Rencana Khusus: BNPB: Penurunan indeks risiko bencana jadi rapor kinerja pemda
BNPB: Penurunan Indeks Risiko Bencana Jadi Penanda Kinerja Daerah
Dari Jakarta, dalam seminar Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan 20 Tahun Gempa Jogja yang berlangsung, BNPB menegaskan bahwa indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah terkait pengelolaan bencana adalah penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menjelaskan bahwa daerah wajib memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dalam urusan kebencanaan sebagai fondasi layanan masyarakat.
“Indeks Risiko Bencana yang kami keluarkan setiap tahun berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Jika angkanya menurun, berarti daerah tersebut semakin efektif dalam mengurangi ancaman bencana,” ujarnya.
Secara nasional, Raditya menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, IRBI mengalami penurunan sebesar 2,8 persen. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan dalam upaya pencegahan bencana. Ia mengapresiasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena dinilai lebih baik dari provinsi lain dalam mengelola risiko bencana.
BNPB juga memperkenalkan peta ancaman (hazard map) dengan skala 1:50.000 yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Peta ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam antisipasi bencana. Untuk 2026, lembaga tersebut berencana merilis peta kerentanan nasional dengan skala serupa.
Menurut Raditya, akses ke platform InaRISK memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melihat risiko hingga level detail. Dalam wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, peta 3D sudah disiapkan untuk melindungi kawasan cagar budaya dari ancaman bencana.
Pendekatan Berbasis Masyarakat Menjadi Kunci
Raditya menekankan pentingnya pendekatan yang fokus pada masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan bangsa. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama dalam kebijakan penanggulangan bencana, investasi, serta pengembangan teknologi.
BNPB memandang bahwa ke depan, tantangan kebencanaan tidak terlepas dari perubahan iklim. Fenomena Siklon Senyar di akhir 2025, yang menyebabkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara, menjadi bukti nyata dampak iklim terhadap kehidupan warga.
Ia menambahkan bahwa momentum ini memerlukan integrasi data antar instansi, seperti sinkronisasi sistem pemantauan cuaca dengan peta risiko BNPB, agar respons darurat lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan demikian, semua aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pengelolaan anggaran, harus diarahkan untuk menjaga keselamatan masyarakat.
