Main Agenda: Purbaya: Fiskal 2027 Dirancang Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, Target Capai 6,5 Persen

Purbaya: Fiskal 2027 Dirancang Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, Target Capai 6,5 Persen

Main Agenda - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027 dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat mempresentasikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6). Purbaya menjelaskan bahwa strategi pro growth–pro welfare menjadi dasar kebijakan fiskal dan ekonomi tahun depan, dengan tujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta memastikan manfaatnya merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Purbaya, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta investasi strategis akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan yang lebih baik. Pemerintah berharap melalui pendekatan ini, ekonomi nasional dapat berkembang dengan stabil dan berkelanjutan. “Kebijakan fiskal dan moneter harus saling mendukung, ditambah koordinasi dengan sektor keuangan serta penguatan investasi, agar transformasi ekonomi bisa berjalan lebih cepat,” ujar Menkeu. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah prioritas utama, sekaligus menjadi fondasi untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih luas.

“Dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi strategis, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh masyarakat,”

Pembangunan fiskal tahun 2027 dirancang dengan target pertumbuhan ekonomi antara 5,8% hingga 6,5%. Target ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Untuk mendukung pencapaian tersebut, investasi diprediksi tumbuh dalam rentang 6,5% hingga 7,5%, terutama pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Purbaya juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki iklim investasi nasional melalui deregulasi dan debottlenecking.

Upaya deregulasi dan debottlenecking diharapkan meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta menurunkan hambatan dalam aktivitas ekonomi. Menurut Menkeu, langkah ini dilakukan dengan penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta koordinasi yang lebih baik antar sektor dan lembaga. “Kebijakan yang lebih sederhana akan memudahkan pelaku usaha dalam berinvestasi, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi,” tambah Purbaya. Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga kesehatan, kredibilitas, dan kelanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengelolaan pendapatan dan belanja yang optimal.

Menurut Purbaya, keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 akan bergantung pada kinerja ekonomi nasional yang stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan kekuatan untuk bertahan di tengah tantangan global, seperti perubahan harga komoditas dan ketidakpastian pasar. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% secara tahunan, didukung oleh inflasi yang terkendali sebesar 3,08%. Selain itu, surplus neraca perdagangan terus berlanjut selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Cadangan devisa juga mencapai US$144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor, yang menunjukkan ketangguhan ekonomi.

Di tengah situasi ekonomi yang stabil, Purbaya optimis bahwa 2027 akan menjadi tahun penting dalam menyelesaikan transformasi ekonomi. “Kita memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi inflasi, sektor manufaktur yang kembali ekspansif, maupun indikator domestik lainnya. Dengan kebijakan yang terpadu, harapan pertumbuhan ekonomi di atas 6% bisa tercapai,” tutur Menkeu. Ia menambahkan bahwa stabilitas ekonomi dan kelancaran transaksi lintas sektor akan menjadi prioritas, sehingga bisa mendukung pertumbuhan yang lebih baik.

Kritik DPR terhadap KEM-PPKF 2027

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengkritik dokumen KEM-PPKF 2027 yang disampaikan Purbaya. Menurut Dolfie, dokumen tersebut tidak memuat postur APBN tahun depan secara lengkap. Ia mencontohkan ketiadaan target nominal penerimaan pajak yang jelas. “Kalau ada rentang nominalnya, kita bisa bayangkan skala APBN. Tapi kalau tidak ada postur angka-angkanya, sulit memproyeksikan besaran kenaikan pajak, misalnya,” ujar Dolfie.

Dolfie menyebut bahwa KEM-PPKF 2027 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam dokumen sebelumnya, seperti KEM-PPKF 2024, pemerintah menampilkan rasio pendapatan negara dan belanja pemerintah secara spesifik. Misalnya, pada 2024, rasio pendapatan negara ditetapkan antara 1