Key Strategy: Anggaran MBG Tahun Depan Turun, Pengamat Dorong Perbaikan Program

Anggaran MBG Tahun Depan Turun, Pengamat Dorong Perbaikan Program

Pengamat Ekonomi Memberi Pandangan tentang Penurunan Anggaran MBG

Key Strategy -

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal, menilai penurunan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 harus diiringi dengan perbaikan dalam tata kelola. Dalam wawancara di Jakarta pada Senin (6/7), ia mengingatkan bahwa pengurangan dana tidak cukup menjadi solusi utama. "Penurunan anggaran itu hanya salah satu aspek, tetapi kualitas pelaksanaannya justru menjadi kunci utama," jelas Faisal.

Menurut Faisal, anggaran MBG yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp268 triliun pada tahun 2026 diprediksi mengalami penurunan hingga Rp174 triliun untuk 2027. Angka ini diperkirakan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, yang mengungkapkan bahwa perubahan jumlah dana memicu pertanyaan tentang efektivitas program tersebut. "Penurunan anggaran MBG tidak cukup mengatasi semua masalah yang menghambat keberhasilannya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana program dijalankan secara efisien," terang Said Abdullah.

Rekomendasi Perbaikan untuk MBG

Faisal menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada besaran dana, tetapi juga pada struktur pelaksanaannya. Ia mengusulkan perbaikan berupa penyesuaian sasaran penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. "Program ini seharusnya difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya mengalokasikan dana secara luas," tambahnya.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sistem dapur yang saat ini mengelola distribusi makanan. Faisal menyatakan bahwa pemerintah harus mengevaluasi kinerja sistem ini agar tidak ada pemborosan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. "Sistem dapur yang kurang efektif bisa memengaruhi kualitas makanan yang diberikan, terutama bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama program ini," ungkapnya.

Mengenai kualitas makanan, Faisal menyoroti perlunya perbaikan dalam pemilihan bahan baku. Ia mengatakan bahwa makanan yang disediakan harus memenuhi standar gizi dan kesehatan, agar benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. "Jika kualitas makanan buruk, maka tujuan MBG untuk menekan stunting dan malnutrisi tidak akan tercapai," tegasnya.

Langkah yang Harus Diambil Pemerintah

Faisal mengingatkan pemerintah untuk memikirkan strategi perbaikan yang lebih menyeluruh. Selain mengatur anggaran, ia menyarankan evaluasi terhadap semua aspek, mulai dari target penerima manfaat hingga biaya operasional. "Struktur biaya harus dianalisis ulang untuk menjamin penggunaannya optimal. Sistem penyebaran dapur dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program juga perlu diperbaiki," jelasnya.

Menurut Faisal, penurunan anggaran yang terjadi bisa menjadi momentum untuk melakukan reformasi di berbagai lini. Ia mencontohkan bahwa pengelolaan MBG yang lebih transparan akan meminimalkan risiko korupsi atau penyimpangan dana. "Dengan memperbaiki tata kelola, pemerintah bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang mendesak," tambahnya.

Faisal juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pihak eksternal dalam pengawasan program. Ia menyarankan bahwa lembaga independen atau akademisi bisa memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas MBG. "Keberhasilan program ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat dan mitra strategis," katanya.

Dalam pandangan Faisal, penurunan anggaran harus diimbangi dengan inovasi dalam penyelenggaraan program. Ia mencontohkan bahwa penerapan teknologi digital atau penggunaan data untuk memantau efektivitas MBG bisa menjadi solusi. "Dengan sistem informasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa makanan sampai tepat sasaran tanpa ada pemborosan," pungkasnya.

Perbandingan antara Anggaran dan Implementasi

Anggaran yang terbatas justru menuntut pemerintah untuk lebih efektif dalam mengelola sumber daya. Faisal menyatakan bahwa pengalokasian dana yang terstruktur bisa membantu memperbaiki keberlanjutan program MBG. "Pemerintah harus menilai mana aspek yang lebih kritis untuk ditingkatkan, seperti kapasitas pengelolaan atau ketersediaan bahan baku," jelasnya.

Menurut Faisal, penurunan anggaran juga bisa menjadi peluang untuk mengoptimalkan penggunaan dana. Ia mencontohkan bahwa program bisa ditujukan pada wilayah dengan kondisi ekonomi lebih sulit, sehingga dampaknya lebih signifikan. "Pemerintah perlu mengidentifikasi daerah yang paling membutuhkan, lalu memberikan alokasi dana secara proporsional," tambahnya.

Dalam konteks ini, Faisal menilai bahwa perbaikan sistem distribusi makanan sangat penting. Ia menekankan bahwa efisiensi operasional harus dijaga agar tidak ada kehilangan dana akibat pengelolaan yang tidak profesional. "Sistem dapur yang lebih modern bisa meningkatkan kualitas makanan dan mempercepat proses distribusi," pungkasnya.

Program MBG yang telah berjalan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola bisa menjadi faktor penentu keberhasilannya. Faisal berharap pemerintah tidak hanya fokus pada angka anggaran, tetapi juga pada penggunaan dana yang tepat. "Kita harus melihat apakah anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat," katanya.

Terlepas dari penurunan anggaran, Faisal yakin bahwa MBG tetap memiliki potensi untuk memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik. Ia mengingatkan bahwa setiap langkah perbaikan, meski kecil, bisa menjadi penggerak perubahan signifikan. "Pemangkasan anggaran harus diiringi penyesuaian mekanisme yang lebih efektif dan transparan," pungkasnya.

Sebagai pengamat, Faisal juga menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas kepada publik. Ia menilai bahwa