Latest Update: Kejati NTB Rahasiakan Rekomendasi Sanksi 3 Jaksa Pemeras Camat Pajo

Kejati NTB Terus Pantau Proses Sanksi Jaksa yang Diduga Pemeras Camat Pajo

Latest Update – Badan Pemeriksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) telah menyelesaikan investigasi terhadap tiga jaksa yang dituduh melakukan pemerasan terhadap Camat Pajo, Imran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, rekomendasi sanksi telah disampaikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditetapkan. Asisten Bidang Pengawasan Kejati NTB, I Wayan Eka Widdyara, mengonfirmasi bahwa rekomendasi tersebut bersifat rahasia, namun intinya menyebutkan adanya hukuman atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ketiga oknum tersebut.

“Rekomendasinya (sanksi) rahasia, intinya ada hukuman, ada penyalahgunaan wewenang,” ujar Wayan Eka di Mataram, Kamis.

Menurut Wayan, Kejati NTB telah menyiapkan berbagai data pendukung serta bukti yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan. Seluruh temuan hasil investigasi telah disampaikan kepada pimpinan sebelum akhirnya dikirim ke pusat. Meski rekomendasi sementara telah dibuat, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai sanksi final dan waktu pengumumannya berada di tangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI. Saat ini, belum ada jadwal pasti kapan keputusan tersebut akan diumumkan.

Wayan menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi dari Kejagung untuk menentukan langkah selanjutnya. “Yang jelas, komunikasi dengan Kejagung kami masih menunggu petunjuk. Kalau pun jaksa-nya dicabut, itu nanti tunggu dari Kejagung,” tambahnya.

Kasus Pemerasan Muncul Setelah Camat Pajo Terbongkar

Kasus pemerasan ini mencuat setelah Camat Pajo, Imran, mengungkapkan praktik korupsi yang dialaminya selama proses eksekusi penahanan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Menurut Imran, ketiga oknum jaksa meminta uang sebesar Rp30 juta selama ia menjalani proses pemeriksaan. Modus yang digunakan adalah janji bahwa dana tersebut dapat mengurangi hukuman yang menimpanya.

Imran mengatakan bahwa ia menyerahkan uang sebanyak Rp20 juta secara langsung di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Namun, meski telah membayar uang tersebut dan mencoba menyelesaikan sengketa dengan korban, proses hukum tetap berjalan hingga ia harus menjalani penahanan. Hal ini membuatnya merasa tertipu dan memperumit situasi.

Ketiga oknum jaksa yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan tersebut, kata Imran, saat ini telah pindah tugas dari Kejari Dompu. Fakta ini menambah kekhawatiran masyarakat terhadap integritas institusi penegak hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kejati NTB menegaskan akan terus memantau perkembangan petunjuk dari Kejagung untuk menjaga kredibilitas dan konsistensi kejaksaan.

Proses Pemeriksaan Dilakukan Secara Terstruktur

Pemeriksaan terhadap tiga jaksa yang diduga melakukan pemerasan tersebut dilakukan dengan metode yang terukur. Kejati NTB mengklaim telah memastikan semua dokumen pendukung serta bukti-bukti terkumpul secara lengkap sebelum menyampaikan rekomendasi kepada Kejagung. Seluruh proses ini dilakukan berdasarkan prosedur standar yang berlaku, sesuai dengan tugas pengawasan dalam menjaga etika dan integritas jaksa.

Wahyudi, Kepala Kejati NTB, menyatakan bahwa pengiriman hasil inspeksi ke Kejagung adalah langkah wajib dalam menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota kejaksaan. Ia menegaskan bahwa pihaknya sengaja menunda pengungkapan detail temuan hingga ada keputusan resmi dari pusat. “Kami memilih untuk tidak membeberkan informasi spesifik sebelum ada keputusan dari Kejagung, agar tidak mengganggu proses pemeriksaan yang sedang berlangsung,” jelas Wahyudi.

Kasus ini menggambarkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan kejaksaan, di mana oknum-oknum tersebut menyalahgunakan wewenang mereka untuk meminta uang secara ilegal. Pemerasan dilakukan saat Camat Imran menjalani proses eksekusi penahanan, yang seharusnya berjalan secara transparan dan adil. Dengan adanya kejadian ini, publik mulai menyadari bahwa korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan, tetapi juga merambah ke instansi hukum.

Penyalahgunaan Wewenang Terungkap Melalui Pengakuan Camat

Imran, Camat Pajo, memberikan pengakuan bahwa ia menjadi korban pemerasan selama menjalani proses penahanan atas putusan pengadilan yang telah berlaku. Ia menyebutkan bahwa tiga jaksa yang bertugas di Kejari Dompu meminta uang sebanyak Rp30 juta, dengan janji bisa mempercepat penyelesaian kasusnya. Meski demikian, ia merasa tidak mendapat manfaat sebagaimana dijanjikan, sehingga proses hukum tetap berlangsung hingga ia harus diasingkan dari tempat tinggalnya.

Imran menjelaskan bahwa uang sebesar Rp20 juta sudah diberikan di kantor Kejari Dompu, tetapi pengakuan tersebut tidak cukup untuk memastikan keadilan dalam kasusnya. “Meski telah membayar uang dan melakukan mediasi, proses hukum tetap berjalan seperti biasa. Saya merasa tertipu karena tidak ada perubahan signifikan dalam penyelesaian kasus,” katanya.

Hasil pemeriksaan Kejati NTB mengungkap bahwa ketiga oknum jaksa tersebut memang terlibat dalam praktik pemerasan. Pemerasan ini dilakukan dengan cara mengambil keuntungan finansial selama proses eksekusi penahanan. Karena adanya kejadian ini, Kejati NTB menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa semua pelanggaran etik terhadap jaksa dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kontinuitas Penegakan Hukum dalam Pemantauan Kejati NTB

Kejati NTB berupaya mempercepat proses penegakan hukum terhadap ketiga jaksa yang terlibat dalam dugaan pemerasan. Dengan menyerahkan rekomendasi ke Kejagung, pihaknya menunjukkan bahwa penyelidikan telah selesai dan siap untuk dilanjutkan. “Kami berharap Kejagung segera mengambil keputusan untuk menegakkan hukum secara tegas,” tambah Wahyudi.

Proses ini menunjukkan bahwa Kejati NTB tidak hanya mengawasi pelaksanaan tugas jaksa, tetapi juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap tindakan pelanggaran etik. Seluruh data dan bukti yang terkumpul telah dianalisis secara mendalam untuk memastikan kebenaran hasil pemeriksaan. Selain itu, Kejati NTB juga memastikan bahwa semua pihak terkait dalam kasus ini diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan sebelum ditetapkan sebagai pelaku pemerasan.

Dengan adanya kasus ini, Kejati NTB mengingatkan bahwa penegakan hukum harus tetap bersih dari praktik korupsi. Mereka menegaskan bahwa institusi kejaksaan di NTB akan terus melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara rutin agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa depan. “Kami yakin bahwa rekomendasi yang kami kirimkan akan menjadi dasar keputusan yang adil dan transparan dari Kejagung,” pungkas Wahyudi.