Main Agenda: Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa

Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa

Komunitas Pemuda dan Mahasiswa Bicara tentang Solidaritas Nasional

Main Agenda – Sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa menggelar diskusi rutin dengan tema “Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh” di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Acara ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kelompok muda dalam menanggapi berbagai isu yang muncul seiring dinamika politik dan sosial saat ini. Peserta diskusi, termasuk perwakilan dari berbagai lembaga pemuda, mempertimbangkan peran masyarakat sipil dalam menciptakan kestabilan di tengah munculnya aksi-aksi massa di berbagai daerah.

Dalam sesi tersebut, Fauzan Ohorella, selaku koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), mengatakan bahwa gelombang aksi massa terakhir adalah bagian dari mekanisme sosial kontrol. Menurutnya, tindakan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai tidak optimal. “Pembangunan nasional tidak selalu terwujud dengan cara yang sempurna, dan masyarakat mempunyai hak untuk mengkritik,” ujarnya. Fauzan menekankan bahwa aksi tersebut tidak terlepas dari kecemasan publik terhadap masalah-masalah yang terjadi di tingkat pemerintahan.

“Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini.”

Fauzan juga menyoroti isu Reformasi Jilid II yang belakangan ramai dibicarakan. Ia mengklaim bahwa topik ini tidak mencerminkan aspirasi mahasiswa secara langsung, melainkan digunakan untuk menyasar kestabilan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Reformasi Jilid II sering dianggap sebagai alat untuk mengganggu konsistensi kebijakan pemerintahan. Sebenarnya, isu tersebut tidak relevan dengan perjuangan mahasiswa,” terangnya. Menurut Fauzan, mahasiswa lebih berfokus pada isu-isu yang bersifat sosiokultural, bukan hanya politik.

Perusahaan Besar dan PHK Jadi Fokus Pembahasan

Di sisi lain, Wawan Sugiyanto, sebagai staf khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja, mengungkapkan permasalahan terkait keberlanjutan investasi dan pengangguran di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan besar sedang mempertimbangkan relokasi ke luar negeri, yang berpotensi mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. “Kita harus memahami bahwa keputusan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga kondisi internal dan persaingan global,” kata Wawan.

“Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok buruh. Tetapi yang mesti dipahami, bahwa permintaan dari buruh harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan.”

Wawan menjelaskan bahwa isu PHK menjadi sorotan karena diperkirakan akan memengaruhi kestabilan ekonomi kerakyatan. Namun, ia menegaskan bahwa perusahaan besar memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan produksi, terutama dalam menghadapi tekanan pasar global. “Pemerintah memang harus aktif dalam mengawasi kondisi ekonomi, tetapi kita juga perlu melihat kemampuan perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kesejahteraan pekerja,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa isu ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dapat dianggap sebagai kesalahan pemerintah, melainkan hasil dari dinamika ekonomi yang kompleks.

Dalam pembahasan lanjutan, Wawan menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai bagian dari ekonomi rakyat. Menurutnya, UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang stabil. “Kita sering mengabaikan peran UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi. Justru, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” tambahnya. Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk dalam hal akses modal dan penguasaan teknologi.

Keresahan Publik dan Peran Masyarakat Sipil

Fauzan menyoroti bahwa keberadaan aksi massa harus dijaga agar tidak terdistorsi oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan. Ia mengkritik penggunaan istilah Reformasi Jilid II sebagai upaya memicu ketegangan di tengah masyarakat. “Kami berharap aksi-aksi ini bisa menjadi sarana dialog, bukan pengganti kebijakan pemerintah,” tegasnya. Fauzan berpendapat bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini membutuhkan dukungan kolektif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan muda.

Dalam konteks yang lebih luas, peserta diskusi mempertimbangkan bagaimana isu-isu sosial dan politik bisa menjadi jembatan untuk memperkuat rasa kebersamaan. Mereka menilai bahwa aksi massa tidak selalu berarti konflik, tetapi bisa menjadi wujud dari kepedulian terhadap kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan. “Masyarakat perlu memahami bahwa aksi ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam proses demokrasi,” ujar salah satu peserta. Ia menambahkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, tetapi juga pada tanggung jawab masyarakat sipil dalam menciptakan keberlanjutan.

Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Respon Pemerintah

Wawan Sugiyanto menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Ia mengungkapkan bahwa pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional, dengan berbagai program seperti pelatihan, pemberdayaan, dan insentif perpajakan. “Penguatan sektor UMKM harus terus ditingkatkan, karena ini adalah sel-sel utama dari ekonomi rakyat,” jelasnya. Menurut Wawan, keberadaan UMKM tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dalam sesi diskusi, para peserta juga membahas tantangan yang dihadapi oleh sektor UMKM. Mereka menilai bahwa perusahaan-perusahaan kecil sering kali terjebak dalam kesulitan akses ke modal dan pasar. “Kita perlu menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM, termasuk melalui peraturan yang lebih fleksibel,” tambah Wawan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus terus mengambil peran aktif dalam memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai pilar ekonomi.

Pembahasan mengenai Reformasi Jilid II juga mengungkapkan bahwa isu ini bisa menjadi alat untuk memicu perdebatan politik. Namun, Fauzan menilai bahwa isu ini perlu dilihat secara proporsional. “Jika Reformasi Jilid II tidak diiringi dengan tindakan nyata, maka akan menjadi alat untuk menyasar pemerintahan,” ujarnya. Ia menyarankan bahwa isu-isu seperti ini harus dianggap sebagai bagian dari diskursus demokrasi, bukan bentuk konspirasi untuk menggoyahkan kestabilan.

Di akhir diskusi, peserta sepakat bahwa keberhasilan reformasi tidak bisa diukur hanya melalui aksi-aksi massa, tetapi juga melalui keberlanjutan kebijakan yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Mereka menilai bahwa solidaritas nasional adalah kunci untuk membangun konsensus dalam