Rencana Khusus: ESDM: Harga nikel stabil di angka 17 ribu dolar AS per ton
ESDM: Harga Nikel Stabil Di Angka 17 Ribu Dolar AS Per Ton
Dari Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa harga nikel kini mencapai titik stabil sebesar 17 ribu dolar AS per ton setelah pemerintah memperkenalkan kebijakan pembatasan kuota produksi. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam acara “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta pada Selasa, menyatakan bahwa harga komoditas ini sempat mencapai 18.600 dolar AS per ton, lalu bergerak ke angka 17 ribu dolar AS per ton.
Penyebab Penurunan Harga Nikel Sebelum Kebijakan
Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, harga nikel berada di rentang 14 ribu–15 ribu dolar AS per ton. Menurut Tri, penyebabnya adalah ketersediaan pasokan nikel yang berlebih di pasar global, mencapai 200–250 ribu ton. “Itulah penyebab (harga) nikel tidak mengalami kenaikan, stagnan di angka 14 ribu–15 ribu dolar AS per ton,” tutur Tri.
“Harga sempat mencapai 18.600 dolar AS per ton, kemudian stabil di angka 17-an. Sekarang sekitar 17.200–17.400 (dolar AS per ton),” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno.
Setelah pemerintah mengumumkan kontrol produksi pada 23 Desember 2025, harga nikel langsung mengalami kenaikan. Tri menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan mencegah kelebihan pasokan, sehingga dapat meningkatkan harga komoditas tambang tersebut. “65 persen suplai nikel di dunia berasal dari Indonesia. Itulah alasan kami mencoba membuat negara ini menjadi pemain utama dalam menentukan harga,” tambahnya.
Kuota Produksi Nikel Tahun 2026
Di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (6/4), Tri menyampaikan bahwa volume produksi nikel yang telah disetujui untuk 2026 berada di kisaran 190–200 juta ton. Sementara kuota produksi yang ditetapkan turun menjadi 250–260 juta ton, dibandingkan RKAB 2025 sebesar 379 juta ton. Pemangkasan kuota ini diambil karena ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional, terutama selama 2025.
