Kebijakan Baru: Harga BBM Indonesia Mau Naik, Australia Justru Potong Pajak Bahan Bakar Minyak

38150937 5e99 4bfd 8b73 39b88af4ec19 0

Harga BBM Indonesia Mau Naik, Australia Justru Potong Pajak Bahan Bakar Minyak

Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Tanah Air diperkirakan berlaku sejak 1 April 2026. Ini menjadi perhatian utama bagi masyarakat yang mengandalkan kendaraan bermotor. Kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya operasional penggunaan bensin dan solar, terutama bagi warga yang memiliki mobil pribadi.

Dalam konteks global, konflik antara Iran dan pihak AS-Israel menyebabkan kenaikan harga minyak Brent hingga US$115,66 per barel. Situasi ini memicu respons pemerintah Indonesia yang terpaksa menyesuaikan harga BBM untuk menyesuaikan dinamika pasar energi.

Sementara itu, Australia mengambil langkah berbeda dengan mengurangi pajak BBM sebesar 50 persen. Tindakan ini bertujuan mengurangi beban warga negara terhadap kenaikan harga global. Langkah ini diambil oleh Perdana Menteri Anthony Albanese sebagai upaya melindungi rakyat dari tekanan inflasi.

“Untuk BBM nonsubsidi kita tunggu 1 April saja ya,” ujar Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Kebijakan pajak yang dipotong ini juga mencakup sektor bensin dan solar, sehingga berdampak langsung pada pengeluaran masyarakat Australia. Selain itu, pemerintah negeri Kanguru memutuskan untuk menghapus biaya pemakaian jalan raya bagi kendaraan berat selama triwulan.

Di Indonesia, pemerintah menjamin pasokan BBM tetap stabil meski akan ada penyesuaian harga. Namun, prioritas utama tetap diarahkan pada menjaga keseimbangan biaya operasional untuk masyarakat menengah bawah. Keputusan final mengenai harga Pertamax dan jenis BBM lainnya akan diumumkan tepat pada pukul 00.00 WIB, 1 April 2026.

Langkah pemerintah Indonesia dianggap sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak mentah yang terjadi belakangan ini. Sementara Australia berusaha memberi ruang napas ekonomi domestik melalui pengurangan pajak. Perbedaan strategi ini menunjukkan sisi lain dari kebijakan energi dua negara.