Rencana Khusus: Bahlil Buka Suara Soal Nasib Harga BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara Soal Nasib Harga BBM Subsidi
Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa harga minyak mentah internasional kini telah melampaui 115 dolar AS per barel. Namun, ia menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri masih terjaga stabil. Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto terus berupaya menjaga kesejahteraan masyarakat kecil.
“Insyaallah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil,” ujarnya disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2026).
Bahlil meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan akhir dari Presiden mengenai harga BBM subsidi. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah selalu mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.
Menurutnya, Presiden terus memantau kebutuhan masyarakat lapisan bawah di tengah fokus pembangunan nasional. Bahlil kembali menyatakan prioritas pemerintah saat ini adalah kebijakan subsidi. “Insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya,” paparnya.
Regulasi Harga BBM Nonsubsidi
Terkait harga BBM nonsubsidi, Bahlil menjelaskan bahwa aturan tersebut telah diumumkan dalam Peraturan Menteri ESDM 2022. Dalam regulasi tersebut, terdapat pemisahan formulasi harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), serta Pertamax Turbo (RON 98), akan otomatis menyesuaikan fluktuasi harga pasar global tanpa perlu pengumuman resmi. Artinya, harganya bisa mengalami kenaikan atau penurunan.
“Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, harga BBM nonsubsidi akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri (nonsubsidi),” ujar Bahlil.
Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menekankan bahwa kelompok masyarakat yang mampu seharusnya tidak menggunakan BBM subsidi, seperti Pertalite (RON 90) atau solar subsidi. Baginya, negara hanya bertugas menyediakan stok untuk kelompok tersebut, sementara biaya sepenuhnya ditanggung konsumen.
Dalam hal ini, Bahlil menyatakan bahwa negara tidak perlu memberikan subsidi kepada masyarakat kelas menengah atas. “Itu kan orang-orang yang mampulah, seperti mohon maaf contoh Pak Rosan (Menteri Investasi), Pak Sekkab, masa pakai minyak subsidi? Iya kan. Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo,” tambahnya.
