Latest Program: Juru Bicara Pemerintah Dituntut Responsif dan Humanis di Ruang Digital

Juru Bicara Pemerintah Diingatkan Perlu Adaptasi dalam Komunikasi Digital

Latest Program - Dalam era transformasi digital yang pesat, peran juru bicara pemerintah semakin menuntut keterampilan komunikasi yang berbeda. Hal ini dijelaskan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6) lalu. Acara bertema "Satu Pesan, Satu Suara, Dipercaya Publik" mengupas tantangan dan strategi dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media digital.

Menurut Adita Irawati, praktisi komunikasi yang hadir, media sosial dan platform digital kini menjadi tempat persaingan narasi yang sangat dinamis. Ia menekankan bahwa cara pemerintah menyampaikan pesan harus selaras dengan kebiasaan masyarakat yang berubah. "Media adalah ruang persaingan narasi. Jangan sampai ketika menjalankan peran sebagai juru bicara justru membuka peluang munculnya framing yang bisa menimbulkan persepsi yang bertentangan," ujar Adita.

Adita juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penyampaian informasi. Menurutnya, setiap ucapan atau pernyataan juru bicara berpotensi membentuk pandangan publik terhadap kebijakan pemerintah. "Pesan yang disampaikan harus akurat, jelas, dan selaras dengan visi kebijakan yang diwakili. Tugas utama juru bicara adalah memastikan respons yang efektif," tambahnya.

Menurut Adita, satu dari tantangan utama dalam berinteraksi dengan media adalah kualitas jawaban, bukan pertanyaan yang diajukan. "Tidak ada pertanyaan yang salah. Yang ada adalah jawaban yang kurang tepat. Wartawan bebas bertanya apa saja, dan tugas utama adalah merespons dengan baik," katanya.

Peluang dan Tantangan dalam Era Algoritma

Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, memberikan perspektif tambah tentang perubahan pola konsumsi informasi. Ia menyampaikan bahwa algoritma digital telah mengubah cara masyarakat mendapatkan, menyebarluaskan, dan menerima informasi. "Era algoritma telah mengubah cara informasi diciptakan, disebarkan, dan diterima publik. Karena itu, humas pemerintah dan juru bicara harus punya pandangan baru dalam menyusun strategi komunikasi," ujar Rustika.

Dalam bimtek ini, Rustika mengungkapkan temuan survei Reuters Institute yang dirilis Juni 2026. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 32 persen publik yang percaya informasi dari media. "Angka ini menggambarkan perubahan signifikan dalam pola konsumsi informasi masyarakat," jelasnya. Ia menjelaskan bahwa sekarang ini sekitar 54 persen warga mengakses berita melalui media sosial, sementara 70 persen masyarakat lebih memilih format video seperti TikTok dan YouTube.

Rustika menekankan bahwa pemerintah perlu mengemas pesan yang mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan karakter platform yang digunakan. "Pesan harus disampaikan dengan cara yang efektif tanpa mengorbankan substansi informasinya," katanya. Ia juga mengingatkan bahwa adaptasi terhadap ekosistem digital menjadi kunci dalam menyusun strategi komunikasi.

Empati sebagai Kunci Komunikasi yang Efektif

Dalam kesempatan yang sama, Rustika menambahkan bahwa komunikasi publik harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. "Pendekatan dengan empati lebih efektif dalam menjangkau masyarakat dibanding hanya fokus pada data dan angka," ujarnya. Ia menyampaikan bahwa memahami konteks yang dirasakan publik sangat penting untuk menyusun pesan yang tepat.

Rustika Herlambang juga menyoroti pentingnya kemampuan membaca tren percakapan digital. Menurutnya, juru bicara pemerintah harus mampu menyesuaikan strategi komunikasi dengan audiens yang terus berubah. "Semua sudah berubah. Karena itu, strategi komunikasi pemerintah juga harus berubah agar pesan yang disampaikan tetap relevan, dipercaya, dan mampu mencapai masyarakat secara efektif," pungkasnya.

Sebagai penutup, Nunik Purwanti, Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), menegaskan bahwa peran juru bicara pemerintah semakin strategis dalam era informasi yang melimpah. "Peran juru bicara kini menjadi kunci dalam menjaga dan membangun kepercayaan publik di tengah arus informasi yang cepat," ujarnya. Menurut Nunik, strategi komunikasi harus disusun secara hati-hati agar mampu menjangkau masyarakat dengan pesan yang membangun.

Selain itu, Nunik juga menyoroti pentingnya memahami ekosistem digital. "Pemerintah harus selalu memperhatikan bagaimana informasi disampaikan melalui platform yang populer. Apa yang disampaikan harus bisa diterima oleh berbagai kalangan," katanya. Ia menekankan bahwa kemampuan menjaga konsistensi dan kejelasan dalam pesan menjadi aspek kritis.

Pada kesempatan ini, para peserta Bimtek juga diberikan contoh strategi dalam membangun hubungan dengan media. Adita Irawati menambahkan bahwa digital messaging harus diterapkan dengan baik. "Menyederhanakan informasi kompleks menjadi pesan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami menjadi langkah penting dalam menghadapi dinamika publik yang terus berkembang," ujar Adita.

Selama bimtek, beberapa pertanyaan menarik muncul. Misalnya, bagaimana juru bicara bisa memastikan pesan tetap relevan di tengah perubahan kebiasaan konsumen media. Rustika menjelaskan bahwa pemetaan audiens dan karakteristik platform harus menjadi bahan pertimbangan utama. "Strategi komunikasi harus disusun berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berkembang," katanya.

Sebagai penutup, para peserta sepakat bahwa adaptasi terhadap media digital tidak hanya menjadi pilihan, tetapi keharusan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. "Kita harus bisa memahami perubahan ini dan menyesuaikan diri agar tetap relevan di ruang digital," pungkas Nunik. Ia berharap pelatihan ini membantu juru bicara memperkuat strategi komunikasi di tengah tantangan yang semakin kompleks.