Special Plan: Ketahanan Pangan Kota Bandung Masih Bergantung pada Daerah Pemasok

Ketahanan Pangan Kota Bandung Masih Mengandalkan Daerah Pemasok

Special Plan - Kota Bandung, Jawa Barat, saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjamin kebutuhan pangan warganya. Meski pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan sistem distribusi bahan pokok, kota ini belum memiliki lumbung pangan sendiri. Kebutuhan makanan penduduk, yang mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa, serta peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya, membuat ketergantungan pada pasokan dari berbagai wilayah di Indonesia tetap signifikan.

Ketua Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa stabilitas pasokan bahan pokok tetap terjaga berkat jaringan distribusi yang sudah terbangun. Ia menjelaskan, Kota Bandung tidak memiliki lahan pertanian luas, sehingga sebagian besar bahan makanan harus diimpor dari luar. "Kita sangat mengandalkan dua pasar induk, yaitu Gedebage dan Caringin, serta Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tutur Farhan pada Jumat (19/6).

Pasar Gedebage dan Caringin menjadi pintu utama masuknya berbagai komoditas pangan, termasuk beras, sayuran, buah-buahan, daging, dan bahan makanan lainnya. Selain itu, peran Bulog juga penting dalam menjaga ketersediaan beras, minyak goreng, gula pasir, dan terigu, dengan sekitar 30% kebutuhan bahan tersebut diimpor melalui mekanisme distribusi mereka. Sisanya dipenuhi melalui pasar-pasar besar yang selama ini berjalan efektif.

Menurut Farhan, peningkatan jumlah wisatawan dalam dua tahun terakhir berdampak besar pada permintaan bahan pangan. Periode akhir 2025 hingga pertengahan 2026 menunjukkan kenaikan signifikan kunjungan turis, yang meningkatkan kebutuhan pangan terutama untuk sektor kuliner, hotel, dan restoran. "Permintaan masyarakat berubah setelah adanya peningkatan wisatawan, sehingga pasokan harus disesuaikan," jelasnya.

Kebutuhan pangan di Kota Bandung terus meningkat seiring berkembangnya sektor pariwisata. Perubahan ini menyebabkan harga bahan pokok terkadang naik, meski stok tetap memadai. "Harga di pasar tidak bisa dibedakan antara yang dibeli warga biasa dan yang dibeli tempat makan. Jadi, kenaikan permintaan langsung memengaruhi harga," tambah Farhan.

"Kita memang belum punya lumbung pangan. Kita sangat mengandalkan dua pasar induk, yaitu Gedebage dan Caringin, ditambah Bulog serta pasar-pasar besar lainnya," ungkapnya.

Farhan mengakui bahwa laju inflasi Kota Bandung sempat mencapai tingkat tertinggi di Jabar. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan ini tidak disebabkan oleh menurunnya produksi pangan, melainkan karena permintaan yang meningkat pesat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota sedang mengkaji langkah strategis jangka panjang, seperti kerja sama dengan daerah penghasil pangan melalui penyewaan lahan produksi.

Model yang diusulkan mirip dengan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kota Jakarta memiliki kontrak jangka panjang dengan berbagai daerah penghasil komoditas tertentu. Misalnya, beras diimpor dari Kabupaten Subang, sedangkan daging sapi didistribusikan melalui kerja sama dengan Nusa Tenggara Timur (NTB). Farhan menyebut, penggunaan model ini bisa membantu Bandung dalam mengamankan pasokan bahan makanan kritis.

Sebelum menerapkan kerja sama penyewaan lahan, Pemkot Bandung memutuskan untuk melakukan kajian komprehensif. Analisis dilakukan untuk menentukan jenis komoditas yang paling penting untuk diamanatkan, volume kebutuhan, efektivitas distribusi, dan efisiensi anggaran. "Kita perlu mengetahui apa saja bahan pokok yang harus kita pastikan ketersediannya sebelum membuat kontrak," katanya.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari risiko ketika biaya penyewaan lahan besar, tetapi kebutuhan pangan tersebut masih bisa dipenuhi melalui mekanisme pasar. "Jadi, kita tidak ingin menghabiskan dana besar tanpa memastikan manfaat yang optimal," papar Farhan.

Ketahanan pangan di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh koordinasi dengan pihak lain. Pemerintah daerah terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan Dinas Perdagangan serta Perindustrian untuk mengendalikan inflasi. Menurut Farhan, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan harga barang, tetapi juga dengan memastikan alur distribusi tetap lancar.

Dalam penjelasannya, Farhan menyebut, "Pengendalian inflasi di Kota Bandung pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan harga barang, tetapi lebih kepada memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar." Ia menegaskan bahwa selama sistem distribusi tidak mengalami hambatan, kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi meski harga bahan pokok sedikit berfluktuasi.

Farhan menambahkan, kajian tersebut bertujuan untuk menemukan solusi optimal dalam meningkatkan ketahanan pangan. "Kita perlu memahami dengan baik apa yang menjadi prioritas dan bagaimana kita bisa mengelola pasokan secara efektif," jelasnya. Hal ini penting karena tuntutan permintaan masyarakat dan turis terus meningkat, serta ketidakstabilan pasokan di masa depan bisa menjadi ancaman serius.

Kota Bandung, meski tidak memiliki kawasan pertanian luas, tetap berupaya memperkuat sistem pangan melalui pengelolaan distribusi dan kerja sama dengan daerah penghasil. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi risiko ketergantungan pada pasar global dan meningkatkan kemandirian pangan kota. "Kita sedang menggodok beberapa opsi, termasuk kerja sama penyewaan lahan, untuk melihat manfaat jangka panjang," tutup Farhan.