Important News: Pengamat: Pernyataan Prabowo Terbuka pada Kritik Redakan Kekhawatiran Otoritarianisme

Pengamat: Pernyataan Prabowo Terbuka pada Kritik Redakan Kekhawatiran Otoritarianisme

Konsistensi Pernyataan Prabowo Tepis Kekhawatiran Soal Otoriter

Important News – Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan keterbukaan terhadap kritik menjadi indikasi positif bahwa Indonesia masih berada dalam jalur demokrasi. Menurut Jamiluddin, keputusan Prabowo memperlihatkan keinginan untuk menjaga transparansi dalam pemerintahan, yang sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat tanpa rasa takut.

“Pernyataan senada sebenarnya sudah sering diucapkan oleh Presiden Prabowo di berbagai forum. Hal itu menunjukkan adanya konsistensi dalam sikapnya terkait keberbukaan terhadap kritik,” kata Jamiluddin dalam keterangan Minggu (15/6).

Menurut Jamiluddin, konsistensi ini juga berfungsi sebagai tanggapan terhadap anggapan yang kerap muncul bahwa Prabowo memiliki sikap anti-kritik. Ia menegaskan bahwa sikap presiden tersebut bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata untuk menjaga keadilan dalam proses pemerintahan.

Langkah Prabowo Memberikan Harapan Baru

Komunikasi yang dilakukan Prabowo dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi kecemasan publik terhadap kemungkinan dominasi kekuasaan yang otoriter. Dalam era reformasi, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan politik. Pernyataan presiden ini, kata Jamiluddin, memberikan harapan bahwa pemerintahan akan lebih mengedepankan dialog daripada perang terhadap kritik.

“Pengulangan pernyataan itu tentu melegakan. Sebab, pernyataan Prabowo itu sekaligus menepis kekhawatiran Indonesia akan kembali menjadi negara otoriter,” ujarnya.

Jamiluddin menambahkan, komitmen presiden terhadap keterbukaan adalah jaminan bahwa negara tetap bergerak dalam koridor demokrasi. Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menekankan hak rakyat untuk menyampaikan pendapat serta memastikan kekuasaan tidak menjadi alat monopoli.

Kritik Sebagai Penguat Demokrasi, Bukan Ancaman

Dalam wawancara dengan Media Indonesia, Jamiluddin mengatakan bahwa sikap Prabowo menerima kritik bisa menjadi bentuk penguatan demokrasi. Ia menilai, jika presiden benar-benar terbuka, maka masyarakat akan lebih percaya bahwa pemerintahan tidak akan memperkuat sistem otoriter yang selama ini menjadi kekhawatiran.

“Pernyataan Prabowo itu juga menggaransi Indonesia akan tetap dalam koridor negara demokrasi. Komitmen tersebut kiranya sejalan dengan amanat konstitusi dan reformasi,” pungkasnya.

Jamiluddin menekankan bahwa kritik yang diberikan oleh publik, media, atau lembaga survei adalah bagian dari proses demokrasi. Ia mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa mengabaikan suara masyarakat dalam membangun sistem politik yang sehat. “Karena itu, seharusnya tidak ada lagi kehawatiran bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah, termasuk Prabowo sebagai kepala negara,” tambahnya.

Intimidasi dan Tekanan Terhadap Kritik

Di sisi lain, Jamiluddin mengingatkan bahwa lingkungan terdekat Prabowo serta pendukungnya harus memahami makna keterbukaan tersebut. Ia menyoroti bahwa jika tindakan intimidatif masih terjadi, citra presiden bisa terpuruk. “Setidaknya tidak ada lagi telepon yang akan mengirim paket pasca pengamat melayangkan kritik terhadap penguasa. Termasuk tentunya teror lain melalui telepon atau merasa dikuntit oleh orang yang tidak dikenal,” katanya.

Jamiluddin menegaskan bahwa tindakan menekan atau mempermalukan pengkritik tidak hanya merugikan pihak yang ditegakkan, tetapi juga bisa menyebarkan persepsi bahwa Prabowo tidak benar-benar menjunjung nilai demokrasi. “Kalau hal itu masih terjadi, tentu yang dirugikan nama presiden. Padahal presiden sangat terbuka terhadap kritik dan berupaya menjadi sosok demokrat,” ujarnya.

Komitmen Demokrasi Harus Diperkuat oleh Seluruh Pihak

Menurut Jamiluddin, tidak hanya Prabowo yang harus menjaga sikap terbuka, tetapi seluruh elemen masyarakat juga perlu berperan aktif. Ia menilai, jika ada pihak yang masih memandang kritik sebagai ancaman, maka hal itu bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen yang sudah dibangun sejak pemerintahan Prabowo diambil alih.

“Semua pihak perlu menjaga marwah presiden sebagai sosok yang menjaga dan menjamin demokrasi tetap langgeng di negara tercinta. Siapa yang menodainya, berarti ia menjadi sosok yang berkhianat kepada Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Jamiluddin menekankan bahwa demokrasi tidak bisa dipertahankan hanya dengan sikap Presiden, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga independen, akademisi, dan masyarakat sipil. Ia menilai, transparansi dan kesadaran akan pentingnya kritik adalah hal yang perlu terus dipertahankan, bahkan dalam lingkungan terdekat pemerintah.

Dalam konteks reformasi yang sudah berlangsung sejak 1998, Jamiluddin memandang bahwa keterbukaan presiden terhadap kritik bisa menjadi contoh bagus bagi generasi muda untuk terus menjunjung nilai-nilai demokrasi. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan bisa merusak fondasi demokrasi yang sudah terbentuk.

Lebih lanjut, Jamiluddin menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap pengkritik yang dilakukan secara selektif bisa menjadi indikasi pemerintahan yang tidak sepenuhnya berorientasi pada keadilan. “Kalau ada pihak yang