Kebijakan Baru: HIMKI dorong pengembangan hub distribusi, sikapi dinamika global
HIMKI Dorong Penguatan Rantai Pasok Global
Dalam menghadapi perubahan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi internasional, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) memperkenalkan strategi baru berupa pengembangan pusat distribusi global. Menurut Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur, dinamika politik internasional, khususnya konflik di wilayah Timur Tengah, telah memengaruhi sektor mebel dan kerajinan yang bergantung pada sistem rantai pasok global.
“Barang tertahan, pengiriman tertunda dan ritme pembayaran melambat,” ujar Sobur. Ia menegaskan bahwa tantangan saat ini bukan hanya fluktuasi pasar, tetapi pergeseran struktural yang memengaruhi ekonomi dalam negeri.
Menurut pengamatan Sobur, gangguan logistik, penundaan pengiriman, serta kehati-hatian pembeli dalam transaksi menjadi indikasi nyata dampak geopolitik pada sektor industri. HIMKI menyarankan adaptasi industri dengan memperkuat ketahanan melalui diversifikasi pasar dan alternatif jalur distribusi.
Sebagai langkah konkret, organisasi ini fokus pada pembentukan hub pemasaran di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Tujuannya adalah memperpendek jarak logistik, meningkatkan keintiman dengan konsumen, serta menegaskan daya saing produk Indonesia dalam pasar global.
Kemenperin: Target Penguatan Industri Furnitur
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia sebagai pusat produksi furnitur dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti pentingnya hilirisasi kayu berkelanjutan dan peningkatan daya saing industri nasional.
“Sektor furnitur menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global bernilai lebih dari 736,21 miliar dolar AS,” katanya. Ia berharap dalam lima tahun ke depan, industri ini bisa menambah kapasitas produksi sambil memimpin aspek desain dan keberlanjutan.
Sobur menambahkan bahwa inisiatif tersebut memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pembiayaan, dan diplomasi perdagangan. Menurutnya, kolaborasi erat antara pihak pemerintah dan pelaku usaha bisa mengubah tekanan global menjadi momentum untuk naik kelas.
