Strategi Penting: RI dukung langkah konstruktif, perangi standar ganda di Dewan HAM PBB
Indonesia Berupaya Perangi Standar Ganda dalam Kerja HAM Global
Jakarta, Sabtu – Sebagai negara yang menjabat Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong langkah-langkah konstruktif dalam memajukan perlindungan HAM secara internasional. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, saat memberikan respons terhadap media ANTARA.
Komitmen Melawan Pendekatan Politisasi dan Selektif
“Indonesia secara konsisten menolak politisasi HAM serta pendekatan yang bersifat selektif dan tidak seimbang, termasuk yang mencerminkan penerapan standar ganda,” jelas Nabyl.
Dalam perannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan kolaboratif. Nabyl menyoroti bahwa standar ganda seringkali diwujudkan melalui resolusi yang ditujukan secara spesifik pada negara tertentu. Ia menegaskan bahwa HAM harus dipandang secara universal, bukan hanya sebagai alat untuk menegakkan kebijakan tertentu.
Dialog dan Kebijakan sebagai Jembatan Kerja Sama
Nabyl juga mengatakan bahwa pendekatan dialogis menjadi kunci dalam menguatkan koordinasi HAM global. Indonesia berupaya menjadi pihak yang memfasilitasi komunikasi antarnegara, baik dalam skala bilateral maupun regional. Upaya ini dilakukan melalui berbagai forum seperti Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR), yang secara aktif dimotori oleh pemerintah Indonesia.
Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua.” Tema tersebut mencerminkan komitmen untuk menciptakan ruang yang inklusif, membangun kesepahaman antarberbagai pihak, serta menjadikan kerja sama sebagai fondasi utama pengembangan HAM di tingkat internasional.
Pemimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB
Indonesia telah memimpin pelaksanaan Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, yang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Ini menjadi sidang pertama yang dipimpin oleh negara ini sejak Dewan HAM PBB didirikan pada tahun 2006. Sidang tersebut menjadi kesempatan untuk menegaskan peran Indonesia dalam mendorong penerapan prinsip HAM yang adil dan berimbang.
