Special Plan: Pentingnya evaluasi berperspektif gender pastikan standar keselamatan

Pentingnya Evaluasi Berperspektif Gender Pastikan Standar Keselamatan

Special Plan – Dalam upaya meningkatkan keamanan pengguna transportasi umum, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menekankan pentingnya evaluasi berbasis gender. Langkah ini, menurut mereka, akan membantu memastikan bahwa standar keselamatan, protokol darurat, serta kebijakan transportasi yang dirancang dapat melindungi semua kalangan, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dari ancaman bahaya di ruang publik.

Peristiwa Tabrakan di Bekasi Timur Menggugah Perhatian

Peristiwa kecelakaan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin, 27 April, menjadi bahan perdebatan. Insiden tersebut menewaskan 15 perempuan, memicu kekhawatiran tentang keandalan sistem transportasi yang saat ini diterapkan. Anggota Komnas Perempuan Yuni Asrianti menyoroti bahwa tragedi ini menunjukkan kebutuhan untuk menganalisis faktor gender dalam pengelolaan infrastruktur dan kebijakan transportasi.

“Evaluasi berperspektif gender merupakan langkah penting untuk memastikan standar keselamatan, protokol darurat, serta kebijakan transportasi yang dirancang mampu melindungi semua pengguna, terutama perempuan dan kelompok rentan, dari risiko kecelakaan serta kekerasan berbasis gender di ruang publik,” ujarnya.

Menurut Yuni, kejadian di Bekasi Timur juga mengindikasikan kurangnya perhatian dari PT KAI terhadap peningkatan infrastruktur perkeretaapian. Ia menyoroti bahwa sistem perlintasan yang masih bergantung pada manualitas, terutama di area seperti Stasiun Bekasi Timur, mencerminkan keterlambatan dalam peningkatan kualitas keselamatan. “Sistem manual yang masih diterapkan di banyak titik menunjukkan adanya penundaan dalam perbaikan infrastruktur, yang mengindikasikan kelalaian serius dalam menyediakan lingkungan transportasi yang aman, setara, dan inklusif,” tambahnya.

Evaluasi gender-based, menurut Yuni, tidak hanya memperhatikan jumlah korban, tetapi juga memahami bagaimana risiko kecelakaan berbeda antar kelompok. Misalnya, perempuan pekerja yang sering menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi harian mungkin lebih rentan terhadap kejadian seperti ini karena perbedaan pola mobilitas dan kebutuhan mereka dibandingkan dengan laki-laki. “Kita perlu mengevaluasi bagaimana infrastruktur dan teknologi transportasi dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan berbagai kelompok, termasuk perempuan yang sering menghadapi tantangan di ruang publik,” katanya.

Komnas Perempuan Minta Perbaikan Sistem Infrastruktur

Sebagai respons atas insiden tersebut, Komnas Perempuan menyerukan adanya perbaikan dalam sistem infrastruktur perkeretaapian. Mereka menegaskan bahwa transportasi umum tidak hanya menjadi sarana perpindahan, tetapi juga refleksi dari kesetaraan dan inklusivitas dalam kebijakan publik. “Kami percaya bahwa evaluasi berbasis gender bisa memperkuat upaya mengurangi kesenjangan dan risiko yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menggunakan transportasi umum,” jelas Yuni.

“Kecelakaan di Bekasi Timur menjadi pengingat bahwa sistem transportasi harus dirancang dengan mempertimbangkan perspektif gender, agar semua pengguna, termasuk perempuan, merasa aman dan terlindungi dalam setiap perjalanan,” tambahnya.

Komnas Perempuan juga mengungkapkan duka cita mendalam atas kejadian yang memakan korban 15 perempuan. Mereka menekankan bahwa tragedi ini tidak hanya menggambarkan kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan dalam mengintegrasikan perempuan ke dalam rencana keamanan dan kebijakan transportasi. “Pikiran dan solidaritas kami bersama para korban, keluarga, serta seluruh pihak yang terdampak oleh kecelakaan ini. Kita harus bersama-sama meninjau ulang sistem agar tidak terulang lagi,” tutur Yuni.

Analisis Lengkap untuk Mewujudkan Transportasi yang Inklusif

Yuni menambahkan bahwa evaluasi berperspektif gender perlu mencakup seluruh aspek, mulai dari desain jalur perlintasan, penggunaan teknologi, hingga pengelolaan keamanan di setiap stasiun. Ia mengingatkan bahwa kecelakaan di Bekasi Timur bukanlah insiden kecil, tetapi sebagai bentuk pertunjuk bahwa perlu ada perbaikan sistem yang lebih sistematis. “Dengan memahami bagaimana perempuan dan kelompok rentan memanfaatkan transportasi umum, kita bisa merancang kebijakan yang lebih efektif dan progresif,” katanya.

Sebagai contoh, Yuni menyebutkan bahwa penggunaan sistem manual di perlintasan masih menjadi penyebab utama kecelakaan karena kurangnya pengawasan dan kecepatan respons. Hal ini berdampak pada keselamatan pengguna yang tidak terduga, terutama saat kondisi cuaca atau lalu lintas tidak stabil. “Kami menyarankan adanya penerapan teknologi canggih, seperti sensor otomatis atau peringatan dini, agar risiko terhadap pengguna transportasi dapat ditekan,” ujarnya.

Keberhasilan evaluasi gender-based, menurut Yuni, juga bergantung pada kolaborasi antar lembaga, baik pemerintah maupun operator transportasi. “Kebijakan keselamatan harus diintegrasikan dengan peningkatan kesadaran tentang isu gender dalam setiap tahap pengembangan infrastruktur,” katanya. Ia berharap evaluasi ini bisa menjadi dasar untuk merancang transportasi yang lebih aman, terutama bagi perempuan yang sering menjadi korban kekerasan di ruang publik.

Langkah Konkret dalam Menghadapi Tantangan

Yuni menekankan bahwa tidak cukup hanya untuk menyalahkan pihak tertentu, tetapi perlu ada langkah konkret untuk mengatasi akar masalah. “Kita harus meninjau kembali sistem keselamatan dan kebijakan transportasi, termasuk melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan perbaikan infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari pengakuan terhadap kebutuhan berbeda yang dialami oleh perempuan.

Sebagai kesimpulan, Komnas Perempuan memandang bahwa evaluasi berperspektif gender adalah kunci untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman. Dengan memperhatikan perbedaan gender, kebijakan dan infrastruktur bisa dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan, kekerasan, serta kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. “Evaluasi ini tidak hanya memperbaiki sistem transportasi, tetapi juga memperkuat kesetaraan antar kelompok dalam masyarakat,” tutup Yuni.