Agenda Utama: Kemendagri perkuat sinkronisasi komunikasi pemerintah pusat-daerah
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa penguatan sinkronisasi komunikasi penting untuk menjaga konsistensi penyampaian kebijakan di tengah dinamika arus informasi yang semakin cepat. "Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan," kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menekankan perlunya keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Benni menegaskan bahwa di tengah penyebaran informasi yang berlangsung cepat, komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara tepat, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyampaikan penguatan komunikasi pemerintah merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah (Pemda). Dia menilai peran pranata humas sangat strategis dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik, termasuk menerjemahkan bahasa teknokratis menjadi narasi yang mudah dipahami. Melalui Bimtek itu, Kemendagri mendorong peningkatan kapasitas aparatur Pemda dalam menyusun strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, dan kontekstual, sekaligus membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi.
"Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan," katanya.
