Latest Program: Kalsel Gandeng LPDB Bantu Akses Permodalan Koperasi

Kalsel Gandeng LPDB Bantu Akses Permodalan Koperasi

Latest Program – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah berupaya meningkatkan kinerja koperasi melalui pendekatan yang lebih praktis dalam pengelolaan modal. Salah satu strategi yang dijalankan adalah kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, yang bertujuan memberikan pembiayaan lebih mudah dan ekonomis bagi koperasi yang berpotensi. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa akses permodalan tetap menjadi hambatan utama bagi perkembangan koperasi, meski sebagian besar juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan organisasi.

Program Pembiayaan untuk Koperasi Produktif

Mengatasi masalah tersebut, Dinas Koperasi Kalsel telah mengadakan pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) terkait pembuatan proposal pembiayaan LPDB. Selain itu, pihaknya juga berkomunikasi intensif dengan LPDB untuk menyelaraskan program yang bisa diterapkan di wilayah daerah tersebut. Bambang menjelaskan bahwa program ini bertujuan memberdayakan koperasi yang produktif dengan memberikan dukungan finansial yang lebih efektif.

“Yang paling penting bagi koperasi saat ini adalah kemudahan mendapatkan akses permodalan. Kita tahu masih banyak koperasi yang memiliki usaha produktif namun terkendala modal,” ujar Bambang Dedi Mulyadi, Kamis (18/6).

Menurut Bambang, LPDB tidak hanya membantu koperasi perkotaan tetapi juga mencakup usaha di pedesaan. Dengan skema pembiayaan mulai dari Rp500 juta hingga Rp250 miliar, lembaga ini menawarkan opsi yang lebih ringan dibandingkan bank umum. “Skema cicilan dan pengembalian modal dari LPDB lebih fleksibel, sehingga sangat membantu pengembangan usaha koperasi,” tambahnya.

Perluasan Akses ke Wilayah Pedesaan

Contoh nyata dari program ini adalah koperasi di Desa Bekambat, Kabupaten Banjar. Koperasi tersebut mengelola SPBU nelayan dan distribusi pupuk, namun butuh modal tambahan untuk menambah armada kapal ikan. Dengan bantuan LPDB, koperasi ini berharap bisa memperluas operasionalnya, yang berdampak pada peningkatan produktivitas nelayan dan memperkuat roda perekonomian desa.

“Kalau koperasi bisa menambah armada kapal, maka produktivitas nelayan meningkat. Dampaknya akan terjadi perputaran ekonomi lebih besar di desa dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ujarnya.

Kerja sama dengan LPDB diharapkan dapat memperluas cakupan pelaku usaha koperasi, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Program ini juga menargetkan koperasi nelayan dan pertanian, yang sering kali kesulitan mendapatkan pendanaan. Dinas Koperasi Kalsel telah melakukan pendataan untuk menentukan koperasi mana yang layak mendapatkan bantuan modal. Langkah ini dilakukan bersama dengan dinas koperasi kabupaten/kota agar hasilnya lebih optimal.

Perkembangan Jumlah Koperasi di 2024

Berdasarkan data terbaru, hingga 2024, jumlah koperasi di Kalimantan Selatan mencapai 3.057 unit. Angka ini belum termasuk koperasi merah putih (KMP) yang saat ini sedang dibangun pemerintah di setiap desa dan kelurahan. Dari total koperasi tersebut, 180 unit merupakan koperasi yang dikelola secara binaan oleh provinsi. Meski angka tersebut menunjukkan pertumbuhan, mayoritas koperasi masih mengalami keterbatasan, terutama dalam akses permodalan.

Koperasi yang tidak aktif juga menjadi perhatian pemerintah. Bambang menyatakan bahwa banyak koperasi berhenti beroperasi karena kurangnya modal. Untuk mengatasi masalah ini, LPDB dianggap sebagai solusi yang tepat. Sebagai lembaga non-profit, LPDB berkomitmen untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dengan meminimalkan beban finansial para anggotanya.

Manfaat Program Pembiayaan LPDB

Pembiayaan yang ditawarkan LPDB dianggap lebih ramah dibandingkan institusi keuangan lainnya. Dengan skema cicilan yang fleksibel, koperasi tidak hanya bisa memperluas usaha tetapi juga meningkatkan kapasitas operasionalnya. Bambang menekankan bahwa program ini bertujuan menumbuhkan ekonomi lokal yang berbasis kegotongroyongan. “Dari sisi pengembalian modal, LPDB memberikan peluang lebih besar bagi koperasi untuk berkembang,” jelasnya.

Kerja sama ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Koperasi, sebagai organisasi yang dijalankan oleh masyarakat, diharapkan bisa menjadi penopang utama pengembangan usaha skala kecil. Selain itu, Dinas Koperasi Kalsel juga berharap program LPDB bisa mempercepat pertumbuhan koperasi secara nasional, khususnya di daerah yang memiliki potensi unik.

Potensi Pengembangan Berkelanjutan

Dengan adanya pembiayaan dari LPDB, koperasi diharapkan bisa bertahan lebih lama dan menghasilkan dampak sosial yang lebih luas. Bambang menyoroti bahwa akses modal yang mudah akan membuka peluang bagi usaha koperasi untuk terus berkembang, terutama dalam mendorong keberlanjutan usaha. Dinas Koperasi Kalsel juga sedang merancang strategi lain, seperti penyuluhan keuangan dan pengawasan kinerja koperasi, untuk memastikan program ini berjalan efektif.

Menurut Bambang, upaya ini adalah langkah strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat. “Koperasi yang berjalan baik tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya tetapi juga mendorong pengembangan perekonomian sekitar,” kata dia. Dengan memperbaiki sistem pendanaan, pemerintah regional dan pusat berharap bisa menciptakan ekosistem koperasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Program LPDB di Kalimantan Selatan sejauh ini telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam membantu koperasi yang sebelumnya kesulitan memperoleh modal. Meski demikian, Bambang mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi. “Kami terus berupaya mengoptimalkan potensi LPDB agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tuturnya.

Kehadiran LPDB menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong keberlanjutan usaha skala kecil. Dengan kolaborasi yang lebih erat, Dinas Koperasi Kalsel yakin bahwa program ini akan mendorong lebih banyak koperasi untuk berkembang. Diharapkan, dalam beberapa tahun ke depan, jumlah koperasi yang beroperasi secara produktif meningkat secara signifikan, sehingga mampu berkontribusi pada perekonomian daerah secara lebih besar.