Hasil Pertemuan: Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Teka-Teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, memicu perdebatan baru di Indonesia mengenai keterlibatan negara ini dalam Board of Peace (BoP). Sebagai inisiatif internasional yang diusulkan AS untuk mendinginkan situasi konflik di Timur Tengah, BoP dianggap memiliki peran penting dalam menggalang gencatan senjata, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta mempercepat pemulihan stabilitas di Gaza melalui kehadiran pasukan stabilisasi. Namun, seiring eskalasi pertikaian dengan Iran, relevansi forum tersebut mulai dipertanyakan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia, serta organisasi keagamaan, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, mulai menyoroti keanggotaan Indonesia di BoP. Beberapa pihak bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali posisi negara ini dalam inisiatif tersebut. Dalam konteks ini, Iran sendiri telah memilih pemimpin tertingginya yang baru, dengan nama yang pernah disebut oleh Trump sebagai calon.
Indonesia Tunda Diskusi BoP karena Fokus pada Konflik Iran
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai BoP sementara ditunda karena prioritas pemerintah kini beralih ke situasi konflik Iran. “Semua pembicaraan BoP ditunda, perhatian bergeser ke eskalasi situasi di Iran,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia tetap menjaga komunikasi dengan kedua belah pihak, AS dan Iran, untuk melihat perkembangan lebih lanjut.
“Kita tunggu beberapa hari dan minggu ke depan untuk menilai situasi,” tutur Sugiono.
Evaluasi Posisi Indonesia di Board of Peace
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mengevaluasi kembali peran Indonesia dalam BoP. Menurutnya, perang terbaru antara AS dan Iran memperumit peluang sukses forum tersebut. “Potensi BoP untuk berdampak mungkin menurun,” ungkap Hassan, sambil menegaskan bahwa Indonesia akan menilai apakah forum itu masih mampu menjalankan misinya. “Kalau tidak, kita bisa keluar,” tambahnya.
Dari sisi analisis geopolitik, Lina Alexandra, ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, menilai sikap hati-hati pemerintah terkait BoP berkaitan dengan kepentingan hubungan dengan AS. Ia menyebut bahwa ikatan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan AS masih menjadi faktor penting dalam keputusan.
“Ada kemungkinan pemerintah khawatir jika tidak menyambut tawaran bergabung dalam BoP, kita bisa mendapat tekanan dalam negosiasi tarif,” kata Lina.
Lina juga menyoroti ketidakpastian kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi alasan utama kehati-hatian. “Apakah pertimbangan ini masih relevan? Karena kita tidak tahu apakah agreement-nya masih berlaku,” tanyanya. Selain itu, ia menyoroti bahwa Indonesia selama ini konsisten menolak tindakan militer yang mengancam kedaulatan negara lain, seperti halnya dalam isu Palestina.
Di sisi lain, Hadza Min Fadhli Robby, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak secara langsung memengaruhi dinamika konflik di kawasan. Menurutnya, beberapa negara seperti Turki dan Qatar memiliki pengaruh lebih besar karena hubungan langsung dengan pihak-pihak terlibat.
