70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar rampung dipulihkan

70 Persen Lahan Terdampak Bencana di Sumbar Rampung Dipulihkan

70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar – Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam hidrometeorologi di Sumatera Barat. Proses pemulihan tersebut, yang telah mencapai tahap signifikan, menargetkan 70 persen dari total 3.902 hektar lahan yang terkena dampak bencana ringan dan sedang. Capaian ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (PTPH) Sumbar, Afniwirman, di Kota Padang, Rabu (29/4). Menurutnya, progres yang telah dicapai menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi dampak dari bencana yang terjadi pada akhir November 2025.

Bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Barat dalam beberapa bulan terakhir termasuk banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Ketiga jenis bencana tersebut telah mengganggu kegiatan pertanian di sejumlah kabupaten, seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Afniwirman menjelaskan bahwa kecepatan pemulihan lahan sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta organisasi nirlaba yang turut serta memberikan bantuan.

“Hingga saat ini, kami telah menyelesaikan 70 persen dari total 3.902 hektar lahan yang rusak akibat bencana. Upaya ini mencakup replanting tanaman, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan petani,” kata Afniwirman dalam wawancara bersama media.

Dalam upaya pemulihan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk rehabilitasi lahan. Dana tersebut digunakan untuk membeli benih baru, memperbaiki saluran irigasi yang rusak, serta menanam tanaman pengganti. Afniwirman menambahkan bahwa pihaknya juga berupaya mempercepat distribusi bantuan kepada para petani yang terdampak, agar mereka bisa segera kembali berproduksi.

Lahan yang rusak akibat bencana alam hidrometeorologi menjadi perhatian utama karena kontribusinya terhadap perekonomian lokal. Banyak petani bergantung pada hasil panen dari lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan pemulihan lahan yang telah mencapai 70 persen, harapan muncul bahwa produksi pertanian dapat pulih dalam waktu dekat.

Proses pemulihan tidak hanya terbatas pada perbaikan lahan, tetapi juga mencakup pendampingan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah melibatkan organisasi pertanian dan kehutanan dalam memberikan pelatihan pertanian berkelanjutan serta teknik penanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem. Afniwirman menyebutkan bahwa tim penanganan bencana telah melakukan survei di lapangan untuk memastikan pemulihan dilakukan secara terstruktur.

Menurut data dari Dinas PTPH Sumbar, bencana alam tersebut terjadi sepanjang tahun 2025, dengan puncak pada bulan November. Ribuan hektar lahan pertanian rusak, terutama di daerah dataran rendah yang rentan terhadap banjir. Dampaknya tidak hanya mengganggu hasil panen, tetapi juga memicu penurunan pendapatan petani. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan berbagai inisiatif, termasuk pengadaan benih secara gratis dan pembangunan embung-embung kecil untuk mengurangi risiko banjir.

Afniwirman menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan lahan tidak terlepas dari kontribusi masyarakat setempat. Petani yang terdampak terlibat langsung dalam proses penanaman kembali, sementara pemerintah memberikan dukungan teknis dan logistik. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan juga dilakukan untuk menjamin akses kredit bagi petani yang membutuhkan dana tambahan.

Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mempercepat proses pemulihan agar lahan pertanian bisa kembali berproduksi. Target akhir dari proyek ini adalah menyelesaikan 100 persen pemulihan pada akhir tahun 2025. Afniwirman berharap, dengan capaian 70 persen saat ini, sisa 30 persen bisa ditangani dalam beberapa bulan ke depan.

Upaya pemulihan juga didukung oleh program pendidikan tentang manajemen bencana di sektor pertanian. Melalui pelatihan, para petani diharapkan bisa memahami cara mengelola lahan mereka agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Afniwirman menjelaskan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya untuk memulihkan lahan, tetapi juga untuk mencegah kerusakan serupa terjadi kembali.

Sejumlah tantangan masih dihadapi dalam proses pemulihan. Misalnya, cuaca yang tidak menentu masih menjadi ancaman, terutama di musim hujan. Selain itu, perluasan kawasan yang terdampak menyebabkan peningkatan biaya operasional. Namun, Afniwirman yakin bahwa dengan koordinasi yang baik, tantangan tersebut bisa diatasi.

Pemulihan lahan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah tersebut. Dengan kembali aktifnya kegiatan pertanian, ekonomi lokal diharapkan bisa pulih seiring perbaikan infrastruktur dan peningkatan produksi pertanian. Afniwirman menekankan pentingnya keberlanjutan proyek ini, sehingga keberhasilan saat ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kebijakan pemulihan ini juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap isu iklim dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Bencana alam hidrometeorologi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman nyata. Dengan menyelesaikan pemulihan lahan, Sumatera Barat bisa menjadi contoh dalam upaya menghadapi tantangan lingkungan.