Main Agenda: Misbakhun: APBN 2027 Harus Memberi Ruang Kelas Menengah untuk Bertumbuh

Misbakhun: APBN 2027 Harus Memberi Ruang Kelas Menengah untuk Bertumbuh

Main Agenda – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2027 harus difokuskan pada upaya menjaga kekuatan ekonomi dalam negeri. Menurutnya, kelompok kelas menengah selama ini berperan penting sebagai penggerak utama konsumsi dan kegiatan ekonomi nasional. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/6), ia menekankan bahwa kebijakan fiskal dan makroekonomi tahun depan harus mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat menengah, yang kini mulai menghadapi tekanan.

Peran Kelas Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi

Kelas menengah, menurut Misbakhun, tidak hanya menjadi pilar konsumsi, tetapi juga aktor utama dalam mendorong dinamika ekonomi. Ia menyatakan, kelompok ini berperan kritis dalam menentukan arah pertumbuhan nasional, karena keputusan mereka dalam berbelanja, berinvestasi, atau memulai usaha memengaruhi secara langsung kehidupan perekonomian. Dengan demikian, kebijakan APBN 2027 harus dirancang agar mampu memastikan kelompok ini tetap mampu berkontribusi secara maksimal.

“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” ujar Misbakhun. Ia menambahkan, kesulitan ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya mengenai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai menjangkau lapisan menengah yang selama ini dianggap stabil.

Dalam konteks ini, Misbakhun memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak cukup hanya menjadi angka indikator. Pertumbuhan itu harus mampu menciptakan peluang kerja yang lebih baik, memperkuat sektor usaha, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin yang mendorong kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar angka yang ditampilkan di laporan keuangan,” jelasnya.

Tantangan yang Membayangi Kelas Menengah

Misbakhun menyoroti bahwa tantangan ekonomi saat ini semakin kompleks, terutama bagi keluarga menengah yang menghadapi beban ganda. Selain meningkatnya pengeluaran, seperti biaya pendidikan dan cicilan kredit, mereka juga harus menyeimbangkan antara konsumsi sehari-hari dan persiapan untuk masa depan. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian, seperti membeli rumah, menabung, atau mengambil risiko investasi.

“Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” imbuhnya. Misbakhun menegaskan bahwa jika kelompok ini terus menahan konsumsi atau menunda keputusan ekonomi, efek domino akan segera terasa pada sektor usaha dan ketersediaan lapangan kerja.

Kelompok kelas menengah, menurutnya, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan berpotensi menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Namun, perlu kebijakan yang tepat agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Ia menekankan bahwa tugas pemerintah dalam penyusunan KEM-PPKF 2027 adalah memberikan ruang bagi kelas menengah untuk terus berkontribusi, tanpa membebani mereka berlebihan.

Reformasi Fiskal yang Berkualitas

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027, Misbakhun menyarankan bahwa pemerintah harus memperluas basis penerimaan pajak secara bertahap, sekaligus melakukan reformasi fiskal yang lebih transparan. Menurutnya, peningkatan rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah langkah penting. Namun, pencapaian angka ini tidak boleh dilakukan dengan menambah beban pada kelompok yang sudah patuh membayar pajak.

“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” tegasnya.

Ia menilai bahwa kebijakan pajak yang terlalu ketat bisa menghambat kepercayaan masyarakat menengah terhadap sistem ekonomi. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan negara harus diimbangi dengan kebijakan yang memperkuat daya beli dan kemampuan berinvestasi. Misbakhun juga menyoroti bahwa kelas menengah perlu diberi ruang untuk berkembang, terutama dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi dan harga yang fluktuatif.

Di sisi lain, Misbakhun mengingatkan bahwa kebijakan APBN tidak boleh hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat secara lebih adil. Pemerintah dan DPR telah sepakat menetapkan target rasio pendapatan negara pada tingkat tertentu, tetapi keberhasilannya bergantung pada bagaimana pengalokasian dana dilakukan. Misbakhun berharap KEM-PPKF 2027 bisa menjadi acuan untuk menyeimbangkan antara penerimaan negara dan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok menengah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, dalam era krisis global dan fluktuasi harga komoditas, perlu diperhatikan bahwa kelas menengah adalah faktor kritis dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan kelompok ini bisa mengakibatkan pelambatan pertumbuhan, sehingga pemerintah harus berpikir lebih jauh dalam menyusun anggaran tahun depan. Misbakhun berharap, dengan KEM-PPKF yang lebih inklusif, ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga mampu memperkuat struktur sosial dan ekonomi yang sehat.

Pembahasan KEM-PPKF 2027, yang juga melibatkan kerja sama antara DPR dan pemerintah, menurut Misbakhun, harus mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat menengah. Ia menilai, jika kebij