KPK Tunda Sidang Kasus Kuota Haji – Banyak Saksi Masih Bertugas di Arab Saudi
KPK Tunda Sidang Kasus Kuota Haji, Banyak Saksi Masih Bertugas di Arab Saudi
KPK Tunda Sidang Kasus Kuota Haji – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengundurkan proses pelimpahan berkas perkara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hingga pelaksanaan ibadah haji 2026 selesai. Tindakan ini diambil karena sejumlah saksi kunci dalam kasus tersebut masih menjalankan tugas sebagai petugas haji di Arab Saudi, menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
“Terkait dengan pelimpahan, ini juga ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini khususnya. Jadi kemarin kami juga berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak Kementerian Haji terkait pelaksanaan haji karena memang ada cukup banyak saksi yang juga menjadi petugas haji yang akan memberikan kesaksian di persidangan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/6).
Asep menjelaskan bahwa KPK sengaja menunda proses persidangan agar tidak mengganggu aktivitas ibadah haji maupun tugas para saksi di Tanah Suci. Ia menekankan perlunya keselarasan antara tugas penyelidikan korupsi dan keberlanjutan pelaksanaan haji yang menjadi prioritas pemerintah. “Jangan sampai pada saat persidangan itu juga yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya dalam kegiatan haji ini sehingga nanti akan berdampak terhadap pelaksanaan hajinya,” tambahnya.
Kasus Korupsi Kuota Haji: Tersangka dan Bukti yang Dijumpai
Dalam investigasi ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya terlibat dalam praktik pengaturan kuota haji khusus tambahan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tersangka pertama adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang diduga menjadi pemimpin dalam skema ini. Selain itu, tersangka lainnya meliputi mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
Menurut KPK, skema korupsi ini melibatkan pemberian uang kepada penyelenggara negara sebagai imbalan atas pengaruh dalam penentuan kuota haji. Ismail Adham, misalnya, diduga memberikan uang sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat kepada Gus Alex terkait pengaturan kuota tambahan. Sementara itu, Ismail juga dikabarkan menyerahkan 5.000 dolar AS serta 16.000 riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief.
Asrul Azis Taba, sebagai Ketua Umum Kesthuri, diduga memberikan dana sebesar 406.000 dolar AS kepada Gus Alex. Dari praktik ini, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan Asrul Azis Taba disebutkan telah memperoleh keuntungan tidak sah mencapai Rp40,8 miliar pada 2024. Angka ini menunjukkan tingkat kerusakan sistem dalam pengelolaan kuota haji, yang biasanya digunakan untuk menjamin akses warga Indonesia ke Tanah Suci.
Koordinasi dengan Kementerian Haji
Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Haji untuk memastikan keberlanjutan proses hajj tidak terganggu selama persidangan berlangsung. Koordinasi ini dianggap penting karena banyak saksi yang juga berperan aktif dalam pengelolaan haji, termasuk anggota pihak yang bertugas mengawasi pelaksanaan ibadah haji.
“Mereka terlibat langsung dalam penanganan kuota haji, baik sebagai penentu kebijakan maupun pelaksana. Jadi, jika proses persidangan dimulai sebelum tugas mereka selesai, ada risiko informasi yang diberikan menjadi kurang lengkap atau terpengaruh oleh tanggung jawab tugas mereka saat ini,” jelas Asep.
KPK berharap dengan menunda sidang hingga pelaksanaan haji 2026 berakhir, proses penyelidikan bisa berjalan optimal. “Kita ingin saksi memiliki waktu yang cukup untuk memberikan kesaksian secara utuh, tanpa tekanan dari tugas hajj yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Detail Transaksi dan Peran Masing-Masing Tersangka
Kasus ini menunjukkan bahwa pengaturan kuota haji tidak hanya melibatkan Menteri Agama, tetapi juga berbagai pihak di luar jabatan utama. Gus Alex, selaku staf khusus, dikenal sebagai kurir dana dalam skema ini. Ia menerima uang dari beberapa pihak, termasuk Ismail Adham, yang berperan sebagai wakil dari penyelenggara perusahaan terkait.
Hilman Latief, Direktur Jenderal Penyelenggaraan