Special Plan: Korut sangkal tuduhan AS soal serangan siber, ancam akan balas
Special Plan: Korut Bantah Tuduhan AS Soal Serangan Siber, Ancam Balas
Special Plan – Korea Utara (Korut) pada Minggu (3/5) menyangkal tuduhan Amerika Serikat (AS) bahwa negara itu bertanggung jawab atas aktivitas peretasan internasional terbaru. Pernyataan ini disampaikan melalui laporan media pemerintah Korut, yang menganggap tuduhan AS sebagai "fitnah absurd". Dalam pernyataan resmi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut menyatakan bahwa AS menciptakan narasi yang memihak untuk memperkuat kritik terhadap negara tersebut, terutama dalam konteks "Special Plan" yang diusung oleh AS sebagai bagian dari strategi politiknya.
Respons Korut terhadap Tuduhan AS
Pernyataan juru bicara Korut menyebutkan bahwa AS menggunakan istilah "ancaman siber" sebagai alat untuk menodai reputasi Korut di mata dunia. Menurut laporan kantor berita Korut, KCNA, pihak AS secara aktif menyebarkan informasi yang salah tentang DPRK, dengan menyatakan bahwa mereka menjadi sumber serangan siber yang tidak ada. "Kami akan secara aktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan kami dan melindungi hak serta kepentingan warga negara, jika diperlukan," tambah juru bicara tersebut.
Sejarah Tuduhan Siber AS terhadap Korut
Tuduhan terhadap Korut dalam bidang siber bukanlah hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, AS telah menuduh negara itu melakukan berbagai kegiatan serangan digital, termasuk peretasan jaringan internasional dan pencurian mata uang kripto. Pada Maret lalu, Departemen Keuangan AS menetapkan sanksi terhadap enam individu dan dua entitas yang terlibat dalam operasi pekerja teknologi informasi Korut. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa para pelaku tersebut membantu memperluas pendapatan ilegal melalui aset digital.
Dalam konteks "Special Plan" yang diperkenalkan AS, tuduhan siber menjadi bagian dari upaya memperkuat tekanan politik terhadap Korut. Pernyataan ini mengingatkan kembali pada kebijakan siber AS yang terus-menerus menargetkan Korea Utara, dengan alasan bahwa negara itu dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Meski demikian, Korut menekankan bahwa mereka tidak pernah menyerang sistem siber AS secara langsung, dan semua serangan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terkait dengan Korut.
Korut juga menyoroti kesenjangan antara klaim AS dan fakta sejarah. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, AS yang mengklaim memiliki kekuatan teknologi siber terbaik justru menjadi sumber kebohongan dan kesan yang tidak benar. "Kami memperhatikan bahwa AS secara politis terus-menerus menuduh Korut melakukan serangan siber, padahal ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak didasarkan pada fakta," ujar juru bicara tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Korut memandang "Special Plan" sebagai bagian dari upaya mengontrol narasi global.
Di sisi lain, AS menggambarkan Korut sebagai pelaku serangan siber yang berkelanjutan, dengan menunjuk berbagai operasi yang dilakukan melalui jaringan pekerja TI di luar negeri. Menurut Departemen Keuangan AS, penyerangan ini menargetkan infrastruktur kritis dan sistem keuangan internasional. Namun, Korut menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa AS justru mengambil peran yang tidak pantas dalam memperluas fitnah siber. "Kami akan menjawab dengan tindakan yang sesuai, baik secara teknis maupun diplomatis, dalam rangka mempertahankan keadilan dan kepentingan nasional," tambah pernyataan resmi Korut.
“Korut akan melindungi kehormatan dan keamanan negara serta warga negaranya dengan segala cara, termasuk melalui upaya siber yang dimiliki oleh negara,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataan terbaru.
