Solving Problems: CORE: UMKM lebih butuh akses pembiayaan yang mudah

CORE: UMKM Lebih Butuh Akses Pembiayaan yang Mudah

Solving Problems – Jakarta – Sebagai wujud mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, lembaga penelitian ekonomi CORE Indonesia menyatakan bahwa kemudahan akses pembiayaan tetap menjadi prioritas utama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibandingkan penurunan suku bunga kredit. Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, mengungkapkan bahwa masalah utama dalam pengajuan pembiayaan bagi UMKM lebih berkaitan dengan proses pengambilan dana yang cepat dan syarat yang ringan, bukan tingkat bunga yang diterapkan.

Studi Sebelumnya: Fokus pada Keterjangkauan dan Proses

Faisal menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kebutuhan utama UMKM adalah pengaksesan modal usaha yang tidak memakan waktu lama. “Kalau dari studi-studi yang sudah pernah dilakukan untuk usaha kecil dan mikro, sebetulnya concern utamanya terkait pembiayaan adalah kemudahan untuk mendapatkannya dulu. Akses dan persyaratan, bukan tingkat suku bunga,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pernyataan ini diberikan dalam respons terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penurunan bunga KUR menjadi 5 persen per tahun.

“Kalau diberi bunga yang rendah tapi persyaratannya juga mudah, itu bergantung pada si peminjamnya disiplin atau tidak, layak atau tidak, risiko kredit macet atau tidak,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Faisal menegaskan bahwa meskipun bunga kredit tetap menjadi pertimbangan, faktor utama dalam memperoleh pembiayaan sebenarnya terletak pada kesederhanaan prosedur dan fleksibilitas syarat. Bunga KUR yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama, kemudian meningkat 1 persen untuk setiap pengajuan berikutnya, dengan batas maksimal 9 persen, saat ini diubah menjadi 6 persen secara tetap sejak 2026. Perubahan ini, menurut Faisal, bertujuan mengurangi beban biaya bagi UMKM, tetapi belum sepenuhnya mengatasi hambatan utama dalam akses.

UMKM Kesulitan Memenuhi Syarat Formal

Faisal menyebutkan bahwa banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memenuhi persyaratan kredit perbankan, termasuk kewajiban menyetor agunan atau jaminan. Hal ini terjadi karena skema KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan masih memiliki standar yang ketat, sehingga tidak semua UMKM bisa memenuhi kriteria tersebut. “UMKM kesulitan memenuhi syarat kredit perbankan, seperti agunan atau jaminan,” katanya.

Kondisi ini, lanjut Faisal, menyebabkan sebagian besar usaha kecil dan menengah beralih ke sumber pembiayaan nonbank seperti rentenir atau pinjaman daring ilegal. Meski prosesnya lebih cepat, bunga yang ditawarkan jauh lebih tinggi, sehingga membawa risiko finansial yang signifikan. Menurutnya, penggunaan lembaga penjamin kredit bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Lembaga tersebut, jika berjalan efektif, dapat membantu UMKM mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah sekaligus meminimalkan risiko kredit macet yang dihadapi perbankan.

Pemerintah Terus Dorong Akses Pembiayaan Murah

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan pemerintah terus berupaya menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. “Prinsipnya pemerintah terus mendorong akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah kepada UMKM,” ujarnya saat dihubungi terpisah. Riza menegaskan bahwa akses pembiayaan tetap merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan serta keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

Ia mengakui bahwa masih ada beberapa hambatan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan dana dari sumber formal. Tantangan tersebut mencakup kesulitan dalam memenuhi standar sistem layanan informasi keuangan (SLIK), tingginya suku bunga kredit, keterbatasan jaminan, hingga adanya kesenjangan pembiayaan atau financial gap. “Pemerintah berupaya mengurangi semua faktor ini,” imbuh Riza.

Perlu Kombinasi Kebijakan untuk Membuka Akses

Faisal menambahkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki kebijakan untuk memastikan UMKM tidak hanya memiliki akses mudah, tetapi juga bunga yang terjangkau. Dalam kondisi saat ini, penurunan bunga KUR menjadi 5 persen diharapkan bisa mengurangi beban pengusaha, namun tidak cukup menggantikan kebutuhan akses cepat dan syarat yang tidak terlalu berat. “UMKM butuh dana yang bisa diperoleh tanpa proses rumit,” katanya.

Menurutnya, pengurangan bunga saja tidak akan cukup jika syarat kredit tetap ketat. Untuk itu, keberadaan lembaga penjamin kredit dianggap penting dalam memberi kepercayaan kepada perbankan untuk menyalurkan dana lebih luas. Faisal juga menyoroti bahwa perbankan tetap mempertimbangkan risiko kredit macet ketika menetapkan suku bunga. “Kalau bunga rendah tapi prosesnya juga rumit, UMKM perlu memiliki kebiasaan disiplin dalam pengelolaan dana,” jelasnya.

Kebutuhan akses pembiayaan yang mudah, menurut Faisal, bukan hanya soal bunga, tetapi juga mengenai keberlanjutan proses. Ia menekankan bahwa UMKM perlu memiliki peran aktif dalam memenuhi kriteria yang dibuat, namun pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menambah beban bagi pengusaha. “Pemerintah sebaiknya membuat sistem yang lebih inklusif dan fleksibel,” ujarnya.

Kesimpulan: Akses Formal Masih Perlu Perbaikan

Dalam pandangan Faisal, meskipun penurunan bunga KUR menjadi 5 persen diharapkan bisa membantu, UMKM masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut dalam akses pembiayaan formal. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penurunan bunga, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam pemberian kredit. “UMKM tidak bisa hanya bergantung pada bunga rendah jika syaratnya tetap rumit,” tegasnya.

Di sisi lain, Riza Damanik menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pembiayaan melalui berbagai program, termasuk peningkatan kualitas data dan informasi keuangan. “Tantangan yang dihadapi UMKM harus menjadi fokus utama pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang lebih sehat,” katanya. Meski demikian, ia menyetujui bahwa penurunan suku bunga juga tetap diperlukan untuk mengurangi biaya pembiayaan.

Dengan demikian, perlu kombinasi kebijakan yang menggabungkan penurunan bunga serta pengurangan syarat agar UMKM bisa berkembang secara optimal. Dukungan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah diakses menjadi kunci utama untuk meningkatkan kinerja sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia.