Key Strategy: Mentan pecat ASN selewengkan anggaran Rp500 juta, kini DPO

Mentan Pecat ASN Terlibat Dugaan Penyelewengan Dana Rp500 Juta, Kini Masuk DPO

Key Strategy – Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya karena dugaan penyalahgunaan dana pertanian senilai hampir Rp500 juta. ASN yang diputuskan dipecat tersebut kini menjadi daftar pencarian orang (DPO) yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Pemecatan terjadi secara resmi pada 7 Mei 2026, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pembersihan internal Kementerian Pertanian untuk menegakkan disiplin anggaran.

Langkah Bersih-Bersih untuk Memperkuat Kepercayaan Publik

Kepastian pemberhentian ASN tersebut diumumkan oleh Amran saat berbicara di Jakarta, Selasa. “Kami baru tanda tangan pemecatannya, tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan, inisialnya C, sekarang DPO,” jelasnya. Menurut Amran, tindakan ini diambil untuk memberikan sinyal kuat bahwa Kementerian Pertanian tidak akan menoleransi penggunaan dana negara secara tidak bertanggung jawab. Pemecatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan keandalan pengelolaan anggaran, terutama dalam konteks penguatan ketahanan pangan nasional.

Kami berhentikan ASN tersebut karena dugaan penyelewengannya sangat signifikan, terlebih saat pemerintah sedang fokus pada program strategis pertanian.

Amran menekankan bahwa penggunaan dana negara yang tidak tepat sasaran dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia menambahkan, pengelolaan anggaran di sektor pertanian harus transparan dan dipertanggungjawabkan secara maksimal. “Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan publik. Kita harus bersih dari tindakan yang merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Persiapan dan Rencana Pemecatan

Pemecatan ASN berinisial C tidak dilakukan secara mendadak. Menurut informasi, proses ini telah dipersiapkan secara matang sejak beberapa bulan sebelumnya, sebagai bagian dari pengawasan internal yang diperketat. Amran menyatakan bahwa langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan semua instansi pemerintahan bebas dari korupsi dan permainan anggaran. “Presiden meminta kita lebih ketat, tidak ada ruang untuk bermain-main,” tegasnya.

Dalam menjelaskan alasan pemberhentian tersebut, Amran menyebut bahwa dana pertanian saat ini sangat besar, sehingga rentan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa dengan mengungkap kasus ini, Kementerian Pertanian ingin memberi contoh tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan. “Kita harus tegas, kalau tidak sekarang, kapan lagi?” kata mantan menteri.

Ini supaya masyarakat yang terlibat langsung dengan pertanian bisa waspada terhadap kecurangan yang mungkin terjadi.

Keterlibatan ASN dan Proses Penegakan Hukum

Amran memastikan bahwa ASN yang dipecat tersebut memang bekerja di internal Kementerian Pertanian, meski tidak memberikan detail tentang unit kerja atau lokasi penugasannya. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan informasi lebih lanjut akan ditunda sementara proses pengejaran tersangka berlangsung. “Untuk mencegah menghambat penangkapan, kami sengaja menunggu hingga tersangka ditemukan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyebutkan bahwa dugaan penyelewengan tersebut mungkin hanya satu dari beberapa kasus yang terjadi di sektor pertanian. Ia berharap dengan memecat ASN berinisial C, aparat penegak hukum dapat segera menangkap pelaku lainnya, baik dari dalam maupun luar kementerian. “Kita ingin membersihkan semua praktik yang merugikan,” ujarnya.

Mudah-mudahan dia ditangkap dan menunjuk lagi siapa temannya di pertanian dan di luar. Itu harus kita bersihkan.

Potensi Korupsi dan Keberhasilan Pembersihan

Kementerian Pertanian juga menyatakan bahwa anggaran besar dalam sektor pertanian memungkinkan tindakan penyimpangan yang lebih luas. Amran menjelaskan bahwa dana yang dikelola pemerintah harus diakui sebagai kepercayaan rakyat, sehingga setiap penggunaan dana harus diawasi dengan ketat. “Kita harus bertanggung jawab, itu yang paling utama,” kata mantan menteri.

Dalam rangka menegakkan hukum, Amran mengungkapkan bahwa setelah ASN tersebut ditangkap, akan ada pembebasan informasi lebih jelas tentang proyek yang terlibat. Ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan kasus tidak hanya diungkap secara komprehensif, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. “Dengan menangkap dia, kita bisa melihat siapa saja yang menikmati keuntungan dari penyimpangan ini,” tambahnya.

Kita benar saja masih difitnah apalagi kalau kita tidak benar. Aku tuh kadang merasa sedih juga kalau saya pecat orang, tapi kita lakukan.

Amran juga mengakui bahwa keputusan memecat pegawai internal tidak mudah. Namun, ia berpendapat bahwa langkah ini penting untuk menjaga integritas Kementerian Pertanian di tengah penguatan program ketahanan pangan. “Ini langkah yang harus diambil, agar institusi kita tetap dihormati,” jelasnya.

Perspektif Nasional dan Pengawasan Terus Berjalan

Dengan kejadian ini, Amran berharap masyarakat lebih mewaspadai keberadaan mafia yang berkeliaran di berbagai sektor. Ia menilai bahwa anggaran besar di pertanian bisa menjadi magnet bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. “Kalau pengawasan tidak dilakukan, bisa jadi dana rakyat digunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya,” tambahnya.

Amran memastikan bahwa Kementerian Pertanian terus berupaya memperkuat pengawasan internal. Pemecatan ASN yang diberlakukan pada Mei 2026 menjadi salah satu dari banyak langkah yang diambil. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penyelewengan tersebut agar proses hukum dapat berjalan maksimal. “Kita ingin semua terungkap, baik untuk menyelamatkan kepercayaan rakyat maupun memperbaiki sistem,” tegasnya.

Dengan tindakan ini, Amran berharap Kementerian Pertanian menjadi cont