bisa menjadi alat untuk merugikan pihak tertentu,” pungkasnya.
Dengan adanya klarifikasi dari Arsari Group, Farhan menilai bahwa seluruh pihak harus berupaya untuk memperjelas fakta dan menunjukkan bahwa tuduhan tentang kepemilikan saham FolaPlay tidak dapat diterima tanpa bukti yang konkret. Ia yakin bahwa jika masyarakat lebih memahami cara menyebarluaskan informasi, maka narasi yang tidak terverifikasi bisa diminimalkan. “Penting bagi kita untuk tetap menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan transparansi dan kejujuran dalam berkomunikasi,” tambahnya.