Meeting Results: Menpora sebut ajang Popnas dan Pomnas ditangani kementerian lain

Menpora Sebut Ajang Popnas dan Pomnas Ditangani Kementerian Lain

Meeting Results – Jakarta – Dalam Rapat Anggota 2026 Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) serta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) kini berada di bawah pengelolaan kementerian lain yang lebih terkait langsung dengan bidang pendidikan.

Pengalihan Kewenangan untuk Efisiensi Program

Pernyataan Erick Thohir menyoroti bahwa kementerian yang sebelumnya menangani Popnas dan Pomnas kini berpindah ke unit kerja yang memiliki fokus lebih spesifik terhadap sektor pelajar dan mahasiswa. “Kalau banyak yang bertanya Popnas ke mana?, Popnas tidak lagi (ditangani) kami tetapi sudah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujarnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan program antarkementerian untuk memastikan pembinaan olahraga nasional berjalan lebih terarah dan tidak lagi mengalami tumpang tindih dalam penugasan.

Menpora menjelaskan bahwa pengalihan ini bertujuan agar tugas pengelolaan Popnas dan Pomnas bisa lebih fokus pada kebutuhan pendidikan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, program olahraga akan lebih berkoordinasi dengan kebijakan pendidikan pelajar dan mahasiswa. “Jadi (program) tidak overlapping lagi,” katanya. Ia menekankan bahwa kejelasan peran ini akan meningkatkan efektivitas pembinaan olahraga secara nasional.

Kerja Sama dengan Kementerian Pendidikan

Menpora mengatakan bahwa Kemenpora telah terlibat dalam penyusunan peraturan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan Popnas. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyusun aturan tersebut,” terangnya. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) kini mulai menangani pelaksanaan Pomnas sebagai bagian dari pembinaan olahraga di tingkat mahasiswa.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sistem pendidikan olahraga, sehingga pelajar dan mahasiswa memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara kompetitif. Menpora juga menegaskan bahwa pembagian tugas ini tidak mengurangi peran Kemenpora, melainkan mengarahkan fokusnya ke sektor-sektor lain yang memerlukan pendekatan khusus. “Kami tetap terlibat dalam membina cabang olahraga yang belum maksimal berkembang di tingkat bawah,” tambahnya.

Membangun Sistem Inklusif untuk Cabang Olahraga

Menpora menjelaskan bahwa beberapa cabang olahraga membutuhkan karakteristik fisik tertentu atau fasilitas khusus, sehingga pendekatan pembinaan harus lebih spesifik dan terstruktur. Contohnya, cabang seperti equestrian memerlukan atlet dengan tinggi badan minimal 170-180 sentimeter, sementara cabang lain membutuhkan lingkungan pelatihan yang lebih lengkap. “Apakah itu anggar yang rata-rata atletnya harus (memiliki tinggi badan) 170, 180 (sentimeter), kemudian ada equestrian waktu itu, nah ini yang kami coba lakukan,” jelasnya.

Keterlibatan institusi seperti TNI dan Polri pun tetap dijaga untuk memastikan peningkatan pembinaan olahraga di tingkat dasar. Menpora menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar potensi atlet dari berbagai daerah bisa terjaring secara optimal. “Keterlibatan berbagai institusi diperlukan untuk membantu menjaring potensi atlet dari berbagai daerah sekaligus memperluas akses pembinaan olahraga di Indonesia,” katanya.

Pembinaan olahraga yang lebih inklusif menjadi prioritas Kemenpora. Ia menyampaikan bahwa sistem ini bertujuan untuk memastikan semua cabang olahraga memiliki kesempatan yang sama dalam berkembang. Dengan strategi yang lebih terarah, Kemenpora berharap dapat mencetak atlet berprestasi di tingkat internasional. “Pemerintah terus berupaya membangun sistem pembinaan yang lebih inklusif agar setiap cabang olahraga memiliki peluang berkembang,” tuturnya.

Kerja Sama Lintas Kementerian untuk Pembinaan Terpadu

Dalam konteks ini, Menpora mempersilakan para pimpinan federasi anggota KOI untuk bekerja sama dengan kementerian pendidikan terkait. “Kami meminta federasi-federasi untuk berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek agar pembinaan olahraga bisa lebih terpadu,” kata Erick Thohir. Ia menekankan bahwa sinergi antarlembaga tidak hanya bermanfaat untuk program Popnas dan Pomnas, tetapi juga untuk pembinaan olahraga secara keseluruhan.

Menpora juga menyampaikan bahwa penyesuaian tugas ini tidak berarti mengabaikan peran sebelumnya. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan yang lebih modern. “Kami tetap aktif dalam mengawasi pembinaan cabang olahraga yang belum maksimal berkembang di tingkat akar rumput,” jelasnya. Dengan kejelasan peran, Kemenpora berharap bisa fokus pada pengembangan cabang olahraga yang memerlukan penekanan khusus.

Kesiapan dan Perubahan Struktur untuk Kemajuan Olahraga Nasional

Pengalihan kewenangan ini juga dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat kerangka kerja pembinaan olahraga nasional. Menpora menegaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan sistem yang lebih efektif, menghindari duplikasi tugas, dan mengoptimalkan sumber daya. “Kami ingin seluruh program olahraga di Indonesia bisa berjalan secara terpadu dan sinergis,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, Menpora berharap kolaborasi dengan kementerian pendidikan akan memberikan dampak positif pada kualitas atlet. “Ini bukan hanya perubahan tugas, tetapi juga peluang untuk menciptakan program yang lebih berkelanjutan,” kata dia. Ia menambahkan bahwa pembinaan olahraga yang baik memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, serta masyarakat.

Menpora juga mengungkapkan bahwa pergeseran ini merupakan hasil diskusi