Program Terbaru: Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Dari Jakarta, IDN Times – Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai antisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah mulai dijalankan oleh Kementerian Pertahanan. Kemhan tengah mengembangkan skema perubahan durasi kerja dari lima hari menjadi empat hari di sejumlah fungsi spesifik yang memungkinkan. “Kemhan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang menyusun langkah penekanan penggunaan BBM secara terukur dan bertahap untuk menjaga kestabilan energi menghadapi dinamika geopolitik global,” kata Brigjen TNI Rico Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan, dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (25/3/2026).
Langkah Mitigasi untuk Stabilitas Nasional
Jenderal bintang satu tersebut menjelaskan, perubahan skema ini adalah bagian dari strategi mitigasi dini guna memperkuat ketahanan ekonomi dan kestabilan negara. Kemhan dan TNI, lanjut Rico, sedang melakukan penyesuaian internal berupa tata kelola administratif serta pengelolaan manajerial. “Penghematan difokuskan pada aspek pendukung, sementara operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap diprioritaskan secara optimal,” ujarnya.
“Kami juga akan melakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan alat transportasi pegawai dengan tetap menjaga efektivitas tugas,” tambah Rico.
Dalam upaya efisiensi, Kemhan menyiapkan kebijakan adaptif yang mengatur penggunaan alutsista berdasarkan prioritas dan kebutuhan operasi. Selain itu, ada rencana mengoptimalkan penggunaan BBM di unit kerja tertentu, termasuk mengubah jadwal kerja menjadi empat hari dalam seminggu.
Kritik dari Pakar tentang Kebijakan WFH-1
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, meragukan efektivitas kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu dalam mengurangi konsumsi BBM. Menurutnya, mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta untuk bekerja di rumah bukanlah hal mudah karena berkaitan dengan perubahan kebiasaan. “Kemungkinan, ASN dan pekerja swasta tetap bekerja di luar rumah pada Jumat, tetapi mengambil cuti di tempat wisata saat long weekend, sehingga penghematan BBM tidak signifikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/3/2026).
“Jangan sampai penerapan WFH-1 hanya memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tapi sektor lain justru menanggung biayanya,” kata Fahmy.
Fahmy menyoroti risiko kebijakan ini terhadap ekosistem ekonomi lokal, termasuk penurunan pendapatan di sektor transportasi, ojek online (ojol), dan warung nasi UMKM yang biasa melayani pekerja kantoran. Ia juga mengingatkan bahwa implementasi WFH-1 di industri manufaktur berpotensi mengurangi produktivitas. “Pemerintah perlu mengevaluasi secara mendalam dampak biaya dan manfaat kebijakan ini sebelum diterapkan,” tegasnya.
