Petani Tepi Barat Kecam Perusakan Infrastruktur Air oleh Militer Israel

Petani Tepi Barat Mengeluh karena Kerusakan Infrastruktur Air oleh Militer Israel

Petani Tepi Barat Kecam Perusakan Infrastruktur - Pertikaian antara warga sipil dan militer Israel terus berlanjut di wilayah Tepi Barat, khususnya di area Khirbat 'Atuf, dekat Tubas. Di sini, sekelompok petani lokal mengecam keras kebijakan pembangunan jalan militer yang merusak sistem irigasi dan fasilitas air. Proyek tersebut, yang mencakup penggarapan lahan sepanjang 22 kilometer, dikritik karena mengganggu kebutuhan dasar masyarakat setempat, terutama dalam hal distribusi air.

Kerusakan yang Menyebabkan Krisis

Kehadiran jalan militer mengakibatkan krisis air di dataran pertanian utara, di mana sejumlah besar lahan pertanian menjadi kering. Pengaruhnya terasa jelas pada hewan ternak yang mengalami kekurangan pasokan air bersih. Para petani mengungkapkan bahwa proyek ini sudah berjalan selama beberapa bulan, dengan konstruksi yang terus-menerus menghancurkan pipa-pipa utama yang menjadi sumber air bagi sektor pertanian dan peternakan.

Saleh Hamdan, seorang petani yang memiliki kebun anggur, menjadi salah satu pelapor dalam kritik ini. Menurutnya, kondisi air di wilayah tersebut memburuk sejak bulan Februari. "Kami tidak bisa menyiram tanaman, bahkan mengakses lahan kami sendiri," kata Saleh kepada AFP. Pernyataannya menggambarkan penderitaan yang dialami oleh masyarakat setempat, yang menganggap kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka.

Menurut laporan dari para petani, keberadaan jalan militer ini memperparah keterbatasan akses air. Sistem irigasi yang sebelumnya memastikan keberlanjutan pertanian kini terganggu. Fasilitas yang rusak memaksa para petani mengambil langkah-langkah kreatif untuk mengatasi kekeringan, seperti mengumpulkan air dari sumber alami atau membeli dari petani lain yang masih memiliki akses.

Pertahanan Militer Israel

Militer Israel membela proyek pembangunan jalan ini dengan menyebutnya sebagai bagian dari upaya keamanan yang mendesak. Proyek bernama Scarlet Thread ini, mereka klaim, bertujuan untuk mencegah penyelundupan senjata dan gangguan terhadap keamanan negara. "Wilayah ini memiliki sejarah serangan terorisme, termasuk pembunuhan oleh penembak yang menyebabkan kematian tentara dan warga sipil," papar pihak militer.

Pernyataan ini merujuk pada insiden penembakan tahun 2024 yang menewaskan seorang warga berusia 23 tahun. Menurut mereka, keberadaan jalan militer memperkuat posisi Israel dalam mengamankan wilayah yang terus-menerus menjadi sasaran serangan teroris. Namun, kritik terhadap proyek ini tetap kuat, karena pernyataan militer tidak cukup menjamin kesejahteraan petani yang terlibat langsung.

Perubahan Hukum yang Mempengaruhi Proyek

Proyek jalan Scarlet Thread awalnya mendapat izin dari otoritas Israel pada Desember 2025, dengan penggunaan lebih dari 1.000 dunam (sekitar 100 hektare) lahan pertanian. Meski sempat ditunda oleh perintah sementara Mahkamah Agung Israel pada akhir Januari 2026, pengadilan kembali mengizinkan proyek tersebut berlanjut pada Maret 2026, berdasarkan alasan keamanan yang dipertahankan.

Kebijakan ini memicu ketegangan yang semakin memuncak di tengah masyarakat. Para petani merasa seperti berada dalam penjara, dengan akses ke lahan mereka sering terbatas oleh tentara Israel. Dirgham Basharat, petani lain yang terkena dampak, menggambarkan situasi ini sebagai penghambatan total. "Setiap orang yang mencoba memasuki lahan mereka ditangkap, diserang, dan dipermalukan," ujarnya dalam wawancara dengan AFP.

"Kami terjebak dalam krisis yang tidak berkesudah, sementara militer terus menghancurkan yang kami butuhkan untuk bertahan hidup."

Proyek jalan ini tidak hanya memengaruhi kemampuan petani mengelola lahan, tetapi juga merusak ekosistem pertanian. Tidak adanya air yang stabil menyebabkan penurunan hasil panen dan kerugian ekonomi besar. Sementara itu, pengelolaan air yang terganggu memaksa petani mengambil risiko tinggi untuk mengakses sumber air, seperti menghadapi serangan dari pasukan keamanan.

Pada bulan Desember 2025, data dari Biro Nasional Pertahanan Tanah dan Perlawanan terhadap Aktivitas Pemukiman (PLO) menunjukkan bahwa otoritas Israel mengeluarkan perintah penyitaan militer terhadap area pertanian tersebut. Perintah ini dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap masyarakat sipil, yang seringkali diabaikan meski menyangkut kebutuhan pangan.

Ketegangan yang Terus Meningkat

Kondisi terkini menunjukkan bahwa proyek jalan ini tidak hanya memengaruhi ekonomi petani, tetapi juga memperburuk hubungan antara warga Palestina dan militer Israel. Para petani menggambarkan keadaan ini sebagai bagian dari upaya untuk mengisolasi komunitas mereka dari sumber daya yang penting.

Dalam sebuah wawancara, Saleh Hamdan mengungkapkan bahwa kesulitan akses air memaksa mereka mengubah pola hidup. "Kami tidak bisa memanen seperti sebelumnya, bahkan tidak punya cukup air untuk keperluan sehari-hari," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kekeringan lebih luas dari sekadar hewan ternak dan tanaman, melibatkan seluruh kehidupan masyarakat.

Militer Israel, di sisi lain, berargumen bahwa proyek ini adalah upaya untuk memperkuat keamanan wilayah. Mereka menekankan bahwa jalan tersebut memungkinkan pasukan keamanan lebih cepat merespons ancaman terorisme. Namun, kritik terhadapnya terus berkembang, karena banyak petani menganggap bahwa proyek ini lebih menguntungkan militer daripada masyarakat.

Pembangunan jalan ini memicu keluhan yang lebih luas. Petani mengungkapkan bahwa pemerintah Israel harus menyeimbangkan antara keamanan dan kebutuhan masyarakat. "Kami hanya ingin bertani, tetapi terus dianiaya oleh jalan ini," ujar Dirgham Basharat. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menggambarkan ketegangan antara negara penjajah dan penduduk setempat.

Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan militer seringkali berdampak signifikan pada kehidupan warga sipil. Proyek Scarlet Thread menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur bisa dijadikan alat untuk mengendalikan wilayah. Meski begitu, para petani tetap berupaya mempertahankan hak mereka atas tanah dan air, dengan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.