New Policy: Berbekal 2 Putusan MK, Rangkap Jabatan Pejabat Negara Digugat ke PN Jakpus

Masyarakat Mengajukan Gugatan Perdata Terhadap Kebijakan Rangkap Jabatan Pejabat Negara

New Policy – Dalam upaya menjaga konsistensi kebijakan dan menjaga kepercayaan publik, tiga perwakilan masyarakat telah mengajukan gugatan perdata terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara. Mereka termasuk Andi M Ashari Makkasau, seorang advokat, serta dua mahasiswa, Ilham Pransetyo dan Iskan Habibi. Gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Juni 2022, dengan basis dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dikeluarkan. Masyarakat menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan profesi advokat.

Dua putusan MK yang menjadi dasar gugatan tersebut adalah Nomor 91/PUU-XX/2022 dan Nomor 183-PUU-XXIV/2024. Dalam putusan pertama, MK menegaskan bahwa pimpinan organisasi advokat harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ditunjuk sebagai pejabat negara. Putusan kedua memperkuat aturan ini dengan menyatakan bahwa jabatan pimpinan organisasi advokat dilarang dijalankan bersamaan dengan posisi pejabat negara. Para penggugat menekankan bahwa hal ini penting untuk menjaga independensi profesi advokat dari campur tangan pemerintah.

Konteks Kebijakan Rangkap Jabatan

Gugatan yang diajukan mencakup tuntutan agar Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) tidak dirangkap oleh jabatan sebagai pimpinan organisasi advokat. Mereka menekankan bahwa putusan MK telah menjadi dasar hukum yang jelas untuk membatasi kemungkinan rangkap jabatan ini. Selain itu, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menonaktifkan pengisi jabatan Wamenko Kumham Imipas yang dianggap melanggar aturan tersebut.

Andi M Ashari Makkasau, dalam pernyataannya, menjelaskan bahwa dua putusan MK harus dipatuhi secara konsisten oleh semua pejabat negara. “Kami menegaskan bahwa rangkap jabatan seperti ini tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata dia. “Jabatan sebagai pimpinan organisasi advokat dan pejabat negara harus dipisahkan untuk menjaga kebebasan serta kredibilitas profesi hukum.”

Dalam gugatan tersebut, para penggugat juga menyatakan bahwa tindakan rangkap jabatan oleh Otto Hasibuan—yang saat ini menjabat sebagai Wamenko Kumham Imipas—tidak hanya melanggar putusan MK tetapi juga mengancam integritas advokat. Mereka mengkritik kebijakan ini karena dikhawatirkan memicu konflik kepentingan dan mengurangi kualitas keputusan hukum yang diambil oleh organisasi advokat.

Advan Gugatan dari Balikpapan

Menyusul gugatan dari Jakarta, tujuh advokat yang tergabung dalam DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Balikpapan juga mengajukan tuntutan hukum terhadap Otto Hasibuan. Gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Balikpapan pada Senin, 8 Juni 2022, melalui Kuasa Hukum Para Penggugat dari Kantor Lembaga Kajian & Advokasi Hukum (LKAH) Kharisma Insan Cita. Mereka menegaskan bahwa Otto Hasibuan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mempertahankan rangkap jabatan.

Menurut para penggugat dari Balikpapan, putusan MK telah secara tegas menetapkan batasan jabatan untuk pimpinan organisasi advokat. Putusan tersebut menekankan bahwa posisi tersebut tidak boleh diisi oleh seseorang yang juga menjabat sebagai pejabat negara. “Kebijakan rangkap jabatan ini memicu ketidakpuasan di kalangan profesional hukum,” ungkap salah satu penggugat. “Mereka merasa jabatan sebagai advokat dan pejabat negara saling mengganggu, sehingga keputusan hukum yang diambil kurang objektif.”

Pentingnya Kebijakan MK dalam Menjaga Kebebasan Profesi

Putusan MK yang menjadi dasar gugatan ini memiliki makna strategis dalam memperkuat kebebasan profesi advokat. Dalam putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, MK menetapkan bahwa pimpinan organisasi advokat hanya boleh menjabat selama dua periode maksimal. Sementara putusan Nomor 183/PUU-XXIV/2024 lebih menekankan bahwa jabatan tersebut harus dilepaskan saat seseorang diangkat menjadi pejabat negara.

“Putusan ini memberikan jaminan bahwa advokat tidak terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah, sehingga tetap bisa memberikan kritik tajam dan peran yang independen,” ujar Andi M Ashari Makkasau dalam keterangannya. “Dengan rangkap jabatan, mereka bisa memperkuat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan hukum.”

Para penggugat menilai bahwa tindakan Otto Hasibuan dalam mempertahankan jabatan rangkap ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan transparansi. Mereka menegaskan bahwa putusan MK harus dijadikan pedoman yang konsisten, baik dalam pemerintahan maupun praktik profesi advokat. “Kami berharap keputusan ini menjadi pengingat bagi semua pejabat negara yang terlibat dalam organisasi advokat,” tambahnya.

Dampak dari Gugatan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Kebijakan rangkap jabatan yang digugat ini bisa menjadi titik penting dalam menilai kinerja pemerintahan saat ini. Jika putusan pengadilan PN Jakpus dan PN Balikpapan diterima, maka Otto Hasibuan akan terkena sanksi hukum dan wajib melepaskan jabatan sebagai pimpinan organisasi advokat. Hal ini diharapkan mampu memberikan contoh bahwa MK benar-benar menjadi penjaga keadilan dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Para penggugat juga menyoroti peran penting dari lembaga seperti MK dan PN dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Mereka menegaskan bahwa dengan adanya gugatan ini, masyarakat bisa melihat bahwa institusi hukum tidak hanya menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa politik, tetapi juga sebagai pengawas yang independen terhadap tindakan pemerintah. “Ini adalah kesempatan untuk menguji konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan hukum yang telah disepakati,” tutur seorang penggugat.

Dengan gugatan dari berbagai pihak, harapan masyarakat semakin tinggi agar pemerintah serius dalam mematuhi putusan MK. Selain itu, ini juga menjadi momentum untuk mendiskusikan kembali kebijakan rangkap jabatan dalam rangka memperkuat sistem hukum yang bersih dan transparan. “Keputusan ini harus menjadi benchmark bagi semua pejabat negara yang ingin menjalankan tugasnya dengan integritas,” pungkas Andi M Ashari Makkasau.

Gugatan yang diajukan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memperhatikan kebijakan politik, tetapi juga berupaya untuk memastikan bahwa profesi hukum tetap berjalan secara mandiri. Dengan berbagai upaya ini, kebebasan advokat diharapkan tidak terganggu oleh tindakan pemerintah. Selain itu, gugatan ini juga bisa menjadi langkah awal dalam mengubah kebijakan yang dianggap memicu korupsi dan konflik kepentingan.

Kebijakan rangkap jabatan