Latest Program: Butuh Data Rinci untuk Wujudkan Ekonomi yang Inklusif bagi Perempuan
Latest Program: Data Rinci untuk Ekonomi Inklusif Perempuan
Strategi Sensus Ekonomi 2026
Latest Program – Pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan mampu menghasilkan informasi yang komprehensif dan mendalam. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi fondasi penting bagi perumusan kebijakan terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor perekonomian nasional. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menyampaikan bahwa momen pelaksanaan sensus ini merupakan langkah strategis. Menurutnya, data rinci dan komprehensif yang diperoleh akan menjadi dasar penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan peran perempuan di sektor ekonomi.
“Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data rinci dan komprehensif sebagai dasar penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (9/7).
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, mulai dari bulan Mei hingga Agustus tahun 2026. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar mengenai seluruh aktivitas usaha yang ada di Indonesia. Melalui Latest Program ini, pemerintah berharap dapat menangkap gambaran utuh tentang kontribusi perempuan dalam ekonomi nasional.
Menjawab Kesenjangan Gender dalam Ekonomi
Menurut Lestari, yang akrab disapa Rerie, sensus ini harus menghasilkan data yang rinci agar dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam membuat kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang lahir tidak bersifat umum, melainkan tepat sasaran dan responsif terhadap hambatan nyata yang dihadapi perempuan. Rerie menegaskan bahwa tanpa data yang memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi perempuan akan berjalan di tempat.
“Ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan, sejatinya kita sedang berupaya memperkokoh peradaban bangsa. Saat ini, perempuan masih berhadapan dengan ‘tembok kaca’ struktural dan kultural yang menghambat akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI.
Data terkini dari Badan Pusat Statistik per Februari 2026 menunjukkan kesenjangan yang masih cukup lebar. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan baru mencapai sekitar 56,63%, sementara laki-laki berada di angka 84,40%. Lebih lanjut, Lestari menyoroti bahwa 61% perempuan bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial. Selain itu, masih ada ketimpangan upah dengan rata-rata upah buruh perempuan tercatat Rp2,80 juta per bulan, lebih rendah dari laki-laki yang mencapai Rp3,55 juta.
Kolaborasi untuk Menjangkau Pelaku UMKM Perempuan
Menurut Rerie, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan BPS merupakan langkah maju, terutama dengan menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Permodalan Nasional Madani untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM perempuan. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas perempuan di lapangan.
“Kita perlu lebih dari sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Sensus atau survei yang dilakukan harus mampu memotret secara detail jenis hambatan yang dialami perempuan, apakah itu beban ganda, akses modal, literasi keuangan, atau stigma budaya yang membatasi pilihan pekerjaan mereka,” tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Data yang lebih tajam, ujar Rerie, akan membantu pemerintah mengukur efektivitas program-program yang telah berjalan. Ia menekankan bahwa data adalah kunci dalam merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini tidak terlihat. Rerie berharap, data dari hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan TPAK perempuan yang lebih baik, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.