KPK dalami pengaturan lelang pembangunan jalur kereta api di Kemenhub
KPK dalami pengaturan lelang pembangunan jalur kereta api di Kemenhub
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menggali lebih dalam tentang proses lelang proyek konstruksi dan pemeliharaan jalur kereta api yang berlangsung di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada 15 April 2026, penyidik memanggil Dimas Reska Putra, seorang pegawai negeri sipil Kemenhub, sebagai saksi dalam penyelidikan kasus tersebut.
Kasus terkuak dari operasi OTT 2023
Penyelidikan ini dimulai setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah. Saat ini, unit tersebut telah berganti nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang. Dalam penyelidikan lanjutan, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka, dengan beberapa di antaranya langsung ditahan.
“Penyidik sedang mengeksplorasi pengetahuan saksi terkait pengaturan lelang di lingkungan Kemenhub, termasuk dugaan pembagian imbalan kepada pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja, dan pihak lain,” jelas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Seiring waktu, jumlah tersangka terus bertambah. Sampai 20 Januari 2026, total 21 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, dua korporasi juga terlibat dalam kasus ini. Korupsi diduga terjadi selama pengadaan proyek pembangunan jalur rel kereta api di berbagai daerah.
Proyek yang terlibat dalam penyelidikan
Proyek yang menjadi fokus KPK meliputi pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek di Makassar, Sulawesi Selatan, empat konstruksi jalur rel, serta dua supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, terdapat proyek perbaikan perlintasan sebidang antara Jawa dan Sumatera. Diduga, para pihak tertentu mengatur pemenang lelang sejak administrasi hingga pengumuman hasil tender.
