Yang Dibahas: Prabowo panggil Airlangga hingga Purbaya ke Istana bahas efisiensi
Prabowo panggil Airlangga hingga Purbaya ke Istana bahas efisiensi
Jakarta (ANTARA) – Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi serta Hilirisasi Rosan Roeslani. Rapat terbatas ini diharapkan membahas strategi penghematan di lingkungan kementerian/lembaga.
Kebijakan Efisiensi dan WFA
Airlangga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, salah satu topik yang akan disampaikan adalah tentang upaya efisiensi. “Kemarin kami sudah membahas efisiensi dalam rakortas, dan ini salah satu isu yang akan dilaporkan,” terang Airlangga sesaat setelah tiba di lokasi. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai rencana penghematan yang dimaksud.
“Kalau kemarin kan kami sudah rakortas, terkait dengan efisiensi. Itu salah satu yang mau dilaporkan,” ucap Airlangga.
Dalam konteks ini, pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan skema kerja jarak jauh (WFA) sebagai bagian dari upaya pengurangan anggaran. “Itu juga termasuk yang kita hitung,” tambahnya.
Persiapan Pemotongan Anggaran
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rapat dengan Presiden Prabowo akan fokus pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kita antisipasi subsidi berapa, serta kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi,” kata Purbaya. Meski demikian, ia belum membeberkan detail pembahasan.
“Ya kita antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya enggak tahu meeting detailnya apa,” ujar Purbaya.
Terkait efisiensi, Purbaya menyebut pihaknya tengah menyusun rencana pemotongan anggaran dengan memperhatikan penundaan belanja yang tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Kita fokus pada pengeluaran yang bisa ditunda, seperti rapat-rapat yang dinilai tidak efektif,” jelasnya. Contoh belanja yang dipertimbangkan, kata Purbaya, meliputi kebijakan dengan dampak jangka panjang atau kegiatan yang kurang produktif.
