Mentan pastikan oknum catut Kementan janji proyek fiktif diusut tuntas

Menteri Pertanian Janji Usut Tuntas Oknum Catut Nama Kementan dalam Skema Proyek Fiktif

Mentan pastikan oknum catut Kementan janji – Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dugaan adanya pihak luar yang mengambil keuntungan dengan mencatut nama Kementerian Pertanian dalam menjanjikan proyek palsu kepada swasta akan diusut secara tuntas. Dalam wawancara di Jakarta pada Selasa, ia menyatakan bahwa lembaga penegak hukum akan melibatkan kepolisian untuk menyelidiki kasus ini hingga ke akar-akarnya. “Jika ada oknum dari dalam Kementerian Pertanian yang terlibat, saya pastikan akan memberhentikannya,” ujarnya. Menurut Amran, praktik tersebut dianggap sebagai bentuk mafia yang memanfaatkan reputasi kementerian untuk menipu pihak tertentu.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jika ada oknum dari dalam Kementerian Pertanian yang terlibat, saya pastikan akan memberhentikannya,” kata Amran di Jakarta, Selasa.

Aparatur penegak hukum (APH) kini sedang menelusuri kasus penipuan yang melibatkan beberapa individu. Mereka mengaku memiliki hubungan khusus dengan lingkungan Kementerian Pertanian dan menjanjikan proyek pertanian pemerintah kepada pihak swasta dengan imbalan uang sebesar Rp300 juta. Amran menyebut bahwa modus ini mengacu pada penggunaan nama resmi kementerian untuk menarik kepercayaan dan uang dari calon korban. “Apakah ini juga dikategorikan mafia? Karena dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang Rp300 juta,” tambahnya.

Menteri Pertanian menjelaskan bahwa oknum tersebut memanfaatkan nama kementerian untuk meyakinkan calon korban bahwa dirinya mampu membuka jalan untuk proyek tertentu melalui jalur tidak resmi. Dalam kasus ini, penerima uang berinisial H, sedangkan pihak yang memberikan uang berinisial R setelah dijanjikan mendapatkan kesempatan memperoleh proyek pertanian dari kementerian. Amran memastikan bahwa oknum yang terlibat tidak berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) internal kementerian, melainkan individu dari sektor swasta.

“Dia (terduga pelaku) swasta, menganggap bahwa dia punya beking di pertanian, punya jaringan di pertanian bisa memenangkan proyek,” jelas Amran.

Dalam pembongkaran modus, Amran menyoroti bahwa pelaku menggunakan akal-akalan untuk menipu pihak swasta dengan menawarkan kesempatan memperoleh proyek pemerintah. Modus ini memanfaatkan kepercayaan terhadap kementerian sebagai jaminan agar calon korban bersedia mengeluarkan dana besar. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini bukanlah hal baru, karena sebelumnya telah terjadi kasus serupa dengan nilai mencapai Rp27 miliar. “Ternyata itu (proyek yang dijanjikan) tidak terjadi,” beber Amran.

Amran mengungkapkan bahwa kasus penipuan proyek fiktif ini mirip dengan beberapa insiden yang pernah terjadi sebelumnya. Sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertanian, ia juga menemukan adanya oknum yang meminta uang Rp350 juta dan Rp150 juta kepada pihak tertentu. Modus tersebut berujung pada pemecatan beberapa pegawai internal kementerian. “Dalam proses penyelidikan, jika ditemukan ada ASN Kementerian Pertanian yang ikut terlibat, mereka akan langsung diberhentikan tanpa diberi toleransi atau peringatan,” jelasnya.

Kasus Serupa Sebelumnya dan Dampaknya

Menurut Amran, kasus penipuan dengan proyek fiktif telah berulang beberapa kali. Dalam kasus tertentu, total kerugian mencapai Rp27 miliar, dengan pola yang sama yaitu menjanjikan proyek kementerian kepada pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa praktik ini memberikan dampak negatif pada kredibilitas kementerian dan kepercayaan publik terhadap sektor pertanian. “Ini menunjukkan bahwa ada pihak yang mengambil kesempatan dengan menyalahgunakan nama Kementerian Pertanian untuk mencari keuntungan pribadi,” tambahnya.

Amran juga menyebut bahwa kasus ini mengingatkan kepada seluruh stakeholder bahwa tidak ada ruang kompromi untuk oknum yang bermain-main dengan nama kementerian. “Kami tidak ingin ada lagi pihak yang menggunakan nama Kementerian Pertanian untuk menipu atau memperkaya diri sendiri melalui proyek atau pengurusan anggaran yang tidak sah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tindakan ini merusak proses kebijakan pertanian yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana oknum dapat menggandakan keuntungan dengan mempermainkan nama resmi lembaga pemerintah. Pihak pemberi dan penerima uang dalam skema ini, menurut Amran, harus diproses secara adil agar kejadian serupa tidak terulang. “Nah ini sementara didalami (aparat penegak hukum) dan aku minta yang memberi dan yang diberi kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya,” pungkasnya.

Amran menekankan bahwa upaya untuk melibatkan kepolisian dan menegakkan hukum adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia berharap bahwa investigasi ini tidak hanya menangkap pelaku luar, tetapi juga mengungkap jaringan internal yang mungkin terlibat. Dengan demikian, Kementerian Pertanian dapat menegaskan komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.

Kasus penipuan proyek fiktif ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah harus dijaga dengan baik. Modusnya tidak hanya menguras dana pemerintah, tetapi juga merugikan pihak swasta yang berharap mendapatkan kesempatan memperoleh proyek dari kementerian. Amran berharap langkah-langkah ini menjadi pelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan praktik serupa.

Dengan menegaskan bahwa tindakan penipuan menggunakan nama Kementerian Pertanian akan dihukum tuntas, Amran menunjukkan komitmen penuh untuk menjaga integritas lembaga. Ia berharap kasus ini menjadi titik awal dari reformasi yang lebih luas dalam sistem pengurusan proyek pertanian. “Ini adalah salah satu langkah untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang bermain-main dengan nama kementerian,” pungkasnya.

Kementerian Pertanian berupaya keras untuk menangkal tindakan-tindakan yang merusak reputasi lembaga. Dengan mengusut kasus ini secara tuntas, pihaknya ingin menunjukkan bahwa kebijakan transparansi dan anti-ktipu adalah prioritas utama. Selain itu, Amran juga berharap bahwa kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi pegawai dan pihak luar untuk tidak menyalahgunakan nama Kementerian Pertanian dalam urusan proyek.