Pembahasan Penting: PM Jepang dorong amandemen konstitusi dilakukan segera
PM Jepang Dorong Amandemen Konstitusi Dilakukan Segera
Tokyo, Minggu (12 April) – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan keinginan untuk segera merevisi Konstitusi Jepang yang berlaku sejak 1947. Dokumen dasar tersebut, diterima setelah Perang Dunia II, menetapkan prinsip non-perang dan melarang penggunaan kekuatan militer sebagai alat penyelesaian konflik internasional. Dalam pidatonya di konvensi tahunan Partai Demokrat Liberal (LDP), Takaichi menekankan pentingnya perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan keamanan negara saat ini.
Upaya Membentuk Konsensus
Koalisi LDP dengan Partai Inovasi Jepang berhasil memperoleh lebih dari tiga perempat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah kemenangan besar dalam pemilu 8 Februari. Kondisi ini memungkinkan pemerintah mengajukan usulan revisi konstitusi ke referendum nasional, meskipun di Dewan Penasihat, kamar parlemen atas, pemerintah masih berada dalam posisi minoritas. Namun, beberapa partai oposisi menunjukkan dukungan terhadap reformasi tersebut.
“Waktunya telah tiba untuk mereformasi konstitusi,” ujar Takaichi. “Kami ingin menggelar konferensi tahun depan dengan membawa usulan amandemen konstitusi.”
Konstitusi dan Kekuatan Militer
Amandemen utama yang ditargetkan mencakup penambahan pasal mengenai keberadaan Pasukan Bela Diri, yang akan menjadi perubahan pertama dalam sejarah undang-undang dasar Jepang. Takaichi tidak merinci rincian perubahan terkait Pasal 9 yang secara resmi melarang perang dan penggunaan militer, meskipun isu ini menjadi fokus utama diskusi. Revisi tersebut juga menyoroti kebutuhan memperkuat kemampuan pemerintah menghadapi bencana besar atau serangan bersenjata melalui klausul darurat.
Rumah Tangga Kekaisaran
Dalam pidatonya, Takaichi juga menyebut pentingnya revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran 1947. Perubahan ini bertujuan memastikan adanya anggota keluarga kerajaan yang cukup untuk menjaga kestabilan suksesi tahta, sekaligus mempertahankan garis keturunan laki-laki sebagai dasar legitimasi kaisar. Kebijakan tersebut mencerminkan kekhawatiran akan pengurangan jumlah keturunan kerajaan, yang bisa memengaruhi kelangsungan dinasti.
Stabilitas dan Perbedaan Pandangan
Undang-undang saat ini membatasi suksesi hanya bagi laki-laki dalam garis keturunan langsung kaisar, dengan mewajibkan perempuan keluar dari keluarga kerajaan setelah menikah dengan warga biasa. Beberapa rencana yang dibahas termasuk kemungkinan anggota keluarga kerajaan saat ini mengadopsi keturunan dari cabang kekaisaran sebelumnya untuk memulihkan status mereka. Di sisi lain, Partai Inovasi Jepang, atau Nippon Ishin, mengusulkan langkah lebih radikal dengan memperbolehkan pelaksanaan penuh hak bela diri kolektif.
Para tokoh seperti Hirofumi Yoshimura, pemimpin Partai Inovasi Jepang, dan Yoshinobu Tsutsui, ketua Federasi Bisnis Jepang (Keidanren), hadir dalam acara tahunan tersebut. Yoshimura menegaskan komitmen untuk mewujudkan kebijakan koalisi LDP, termasuk penangguhan pajak konsumsi 8% untuk produk pangan selama dua tahun, pengurangan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 10%, dan revisi konstitusi.
“Pemilih akan mengawasi apakah kesepakatan koalisi benar-benar dijalankan,” tutur Yoshimura.
