Key Strategy: Timwas Haji DPR Soroti Istitha’ah Kesehatan, Minta Skrining Jemaah Diperketat

Timwas Haji DPR Soroti Istitha’ah Kesehatan, Minta Skrining Jemaah Diperketat

Key Strategy – Tim Pengawas Haji (Timwas) yang merupakan bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyoroti aspek istitha’ah kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Anggota Timwas, Netty Prasetiyani Aher, mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap kemampuan kesehatan calon jemaah haji masih perlu ditingkatkan. Meskipun penyelenggaraan haji 2026 dianggap berjalan lancar, evaluasi kesehatan jemaah tetap dianggap penting untuk memastikan kualitas layanan pada musim haji mendatang. Netty menjelaskan, istitha’ah haji tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial tetapi juga kondisi fisik yang memadai.

Perluasan Evaluasi Kesehatan Jemaah

Netty mengatakan, selama ini istitha’ah haji sering dikaitkan dengan kemampuan membayar biaya ibadah atau ongkos perjalanan. Namun, ia menekankan bahwa kemampuan kesehatan jemaah juga menjadi syarat utama sebelum mereka diterima untuk berangkat. “Istitha’ah Haji mengacu pada kemampuan jemaah secara keseluruhan, termasuk dalam aspek kesehatan,” ujarnya. Hasil pengawasan langsung di Arab Saudi menunjukkan bahwa banyak jemaah Indonesia berangkat dalam kondisi rentan secara kesehatan, terutama mereka yang berusia tua.

“Salah satu temuan yang menimbulkan kekhawatiran adalah adanya jemaah dengan kondisi kanker stadium akhir yang tetap diberangkatkan ke Tanah Suci,”

Netty menyebutkan bahwa penyakit seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gagal ginjal sering dihadapi oleh kelompok lanjut usia. Ia menambahkan, keberangkatan jemaah dengan kondisi kesehatan kritis seperti kanker stadium akhir menunjukkan bahwa mekanisme penentuan istitha’ah kesehatan perlu direvisi. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kenyamanan jemaah selama ibadah haji.

Kondisi Fisik Jemaah Menjadi Tantangan Utama

Menurut Netty, tantangan yang dihadapi jemaah di Tanah Suci tidak hanya disebabkan oleh cuaca panas. Aktivitas ibadah yang padat, jarak tempuh yang jauh, serta kepadatan jumlah jemaah dari berbagai negara menjadi beban fisik tambahan. Tantangan ini terutama dirasakan oleh lansia dan jemaah dengan penyakit kronis. Ia mengatakan, rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina membutuhkan kondisi tubuh yang prima. “Sejak 8 Dzulhijjah, jemaah telah berada di Arafah untuk mempersiapkan wuquf pada 9 Dzulhijjah. Selama wuquf, mereka melakukan berbagai kegiatan ibadah seperti berdzikir, bermunajat, dan aktivitas lain sejak zuhur hingga Magrib,” terang Netty.

Rekomendasi untuk Penyempurnaan Sistem

Netty menyarankan penguatan sistem skrining kesehatan sejak jauh hari sebelum keberangkatan. Ia menilai bahwa banyak jemaah haji memerlukan pendampingan medis selama menjalani ibadah. Sebagian harus menggunakan ambulans untuk perpindahan, sementara yang lain membutuhkan pengawasan kesehatan secara intensif. “Jemaah dengan penyakit tertentu perlu mendapat perhatian khusus agar tidak mengalami komplikasi selama di Tanah Suci,” katanya.

Dalam upaya memastikan kesiapan kesehatan jemaah, Netty juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai lembaga. Termasuk Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, puskesmas, serta rumah sakit. Ia menambahkan, penambahan jumlah tenaga kesehatan di setiap kloter juga menjadi rekomendasi untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan haji tahun depan. “Dengan adanya tenaga medis yang cukup, risiko kesakitan atau kelelahan jemaah bisa diminimalkan,” ujarnya.

Netty menjelaskan bahwa istitha’ah kesehatan tidak hanya melibatkan aspek administratif tetapi juga pendekatan holistik. Hal ini mencakup pemeriksaan rutin, pembinaan keluarga, edukasi mengenai kepatuhan obat, serta pemenuhan gizi sebelum berangkat. Ia menyoroti bahwa program rujuk balik dan kegiatan edukasi perlu ditingkatkan untuk memastikan kesiapan jemaah secara komprehensif. “Selain itu, evaluasi terhadap kesehatan jemaah harus dilakukan secara berkala agar kondisi mereka tetap terjaga,” tambah Netty.

Timwas Haji DPR RI menegaskan bahwa peninjauan mekanisme istitha’ah kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan jemaah. Ia menekankan bahwa seluruh proses harus sesuai dengan prinsip syariat Islam yang menekankan keamanan dan kenyamanan dalam ibadah. “Jemaah haji tidak boleh diberangkatkan jika kondisi mereka tidak memadai. Penyelenggaraan haji harus dijaga agar seluruh peserta bisa menunaikan ibadah dengan nyaman,” ujarnya.

Peran Kolaborasi Lembaga Terkait

Netty mengungkapkan bahwa keterlibatan pihak-pihak terkait sangat vital dalam meningkatkan kualitas skrining kesehatan. Ia menyarankan penguatan komunikasi antara Kementerian Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit untuk memastikan data kesehatan jemaah diakses secara tepat. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk melakukan pelatihan atau sosialisasi mengenai istitha’ah kesehatan.

Dalam laporan hasil pengawasan, Netty menyebutkan bahwa beberapa kloter masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan. “Jumlah petugas medis di setiap kloter perlu ditingkatkan agar bisa menangani kebutuhan jemaah secara optimal,” ujarnya. Ia berharap, dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, sistem skrining bisa lebih efektif dalam memastikan bahwa hanya jemaah yang layak secara kesehatan yang berangkat. Netty juga menyarankan penerapan teknologi digital untuk mempermudah proses evaluasi, sehingga lebih akurat dan transparan.

Dengan menyoroti aspek kesehatan ini, Timwas Haji DPR RI berharap bisa mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan haji. Mereka menegaskan bahwa istitha’ah kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari keberangkatan jemaah, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. “Haji adalah ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Dengan sistem skrining yang lebih ketat, kita bisa memastikan itu tercapai,” pungkas Netty.