Key Strategy: Wayan Koster Tegaskan Dukungan Bali terhadap Program Prioritas Presiden Prabowo

Wayan Koster Tegaskan Dukungan Bali terhadap Program Prioritas Presiden Prabowo

Key Strategy - Gubernur Bali, Wayan Koster, telah menyatakan komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan dukungan penuh terhadap berbagai inisiatif strategis nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa penyerapan program-program tersebut bukan sekadar pernyataan verbal, tetapi telah diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui alokasi lahan untuk masing-masing proyek prioritas. Koster menjelaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting agar program-program nasional bisa berjalan optimal di wilayah Bali.

Koster mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret yang diambil adalah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas ini bertujuan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara efektif. Lahan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di provinsi Bali, dan telah diajukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional sejak 20 Mei 2025. "Lahan yang disiapkan untuk SPPG ini merupakan bentuk komitmen nyata Bali dalam mengakselerasi kesejahteraan rakyat," katanya.

Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, Koster menyebutkan bahwa instruksi telah diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali serta seluruh perangkat daerah terkait. Mereka diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pusat secara aktif. "Koordinasi yang terjalin dengan baik menjadi kunci sukses program nasional di Bali," tambah Koster. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan proyek strategis nasional sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terpadu.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mendapat perhatian khusus. Koster mengatakan pemerintah provinsi telah mengalokasikan lahan lebih dari dua hektare untuk fasilitas koperasi tersebut. Lahan ini menyebar ke seluruh wilayah kabupaten dan kota di Bali. "Koperasi ini dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah," jelasnya.

"Untuk Sekolah Rakyat, pembangunan sudah hampir selesai dan telah dilakukan persiapan untuk penerimaan siswa baru," ujar Koster.

Di sisi lain, Koster menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan Program Sekolah Rakyat. Dalam hal ini, lahan seluas 5,67 hektare di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, telah disiapkan sebagai tempat pembangunan sekolah. "Sekolah Rakyat menjadi salah satu bagian penting dari upaya menyukseskan pendidikan inklusif di Bali," tuturnya.

Koster menjelaskan bahwa penegasan dukungan Bali terhadap program prioritas Prabowo disampaikan sebagai respons terhadap berbagai informasi yang berkembang di media sosial. Ia menyebutkan munculnya anggapan bahwa pemerintah provinsi tidak mendukung kebijakan nasional tersebut. "Penegasan ini untuk meluruskan persepsi yang salah mengenai sikap Bali terhadap program-program pemerintah pusat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kontribusi positif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan objektif. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola berita di platform digital. "Mari kita bersama-sama mendukung dan mewujudkan keberhasilan program strategis nasional yang dijalankan oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

Koster menjelaskan bahwa Program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah Bali tidak hanya berkomitmen secara verbal, tetapi melalui tindakan nyata seperti pengalokasian lahan. "Dukungan Bali terhadap program nasional adalah upaya untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan maksimal di wilayah kita," tambahnya.

Koster juga menyoroti bahwa pelaksanaan program-program tersebut memerlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Ia menyatakan bahwa keberhasilan program nasional tidak bisa tercapai tanpa kerja sama yang harmonis antara pusat dan daerah. "Sistem pemerintahan yang terintegrasi harus dijaga dengan baik, karena itu menjadi tanggung jawab bersama," jelas Koster.

Dalam wawancara terkait penegakan program prioritas, Koster menekankan bahwa Bali tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan. "Lahan yang disiapkan harus sesuai dengan kebutuhan program dan kontribusi daerah dalam pembangunan nasional," katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan koordinasi intensif untuk memastikan program tersebut tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan.

Koster juga menyampaikan bahwa tanggung jawab dalam menyukseskan program nasional tidak hanya ada di tangan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan mendukung berbagai proyek yang dijalankan. "Kita semua harus bersatu untuk memastikan program ini berjalan sesuai harapan," ujarnya.