Key Strategy: Lestari Moerdijat: Pengamalan Pancasila Jadi Kunci Hadapi Krisis Global

fa97224a-d252-4bf4-8844-c13a54c6a2da-0

Lestari Moerdijat: Pengamalan Pancasila Jadi Kunci Hadapi Krisis Global

Key Strategy – Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap 1 Juni, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan bahwa hari tersebut bukan sekadar acara seremonial. Menurutnya, Pancasila harus dihayati secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi untuk menghadapi berbagai tantangan yang mengancam bangsa. Lestari, yang kerap disapa dengan nama Rerie, menekankan bahwa prinsip-prinsip Pancasila perlu menjadi landasan dalam setiap keputusan dan tindakan, terutama menghadapi krisis global yang semakin kompleks.

Menyikapi kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak menentu, Rerie mengungkapkan bahwa Pancasila bisa menjadi penentu utama dalam mengatasi gejolak tersebut. Ia mengutip laporan terbaru dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 hanya mencapai 2,6%. Angka ini, menurutnya, mencerminkan perlambatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memperparah tekanan terhadap negara-negara berkembang. Kenaikan biaya energi dan pangan, serta fluktuasi nilai tukar Rupiah, menjadi tantangan besar yang bisa menghancurkan stabilitas nasional jika tidak ditangani dengan bijak.

“Di tengah ancaman gejolak ekonomi global yang semakin nyata, serta potensi dampaknya terhadap persatuan dalam negeri, menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” ujar Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6/2026).

Dalam konteks ini, Rerie menegaskan bahwa sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial, harus menjadi kompas dalam merancang kebijakan ekonomi. “Tanpa gotong royong yang kuat antar pemangku kepentingan, serta tanpa keadilan sosial yang nyata, kelompok rentan akan terdampak paling parah,” tegasnya. Ia menilai bahwa kebijakan yang tidak mengakar pada nilai-nilai Pancasila akan sulit membangun ketahanan bangsa di tengah krisis yang melibatkan kenaikan harga dan ketimpangan sosial.

Penguatan Literasi Digital sebagai Perisai Bangsa

Di samping aspek ekonomi, Lestari Moerdijat juga menyoroti pentingnya meningkatkan literasi digital di masyarakat. Menurutnya, dunia maya kini menjadi ruang utama yang bisa memicu perpecahan, terutama melalui berita palsu dan polarisasi. “Dengan adanya hoaks dan perbedaan pandangan yang semakin terpolarisasi, kita perlu memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengenali informasi yang benar dan menjaga keharmonisan,” jelasnya.

“Tanpa kecakapan literasi digital yang memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi. Negara harus hadir dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan zaman,” pungkas Rerie.

Ia menekankan bahwa pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, agar generasi muda mampu memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks modern. “Digital literacy bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kemampuan memilah informasi, membangun kesadaran kritis, dan menjaga keutuhan bangsa di tengah arus informasi yang begitu cepat,” tambahnya. Dengan demikian, penguatan literasi digital dianggap sebagai salah satu upaya strategis dalam mengurangi risiko perpecahan yang dipicu oleh miskomunikasi di ruang siber.

Persatuan dan Ketahanan Bangsa dalam Tantangan Global

Menurut Lestari Moerdijat, keberhasilan dalam menghadapi krisis global bergantung pada keterlibatan semua elemen masyarakat. “Pancasila tidak hanya milik pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga harus diterapkan oleh setiap warga negara dalam rutinitas harian,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa prinsip-prinsip Pancasila seperti persatuan, kedaulatan, dan keadilan sosial perlu diaktualisasikan agar bangsa Indonesia bisa tetap stabil di tengah perubahan global.

Di sisi lain, Lestari juga memperkenalkan gagasan bahwa penerapan Pancasila dalam kebijakan harus didukung oleh kebijakan yang inklusif. “Setiap kebijakan ekonomi, sosial, maupun politik harus melalui lensa Pancasila agar mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan kelompok-kelompok minoritas,” jelasnya. Hal ini penting karena krisis global sering kali memicu persaingan yang tidak sehat antar kelompok, sehingga memperkuat nilai-nilai Pancasila bisa menjadi solusi untuk mempererat persatuan.

Lebih lanjut, Rerie mengingatkan bahwa keberhasilan dalam menghadapi krisis eksternal dan internal tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. “Kita harus bergerak dari retorika menuju tindakan nyata, agar Pancasila bukan hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi kekuatan nyata dalam membentuk karakter bangsa,” tegasnya. Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam mempraktikkan nilai-nilai Pancasila akan menjadi penentu utama keberlanjutan negara di masa depan.

Menurut Lestari Moerdijat, tantangan global seperti inflasi, perubahan iklim, dan konflik geopolitik membutuhkan respons yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. “Kita harus memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa adanya persatuan yang kuat, serta keadilan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila perlu ditingkatkan, karena hal itu bisa menjadi fondasi untuk membangun ketahanan nasional.

Kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menurut Rerie, adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa. “Pancasila adalah garis panduan yang selalu relevan, bahkan dalam situasi yang paling sulit,” pungkasnya. Ia berharap, setiap warga negara, baik dari kalangan akademisi, pemangku kebijakan, maupun masyarakat umum, bisa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *