Special Plan: Pigai : Pembentukan Karakter Calon Manajer Kopdes Merah Putih tak Harus Lewat Latihan Fisik

Pigai : Pembentukan Karakter Calon Manajer Kopdes Merah Putih Tak Harus Melalui Latihan Fisik

Respons Pigai Terhadap Tragedi Latsarmil yang Menewaskan Lima Peserta

Special Plan - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pernyataan resmi mengenai kejadian miring yang terjadi dalam latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Insiden tersebut menyebabkan kematian lima peserta, yang menjadi sorotan publik setelah dibagikan ke media. Pigai menegaskan bahwa pembentukan karakter untuk calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak harus melalui latihan fisik yang intensif. Ia meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pelaksanaan Latsarmil.

"Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh," ujar Pigai dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Pigai, pendidikan bagi calon manajer Kopdes dan KNMP harus mengutamakan pembentukan tiga aspek utama: pengetahuan, keterampilan, dan mental. Namun, ia menekankan bahwa aspek mental tidak selalu harus ditanamkan melalui pendekatan militer atau latihan fisik yang berat. "Bagian yang ketiga ini (mental) tidak harus ditanamkan dengan sistem militer, tetapi sifatnya yakni disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur. Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan," tegasnya.

Kasus ini memicu diskusi mengenai efektivitas program SPPI dalam mempersiapkan pemimpin desa dan kampung nelayan. Pigai menyoroti bahwa program ini bertujuan menghasilkan individu yang mampu memimpin dengan integritas dan kompetensi, bukan hanya kekuatan fisik. Dalam wawancara eksklusif, ia menjelaskan bahwa latihan fisik dalam konteks ini seharusnya sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari pendidikan yang lebih menyeluruh.

Kemudian, Pigai menyampaikan bahwa selain evaluasi sistem pelatihan, diperlukan penyelidikan profesional untuk mengungkap penyebab kematian lima peserta tersebut. Menurutnya, proses penyelidikan ini penting untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah, sekaligus menjadi dasar perbaikan program serupa di masa mendatang. "Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk melakukan pemantauan di lapangan," katanya.

Program SPPI, yang dicanangkan sebagai salah satu inisiatif pengembangan sumber daya manusia, dirancang untuk melatih calon manajer Kopdes dan KNMP agar siap memimpin dengan semangat nasionalis dan berwawasan kebangsaan. Namun, kejadian ini menimbulkan pertanyaan apakah metode latihan yang diterapkan masih relevan dengan tujuan utama program tersebut. Pigai menegaskan bahwa fokus utama program adalah menghasilkan pemimpin yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membangun masyarakat yang inklusif.

Menurut informasi yang dihimpun, kejadian kematian lima peserta Latsarmil terjadi saat mereka mengikuti rangkaian kegiatan di satu lokasi terpencil. Meski belum diketahui secara pasti penyebabnya, Pigai meminta Kemenhan memeriksa kondisi fisik dan psikologis peserta sebelum pelatihan dimulai. Ia menekankan bahwa sistem pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta, terutama dalam konteks lingkungan desa yang mungkin tidak selalu memiliki infrastruktur pendukung.

Pigai juga mengingatkan bahwa karakteristik calon manajer Kopdes dan KNMP tidak boleh diukur hanya melalui ujian fisik. "Karakter yang baik adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan mental yang terbentuk melalui pengalaman dan kesadaran akan tanggung jawab," tambahnya. Ia menyarankan penyesuaian kurikulum program untuk lebih menekankan aspek-aspek non-fisik seperti komunikasi, manajemen sumber daya, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi sehari-hari di desa.

Kebutuhan Penyesuaian Sistem Pendidikan

Menurut Pigai, pembentukan mental peserta seharusnya melalui pendekatan yang lebih holistik. Ia mencontohkan bahwa disiplin dan tanggung jawab dapat terbentuk melalui pelatihan praktis, seperti pengelolaan keuangan desa atau pemahaman tentang kebijakan pemerintah. "Latihan fisik berlebihan justru bisa mengganggu konsentrasi peserta pada aspek-aspek inti yang lebih penting," katanya.

Ia juga mengkritik cara penyampaian materi dalam Latsarmil yang terkesan bersifat ritualistik. "Jika latihan ini hanya bertujuan membangun sikap militan, maka mungkin kurang relevan dengan peran manajer Kopdes dan KNMP yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat," ujarnya. Pigai menegaskan bahwa keberhasilan program SPPI bergantung pada kemampuan peserta dalam menerapkan pelatihan ke dalam tindakan nyata.

Sebagai mantan anggota komisi penyelidik pembunuhan 2016, Pigai memiliki pengalaman dalam mengevaluasi proses pendidikan dan pelatihan. Ia menyarankan bahwa penyelidikan terhadap insiden Latsarmil harus dilakukan dengan metode yang serupa, yakni berbasis bukti dan analisis mendalam. "Kita perlu tahu apakah penyebab kematian berkaitan dengan kurangnya persiapan peserta, kesalahan teknis pelatihan, atau faktor eksternal seperti cuaca atau kondisi medis," jelasnya.

Dalam konteks pembangunan desa, Pigai menekankan bahwa keterampilan dan pengetahuan harus menjadi prioritas. Ia mengingatkan bahwa manajer Kopdes dan KNMP perlu memahami isu-isu seperti keterlibatan masyarakat, pengelolaan dana desa, dan pembentukan kelembagaan yang efektif. "Jika hanya memperkuat kekuatan fisik, maka kita bisa saja mengabaikan aspek-aspek yang lebih krusial dalam kepemimpinan," katanya.

Kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi program serupa di masa depan. Pigai berharap evaluasi terhadap Latsarmil bisa menghasilkan rekomendasi yang memandu penyempurnaan metode pelatihan. Ia menyarankan penggunaan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti kombinasi antara teori dan praktik, serta pendampingan dari mentor yang memiliki pengalaman langsung di lapangan.

Selain itu, Pigai menyoroti bahwa keberhasilan program SPPI harus diukur melalui hasil nyata, seperti peningkatan kualitas pelayanan desa atau peningkatan keterlibatan masyarakat. "Kita tidak boleh hanya memikirkan bagaimana menanamkan sikap militan, tetapi bagaimana menciptakan pemimpin yang mampu menjawab tantangan nyata di tengah masyarakat," ujarnya. Ia menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Sejumlah anggota masyarakat dan organisasi lokal juga mengkritik metode Latsarmil yang terkesan