New Policy: Perang Iran Kuras Anggaran Pertahanan AS hingga Rp630 Triliun, Picu Lonjakan Inflasi

Perang Iran Kuras Anggaran Pertahanan AS hingga Rp630 Triliun, Picu Lonjakan Inflasi

New Policy - Sebuah konflik yang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat telah mengakibatkan pengeluaran besar dalam bidang pertahanan negara tersebut. Menurut laporan awal dari analisis yang diterbitkan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), Departemen Pertahanan AS (Pentagon) menghabiskan sekitar US$40 miliar, setara dengan Rp630 triliun, akibat perang yang terjadi. Angka ini mencakup biaya pengadaan senjata, pemeliharaan peralatan militer yang rusak, serta perbaikan kerusakan pada fasilitas pertahanan. Meski demikian, jumlah tersebut belum mencakup biaya operasional rutin yang sudah terintegrasi dalam anggaran Departemen Pertahanan tahun fiskal 2026, yang mencapai lebih dari US$1 triliun.

Konflik Menyedot Dana Lebih dari Satu Departemen

Perang ini tidak hanya menimbulkan beban keuangan bagi Departemen Pertahanan, tetapi juga menguras dana lembaga pemerintah AS lainnya. Berdasarkan laporan awal CSIS, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Urusan Veteran juga terpaksa mengalokasikan dana hingga US$1 miliar sebagai dampak langsung dari konflik. Hal ini menunjukkan bahwa biaya perang tidak hanya terkonsentrasi pada satu departemen, melainkan melibatkan sejumlah lembaga pemerintah yang berbeda.

"Angka tersebut mencakup pengeluaran untuk amunisi, peralatan yang hancur, dan pemulihan infrastruktur militer," jelas Mark Cancian, penasihat senior dari CSIS, dalam wawancara dengan CNN.

Kenaikan biaya ini memberikan tekanan signifikan pada anggaran negara, terutama dalam konteks ekonomi makro. Departemen Pertahanan menanggung beban paling besar, namun perang juga memengaruhi sektor-sektor lain. Misalnya, pasokan minyak dari Timur Tengah yang terganggu selama hampir empat bulan telah meningkatkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Amerika Serikat secara dramatis. Sebelum perang, harga BBM rata-rata berada di bawah US$3 per galon, tetapi sekarang melonjak hingga di atas US$4 per galon.

Perubahan Harga BBM Memicu Penurunan Daya Beli Masyarakat

Kenaikan harga energi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama para pengguna BBM. Berdasarkan data pelacak biaya energi dari Brown University, keluarga rata-rata di Amerika Serikat harus menghabiskan biaya tambahan sebesar US$253, atau sekitar Rp4 juta, dibandingkan dengan situasi normal tanpa adanya perang. Angka ini menunjukkan bahwa biaya kehidupan harian terus meningkat, terutama bagi individu yang bergantung pada bahan bakar minyak untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini diperparah oleh terhentinya pasokan minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Dalam analisisnya, firma Kpler mengungkapkan bahwa dunia kehilangan pasokan minyak hingga 1,15 miliar barel selama konflik bersenjata berlangsung. Penurunan pasokan minyak ini berdampak pada persediaan global, yang memicu kenaikan harga di pasar internasional. Akibatnya, inflasi di AS mencapai tingkat di atas 4 persen, yang merupakan peningkatan pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Lonjakan inflasi yang terjadi juga memengaruhi daya beli masyarakat. Data terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa kenaikan harga barang saat ini bergerak lebih cepat daripada pertumbuhan upah rata-rata warga Amerika dalam setahun terakhir. Dengan kata lain, kenaikan harga yang signifikan pada bulan April dan Mei memotong nilai kenaikan gaji, sebuah fenomena yang pertama kali terjadi kembali sejak tahun 2023. Konsumen di sektor energi menjadi kelompok yang paling terkena dampak, karena harga BBM terus meningkat secara stabil.

Analisis Lebih Lanjut: Dampak Ekonomi yang Luas

Perang antara Iran dan AS tidak hanya memengaruhi sektor pertahanan, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek ekonomi. Selain kenaikan harga BBM, biaya pengiriman bahan bakar dan peralatan industri juga meningkat, yang memperparah tekanan pada perekonomian nasional. Pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama konflik, sehingga memicu tekanan pada anggaran umum.

Para ahli ekonomi mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari inflasi yang tinggi. Jika kenaikan harga barang berlanjut, konsumen mungkin akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Menurut Mark Cancian, kenaikan biaya militer menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga energi, yang pada akhirnya memengaruhi inflasi secara keseluruhan.

Perang ini juga mengubah dinamika perdagangan global, terutama dalam bidang energi. Dengan pasokan minyak yang terganggu, harga minyak di pasar internasional mengalami fluktuasi besar, yang berdampak pada inflasi negara-negara lain yang bergantung pada impor. Amerika Serikat, sebagai salah satu konsumen terbesar minyak, menjadi negara yang paling terpukul dalam hal kenaikan biaya kehidupan. Selain itu, kenaikan harga energi juga mempercepat kenaikan biaya transportasi dan produksi barang, yang memicu lonjakan harga di berbagai sektor.

Menurut laporan CSIS, total anggaran yang terkuras akibat perang ini melebihi US$40 miliar, dengan biaya yang terus bertambah seiring berlangsungnya konflik. Pemerintah AS mengalokasikan dana tambahan untuk menggantikan kerugian yang terjadi, yang menambah beban pada anggaran tahunan. Dengan inflasi yang terus meningkat, perekonomian AS dihadapkan pada tantangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya pengelolaan anggaran dan kebijakan moneter dalam mengatasi dampak konflik internasional.

Analisis dari Brown University menunjukkan bahwa keluarga rata-rata di AS mengalami kenaikan biaya hidup yang signifikan, terutama dalam hal pengeluaran energi. Angka US$253 per bulan ini menunjukkan bahwa