Key Discussion: Nilai SPMB SMAN 1 Maung Tasikmalaya Hilang, Orangtua Protes
Nilai SPMB SMAN 1 Maung Tasikmalaya Disanggah, Orangtua Mengadu ke Dinas Pendidikan
Key Discussion – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Maung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mencuatkan keluhan dari para orangtua siswa. Mereka mempertanyakan kejelasan sistem setelah nilai hasil seleksi anak-anak mereka mengalami penurunan drastis tanpa pemberitahuan, menyebabkan posisi mereka terlempar dari kuota penerimaan. Insiden ini terjadi pada sejumlah peserta seleksi, baik dari jalur potensi akademik, rapor, maupun prestasi kejuaraan. Perubahan nilai yang tiba-tiba ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan yang signifikan di kalangan masyarakat.
Keluhan Orangtua soal Penurunan Nilai SPMB
Salah satu orangtua siswa, BU, mengungkapkan ketidakpuasan setelah nilai anaknya yang didaftarkan melalui jalur non-akademik berkurang secara mencolok. “Pada 3 Juni 2026, nilai anak saya tercatat 377,24 dan masuk peringkat ke-33 dari total 77 kuota. Namun, keesokan harinya nilai tersebut menghilang menjadi 326,24 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya,” kata BU, pada hari Minggu (7/6/2026). Ia menilai perubahan ini tidak adil, karena nilai yang disajikan secara mendadak mengurangi peluang anaknya untuk diterima di sekolah tersebut.
“Pada 3 Juni 2026, nilai anak saya tercatat 377,24 dan masuk peringkat ke-33 dari total 77 kuota. Namun, keesokan harinya nilai tersebut menghilang menjadi 326,24 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya,” ujar BU, Minggu (7/6/2026).
Kejadian serupa juga dilaporkan oleh anggota Forum Pendidikan Tasikmalaya, Cucu. Ia menyatakan bahwa keluhan serupa diterima oleh pihaknya dari banyak orangtua siswa. Beberapa siswa mengalami penurunan hingga 50 poin, mengakibatkan mereka terlempar dari daftar calon siswa yang diterima. “Dari nilai 369,80 yang sebelumnya memenuhi kuota, kini turun menjadi 318,8, sehingga harus keluar dari proses seleksi,” jelas Cucu. Kejadian ini menurutnya merugikan siswa yang sudah berusaha memenuhi syarat melalui jalur prestasi.
Proses Verifikasi dan Regulasi SPMB
Dalam menjawab keluhan tersebut, petugas pelayanan SMAN 1 Tasikmalaya, Elis Nurjanah, menjelaskan bahwa pengelolaan nilai sepenuhnya diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pihak sekolah hanya bertindak sebagai penerima data dari sistem. “Skor yang muncul di awal pendaftaran masih bersifat sementara. Saat ini, proses verifikasi sedang berlangsung untuk menyesuaikan nilai dengan dokumen pendukung,” kata Elis. Ia menegaskan bahwa perubahan skor adalah bagian dari upaya memastikan keadilan sesuai regulasi yang berlaku.
Meski demikian, orangtua tetap mengkritik bahwa perubahan nilai ini terkesan tidak transparan. Khususnya, mereka menyoroti penggunaan program “Ngamumule” yang dirancang Gubernur Jawa Barat untuk melestarikan budaya lokal, seperti Bahasa Sunda. Namun, di SPMB tahun ini, mata pelajaran tersebut tampaknya tidak mendapat bobot yang signifikan, menurut BU. Ia menganggap hal ini mengurangi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan, meski bukan menjadi fokus utama protesnya.
Perdebatan tentang Prioritas dalam SPMB
Perubahan skor ini juga mengundang pertanyaan mengenai kebijakan pembobotan nilai. Sejumlah orangtua mengklaim bahwa penurunan nilai mengakibatkan siswa yang memiliki potensi di jalur prestasi terlempar dari kuota. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kata mereka, perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme penghitungan nilai dan prioritas program yang digunakan. Karena itu, keluhan ini bukan hanya tentang ketidaknyamanan teknis, tapi juga isu struktural dalam proses seleksi.
Menurut Elis, proses verifikasi masih berjalan. Data nilai yang disajikan di sistem akan disesuaikan dengan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan. Namun, sampai saat ini, tidak ada penjelasan resmi terkait mengapa nilai-nilai yang sebelumnya dinyatakan valid bisa berubah secara tiba-tiba. “Kami sedang mencoba memastikan setiap skor dihitung secara akurat dan adil,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa seluruh proses ini diawasi secara ketat sesuai aturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Hasil yang Mengalami Perubahan dan Dampaknya
Beberapa siswa yang sudah diproses melalui jalur prestasi, seperti kejuaraan akademik atau olahraga, mengalami penurunan nilai yang berdampak langsung pada hasil seleksi. Karena itu, orangtua menganggap ini sebagai kegagalan sistem yang mengabaikan usaha siswa untuk menunjukkan keunggulan di luar jalur akademik. “Kami berharap Dinas Pendidikan memberikan kejelasan mengenai perubahan tersebut, agar tidak ada kesan manipulasi,” tegas BU.
Menurut informasi terbaru, SMAN 1 Maung Tasikmalaya sedang menunggu instruksi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Orangtua siswa meminta penjelasan terkait bagaimana nilai-nilai yang dipublikasikan bisa berubah tanpa ada pengumuman resmi. Mereka juga menginginkan proses seleksi lebih terbuka, sehingga para siswa dan orangtua tidak dirugikan secara tidak adil. “Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan peluang yang sama,” lanjut BU.
Hingga berita ini diturunkan, para orangtua masih bersikeras menunggu keputusan akhir dari pihak berwenang. Mereka mengharapkan transparansi dan kebijakan yang jelas, agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Dengan adanya perubahan skor yang tidak terduga, rasa kepercayaan masyarakat terhadap SPMB semakin terguncang. Proses ini dianggap sebagai ujian bagi sistem pendidikan yang diharapkan mampu menilai siswa secara adil dan objektif.
Terlepas dari kekecewaan yang terlihat, SMAN 1 Maung Tasikmalaya tetap menjaga keterbukaan. Elis Nurjanah menyatakan bahwa pihak sekolah akan terus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki proses seleksi. “Kami berkomitmen menjaga kualitas pemilihan siswa, meski harus melalui proses yang memakan waktu,” tambahnya. Namun, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan kecepatan pelayanan dengan keadilan dalam penilaian.
Dengan adanya keluhan ini, para orangtua mengingatkan bahwa sistem SPMB perlu di审核 secara berkala. Mereka menekankan bahwa setiap perubahan nilai harus diiringi pengumuman yang jelas, agar tidak menimbulkan kesan tidak adil. Karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat diberikan waktu untuk memperbaiki kelemahan sistem, terutama dalam hal transparansi dan akurasi data. Sementara itu, para siswa dan orangtua terus memantau proses verifikasi, berharap dapat memperoleh hasil yang sejajar dengan usaha mereka selama ini.
