Agenda Utama: DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan
DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan
Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB di Gedung DPRD Mataram, Selasa lalu, membuka isu ketimpangan akses transportasi di berbagai daerah. Meskipun indikator makro Dishub NTB menunjukkan capaian positif, anggota DPRD mengkritik kurangnya keadilan dalam layanan transportasi. Mereka menekankan perlunya langkah lebih untuk memperbaiki pemerataan akses di seluruh wilayah.
Pembenahan Infrastruktur Transportasi
Pimpinan Komisi IV, Sudirsah Sujanto, mengakui kinerja Dishub NTB layak diapresiasi secara agregatif. Rasio konektivitas transportasi mencapai 0,588 atau 101,37 persen, sementara rasio kecelakaan turun menjadi 1,10 atau 118,18 persen. Namun, ia menegaskan angka statistik ini tidak bisa menutupi fakta ketimpangan yang dirasakan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur transportasi, menurut Sudirsah, masih terpusat pada sektor tertentu, terutama laut, sedangkan darat masih tertinggal.
“Capaian positif ini harus dilihat dari perspektif keseluruhan masyarakat. Apakah semua wilayah mendapatkan manfaat secara merata?”
Kesenjangan Konektivitas dan Perlu Strategi Baru
Komisi IV mengungkapkan bahwa dari 106 trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), sekitar 39 persen masih kurang optimal. Hal ini dianggap bertentangan dengan klaim rasio kecelakaan yang menurun. Dengan angka 2.426 kejadian kecelakaan dan 359 korban meninggal, mereka mempertanyakan efektivitas kebijakan keselamatan Dishub. Apakah penurunan rasio benar-benar akibat kebijakan, atau hanya dipengaruhi peningkatan jumlah kendaraan?
Perbaikan Keselamatan dan Edukasi Masyarakat
Di sisi lain, kasus blackout kapal menjadi sorotan terkait standar kelaikan dan pengawasan. Meskipun rasio kecelakaan relatif rendah, kejadian ini menjadi peringatan penting. Komisi IV menyarankan peningkatan pengawasan kendaraan, penguatan aturan lalu lintas, serta edukasi keselamatan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini diperlukan untuk mengurangi insiden kecelakaan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Koordinasi Antar OPD untuk Penguatan Infrastruktur
Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi prioritas dalam RDP. Fokus khusus diberikan pada sinergi antara Bappeda, Dispenda, dan Dishub terkait pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan skema pembiayaannya. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan kontribusi sektor transportasi terhadap pendapatan daerah (PAD) melalui penerapan konsep one gate system di Teluk Nara dan pengawasan retribusi Pelabuhan Bangsal.
Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar, turut mengakui pentingnya evaluasi lebih lanjut dalam mengatasi kesenjangan. Ia menyatakan bahwa kebijakan transportasi harus berorientasi pada pemerataan layanan, keselamatan, dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. RDP ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak hanya berdasarkan data statistik, tetapi juga merespons kebutuhan nyata masyarakat.
